Peraturan Menteri Nomor 02-permentan-ot-140-1-2014 Tahun 2014 tentang PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

3. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

4. Tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman pakan ternak.

5. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Pokok 1.

6. Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.

7. Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan.

8. Pola Perbanyakan Benih Ganda (Poly Generation Flow) adalah sistem perbanyakan benih, dimana benih yang dihasilkan kelasnya sama dengan kelas benih sumber yang digunakan.

9. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.

10. Sertifikat Benih Bina adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi.

11. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.

12. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilaian kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sertifikasi.

13. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih bina dan masa akhir edar benih bina.

14. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih.

15. Standar Mutu Benih Bina adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.

16. Produsen Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina. www.djpp.kemenkumham.go.id

17. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.

18. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.

19. Pengedar Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.

20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal tanaman pangan atau direktur jenderal perkebunan atau direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan sesuai komoditas binaan.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, dengan tujuan untuk: a. menjamin terselenggaranya sistem penyediaan Benih Bina yang berkesinambungan; b. menjamin kebenaran jenis, Varietas bersari bebas, Varietas hibrida dan mutu benih yang diproduksi; c. mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi Varietas kepada pengguna; d. menjamin kesesuaian mutu Benih Bina yang beredar; dan e. memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar Benih Bina.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. produksi Benih Bina; b. sertifikasi Benih Bina; c. peredaran Benih Bina; d. pembinaan dan pengawasan.

(1) Benih Bina dapat dihasilkan melalui perbanyakan generatif dan/atau vegetatif. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perbanyakan Benih Bina secara generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Varietas bersari bebas dan/atau hibrida. (3) Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam: a. Benih Penjenis (BS); b. Benih Dasar (BD); c. Benih Pokok (BP); dan d. Benih Sebar (BR). (4) Klasifikasi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Tanaman perkebunan berlaku untuk Tanaman semusim. (5) Untuk Tanaman tahunan perkebunan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya pada BR. (6) Benih Varietas hibrida disetarakan ke dalam kelas BR.

(1) BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diproduksi oleh dan di bawah Pengawasan Pemulia Tanaman atau institusi pemulia. (2) BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. (3) BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. (4) BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan keturunan pertama BP 1, BP, BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. (5) BR Varietas hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diproduksi dari persilangan galur-galur tetua sesuai deskripsi galur- galur tetua yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan suatu Varietas hibrida.

(1) Benih aneka kacang dan umbi dapat diperbanyak melalui Pola Perbanyakan Benih Ganda untuk kelas BP dan BR. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pola Perbanyakan Benih Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BP1 diproduksi dari kelas BP. (3) Perbanyakan kelas BR untuk benih aneka kacang dan umbi diproduksi dari BP 1, BP, BD atau BS sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. (4) Pola Perbanyakan Benih Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BR1 diproduksi dari kelas BR, dan BR2 diproduksi dari kelas BR1. (5) BP1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keturunan pertama dari BP yang standar mutunya sama dengan BP. (6) BR1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keturunan pertama dari BR, yang standar mutunya sama dengan BR. (7) BR2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keturunan dari BR1, yang standar mutunya sama dengan BR.

(1) Produsen benih yang akan memproduksi benih harus menguasai lahan, sarana pengolahan benih dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya, serta tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan. (2) Produsen benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin produksi Benih Bina apabila: a. mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap; b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); atau c. hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). (3) Produsen benih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai produsen benih. (4) Antar Produsen Benih Bina dapat bekerjasama dalam bentuk kerjasama produksi Benih Bina dan/atau kerjasama pemasaran Benih Bina.

(1) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan oleh bupati/walikota. (2) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan www.djpp.kemenkumham.go.id

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. (3) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik, data lahan, identitas dan domisili pemilik, lokasi lahan, status kepemilikan lahan, luas areal, jenis Tanaman dan rencana produksi.

Untuk memperoleh izin produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) produsen benih harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dengan persyaratan: a. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan); b. surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perseorangan); c. KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. fotokopi surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); f. fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan g. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

(1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 9 huruf g Produsen Benih Bina mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. (2) Permohonan sebagaimana maksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan penguasaan lahan, sarana pengolahan benih, sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.

