Pasal 5

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan hortikultura. (2) Peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Hortikultura (MUSRENBANG) di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Pusat secara berjenjang, programa penyuluhan pertanian, media massa, dan/atau rapat koordinasi.