(1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, bupati/walikota harus memberikan jawaban diterima atau ditolak. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin produksi Benih Bina. (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan izin usaha produksi Benih Bina oleh bupati/walikota. (5) Apabila izin produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan sertifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.

Produsen Benih Bina wajib: a. menerapkan sistem manajemen mutu untuk produsen yang mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu; b. mentaati peraturan perundang-undangan bidang perbenihan; c. mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan; d. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diproduksi; dan e. memberikan keterangan kepada Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan apabila diperlukan.

Izin produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama perusahaan masih operasional dalam melakukan usaha produksi Benih Bina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Produksi Benih Bina ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

(1) Untuk memproduksi Benih Bina mengikuti prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. (2) Proses Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemeriksaan terhadap: www.djpp.kemenkumham.go.id

• kebenaran Benih Sumber;
• lapangan dan pertanaman;
• isolasi Tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
• alat panen benih;
• tercampurnya benih. b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang terdiri atas mutu fisik, fisiologis, dan/atau tanpa kesehatan benih, sedangkan untuk kemurnian genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan. c. Pengawasan pemasangan Label. (3) Proses Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; b. Produsen Benih Bina yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh produsen benih yang telah terdaftar dan mendapat Rekomendasi sebagai produsen benih yang memproduksi Benih Bina dan belum menerapkan sistem manajemen mutu.

(1) Benih Bina yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus, diterbitkan sertifikat Benih Bina. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai standar mutu kelas Benih Bina yang dapat dipenuhi. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan dalam bentuk surat keterangan dari Pemulia Tanaman. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS yang menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan institusi pemulia.

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dicabut apabila: a. data kelompok Benih Bina tidak sesuai dengan data awal kelompok Benih Bina yang diajukan; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kelompok Benih Bina berpindah tempat tanpa sepengetahuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk klarifikasi dokumen permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, dan pemeriksaan proses pengolahan Benih Bina.

(1) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan sebelum kegiatan pemeriksaan lapangan dilaksanakan. (2) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kebenaran dokumen.

(1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam sesuai dengan komoditasnya untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan Benih Sumber. (2) Persyaratan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isolasi dan unit sertifikasi.

(1) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada fase-fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih sesuai dengan komoditasnya. (2) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kebenaran Varietas dan kemurnian genetik serta ada tidaknya persilangan atau tercampurnya pertanaman dengan Tanaman lain atau Varietas lain dan/atau ada tidaknya organisme pengganggu tumbuhan terutama yang terbawa benih sesuai dengan komoditasnya. (3) Hasil pemeriksaan pertanaman dinyatakan lulus setelah memenuhi standar kemurnian genetik. (4) Pertanaman yang belum memenuhi standar kemurnian genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Apabila hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi standar kemurnian genetik, sertifikasi tidak dilanjutkan. (6) Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan kepada produsen.

(1) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan sebagai kelompok benih. (2) Kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat. (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi jenis, Varietas, nomor kelompok benih, nomor induk sertifikasi, blok dan tanggal panen.

(1) Untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dalam bentuk biji dilakukan pengujian mutu benih di laboratorium. (2) Pengujian mutu benih di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih. (3) Pengambilan contoh benih dan pengujian mutu benih dilakukan sesuai ketentuan yang diatur, dengan Keputusan Menteri yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian. (4) Kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu yang berlaku.

(1) Pemeriksaan mutu benih di gudang dilaksanakan terhadap hasil perbanyakan benih dalam bentuk umbi. (2) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui status kesehatan benih. (3) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar kesehatan benih. (4) Hasil pemeriksaan mutu benih di gudang yang belum memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang. (5) Apabila hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi standar mutu, maka Sertifikasi Benih tidak dilanjutkan. (6) Hasil pemeriksaan mutu benih di gudang diberitahukan kepada produsen benih. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk Benih yang diperbanyak dalam bentuk stek atau anakan tidak dilakukan pemeriksaan kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tetapi cukup dilakukan pemeriksaan siap edar dilapangan dan dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu siap edar yang berlaku. (2) Pemeriksaan siap edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat panen benih.

(1) Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam bahasa INDONESIA. (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan antara lain keterangan jenis dan Varietas Tanaman, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih, serta nama dan alamat produsen. (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS diberikan dalam bentuk surat keterangan Pemulia Tanaman dan/atau Label benih yang menerangkan tentang kemurnian Varietas. (5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas: a. BS berwarna kuning; b. BD berwarna putih; c. BP dan BP1 berwarna ungu; d. BR, BR1 dan BR2 berwarna biru.

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disediakan oleh produsen dengan dilegalisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. (2) Legalisasi Label berupa nomor seri Label dan stempel, hologram atau segel. (3) Dalam hal produsen benih memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dapat melabel sendiri benih produknya. (4) Label BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a diterbitkan oleh institusi pemulia yang bersangkutan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipasang pada setiap kemasan oleh produsen Benih Bina. (2) Pemasangan Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan.

(1) Kemasan dapat berupa kantong, wadah atau ikatan dalam satuan volume tertentu. (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu serta kesehatan benih. (3) Informasi pada kemasan Benih Bina antara lain: a. identitas produsen dan/atau pengedar benih; b. jenis komoditas dan nama Varietas; c. nomor sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi Produsen Benih Bina yang menerapkan sertifikasi sistem manajemen mutu; d. volume benih dalam kemasan; e. perlakuan khusus yang diperlukan; f. untuk Benih Tanaman Produk Rekayasa Genetik (PRG) harus mencantumkan kode PRG (event); dan g. bahan aktif pestisida dan bahan kimia yang diaplikasikan.

(1) Untuk menghindari penurunan mutu Benih Bina, setiap pengangkutan benih harus menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi, jenis dan bentuk Benih Bina. (2) Tempat penyimpanan Benih Bina dapat berupa gudang, ruang terbuka, ruang pendingin, rumah kaca atau lainnya yang tidak mempengaruhi penurunan mutu Benih Bina.

Biaya Sertifikasi Benih Bina yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) LSSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan akreditasi. (3) LSSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan kegiatan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai komoditas binaan paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada lembaga akreditasi. (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh produsen benih.

(1) Produsen Benih Bina yang memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) diberikan sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan dapat melaksanakan proses jaminan mutu yang setara dengan sertifikasi benih. (2) Produsen Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki karyawan di bidang Pengawasan mutu dan dapat melakukan seluruh rangkaian proses sistem manajemen sesuai dengan persyaratan baku. (3) Produsen Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan produksi kepada LSSM yang memberikan sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih (4) Laporan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan dan paling kurang berisi jenis, Varietas, volume produksi, dan stok benih.

(1) Laporan LSSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi: a. nama dan alamat lembaga yang memberikan akreditasi; b. status dan nomor akreditasi; c. ruang lingkup akreditasi; d. perubahan yang terkait dengan akreditasi lembaga; e. pelaksanaan sertifikasi manajemen mutu yang diberikan. (2) Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. nama dan alamat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang telah disertifikasi; b. ruang lingkup benih dan Varietas yang diproduksi; c. lokasi produksi Benih Bina; dan d. nomor dan masa berlaku sertifikat sistem manajemen mutu yang diberikan. (3) Dalam hal terjadi penerbitan sertifikat baru, pencabutan atau pembekuan status sertifikat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah, LSSM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Benih Bina ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

(1) Peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengedar Benih Bina. (2) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar dari bupati/walikota. (3) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon pengedar mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/walikota dengan dilengkapi persyaratan: a. identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar; b. jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan; c. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki; dan d. Rekomendasi sebagai pengedar benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, kepada calon Pengedar Benih Bina diberikan tanda daftar pengedar Benih Bina.

(1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d Pengedar Benih Bina mengajukan permohonan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang www.djpp.kemenkumham.go.id

menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. (2) Permohonan sebagaimana maksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan penguasaan sarana penyimpanan benih.

(1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, bupati/walikota harus memberikan jawaban diterima atau ditolak. (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda daftar pengedar Benih Bina. (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan tanda daftar pengedar benih oleh bupati/walikota. (5) Apabila tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan pelabelan ulang dapat dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d.

Pengedar Benih Bina wajib: a. mematuhi peraturan perundang-undangan perbenihan yang berlaku; b. bertanggungjawab atas mutu Benih Bina yang diedarkan; c. melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen Benih Bina yang diedarkan selama 1 (satu) tahun bagi Tanaman semusim, dan 5 (lima) tahun bagi Tanaman tahunan; d. memberikan data atau keterangan yang diperlukan Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan; dan e. melaporkan setiap terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3). Pasal 41 Tanda daftar Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku selama pengedar masih operasional melakukan usaha Peredaran Benih Bina.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peredaran Benih Bina ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

(1) Pembinaan produksi, sertifikasi dan Peredaran Benih Bina dilakukan melalui penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, dinas provinsi/kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Tanaman pangan, perkebunan, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan sesuai kewenangannya.

(1) Pengawasan Peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan. (2) Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu- waktu. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen dan/atau benih melalui pengecekan mutu dan/atau pelabelan ulang.

Pengawas Benih Tanaman dan/atau Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

(1) Pengecekan mutu Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dilakukan apabila ada dugaan ketidaksesuaian mutu Benih Bina yang beredar dengan standar mutu Benih Bina. (2) Pengecekan Mutu Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui uji laboratorium dan/atau uji lapangan sesuai dengan jenis Tanaman. (3) Benih Bina yang sedang dalam pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sementara dari Peredaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Apabila dari hasil pengecekan mutu Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak memenuhi standar mutu harus ditarik dari Peredaran. (5) Penarikan Benih Bina yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggungjawab produsen dan/atau pengedar Benih Bina. (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengawas Benih Tanaman dan/atau Pengawas Mutu Pakan belum menyampaikan hasil pengecekan mutu, Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap masih memenuhi standar mutu dan dapat diedarkan.

(1) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dilakukan terhadap Benih Bina: a. masa edarnya menjelang berakhir, baik yang proses sertifikasinya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih maupun Benih Bina yang diproduksi oleh Produsen Benih Bina yang telah memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu; b. Label sebelumnya dikeluarkan oleh negara lain. (2) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lulus pengujian mutu Benih Bina di laboratorium, atau pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan. (3) Hasil uji laboratorium atau pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan dinyatakan lulus apabila memenuhi Standar Mutu Benih Bina yang berlaku. (4) Pengujian mutu Benih Bina di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Benih Bina bentuk biji. (5) Pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Benih Bina selain bentuk biji.

(1) Pelabelan ulang untuk Benih Bina yang beredar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih di wilayah tempat Benih Bina beredar, atas permohonan produsen yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari menjelang habis masa berlaku Label.

(1) Pengujian laboratorium, pemeriksaan dokumen dan gudang atau tempat penyimpanan untuk pelabelan ulang terhadap Benih Bina yang berasal dari negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan sebelum Benih Bina diedarkan. (2) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium yang kompeten di bidang uji mutu benih sesuai dengan ruang lingkup pengujian. (3) Pemeriksaan di gudang atau tempat penyimpanan Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. (4) Pelabelan ulang terhadap Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu yang berlaku.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Bina kepada Dinas yang membidangi Tanaman pangan, perkebunan dan/atau peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pengawasan produsen dan Pengedar Benih Bina dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan.

(1) Produsen benih yang telah menerapkan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan. (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan merekomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk mengusulkan pencabutan sertifikat sistem manajemen mutu kepada LSSM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Lembaga Akreditasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal Produsen belum menerapkan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan. (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan merekomendasikan kepada bupati/walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk mencabut izin sebagai produsen Benih Bina. (5) Apabila pencabutan izin tidak diterbitkan bupati/walikota, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih tidak melayani Sertifikasi Benih terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan. (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan merekomendasikan kepada bupati/walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih untuk mencabut tanda daftar sebagai pengedar Benih Bina.

(1) LSSM yang tidak melaporkan kegiatan sertifikasi kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diberikan peringatan tertulis 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Direktur Jenderal mengusulkan kepada lembaga akreditasi untuk mencabut sertifikat akreditasi dari LSSM yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Bina ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Permohonan Izin dan tanda daftar produksi, Sertifikasi Benih Bina dan Pengedar Benih Bina yang telah diajukan sebelum Peraturan ini diundangkan, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006. (2) Izin dan tanda daftar yang telah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan ini dinyatakan tetap masih berlaku.

Dengan diundangkannya Peraturan ini, ketentuan tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id