Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 tentang PEDOMAN UMUM TARUNA SIAGA BENCANA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk penetapan kebijakan yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

TAGANA ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana.

TAGANA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana.

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, dan fungsi TAGANA, keanggotaan dan penjenjangan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pelindung, penasehat dan pembina, pengendalian, atribut dan kelengkapan administrasi TAGANA, lagu dan ikrar TAGANA, pelaporan serta sumber pendanaan.

TAGANA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

(1) Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Pra Bencana mempunyai fungsi: a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana; b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; c. kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana; d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana; e. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana; f. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana; g. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan h. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya. (2) Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi: a. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas / instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; b. mengidentifikasi / mendata korban bencana; c. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman; d. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara; e. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum; f. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik; g. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial; h. memobilisasi dan menggerakan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan i. mengupayakan tanggap darurat lainnya.

(3) Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi: a. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana; b. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana; c. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan; d. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan e. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi TAGANA, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Keanggotaan TAGANA terdiri atas : a. anggota TAGANA; dan b. anggota TAGANA Kehormatan

(1) Anggota TAGANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan anggota TAGANA yang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Anggota TAGANA Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan anggota yang ditetapkan karena penghargaan, jabatan, atau pengabdian dalam penanggulangan bencana.

(1) Calon anggota TAGANA berasal dari perorangan, kelompok masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan. (2) Calon anggota TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat: a. Warga Negara INDONESIA laki-laki atau perempuan; b. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan c. sehat jasmani dan rohani.

(3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota TAGANA wajib mengikuti pelatihan dasar TAGANA. (4) Calon anggota TAGANA dan TAGANA Kehormatan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sebagai anggota TAGANA oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (5) Anggota TAGANA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperoleh Nomor Induk Anggota TAGANA.

Ketentuan mengenai penetapan anggota TAGANA dan TAGANA Kehormatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(1) Jenjang keanggotaan TAGANA terdiri atas : a. TAGANA Muda, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan dasar, berpengalaman dalam penanggulangan bencana; b. TAGANA Madya, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan dan pemantapan penanggulangan bencana tingkat madya, berpengalaman, dan mempunyai keterampilan khusus dalam penanggulangan bencana; dan c. TAGANA Utama, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan, pemantapan tingkat utama, dan mempunyai keterampilan khusus serta telah berpengalaman dalam penanggulangan bencana baik regional maupun nasional. (2) Ketentuan mengenai penjenjangan keanggotaan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(1) Keanggotaan TAGANA berakhir karena : a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; dan/atau c. diberhentikan. (2) Anggota TAGANA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, dikarenakan melanggar tata tertib TAGANA atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberhentian keanggotaan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :

a. ketua forum koordinasi TAGANA kabupaten/kota melaporkan kepada Kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota mengenai adanya anggota TAGANA yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib TAGANA atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota memberikan surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis pada anggota TAGANA sampai dengan surat peringatan ketiga; c. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota melaporkan kepada kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi; d. kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud; e. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d terbukti, dinas sosial/instansi sosial provinsi mengusulkan pemberhentian anggota TAGANA kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan f. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memberhentikan keanggotaan TAGANA dengan Surat Keputusan.

(1) Anggota TAGANA mempunyai hak : a. yang sama untuk mengikuti peningkatan kemampuan dan kualitas sesuai dengan kapasitas yang dimiliki; b. mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah melalui pemberian Nomor Induk Anggota yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; c. mendapat fasilitas, sarana dan prasarana dari Pemerintah berkaitan dengan tugas tugasnya; dan d. mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah. (2) Anggota TAGANA mempunyai kewajiban : a. melaksanakan tugas-tugas sesuai ketentuan yang berlaku; b. melakukan komunikasi dan koordinasi antar anggota maupun dengan pihak terkait; c. mematuhi norma dan kaidah hukum serta aturan yang berlaku; d. memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dalam penanggulangan bencana; dan e. menjaga sikap dan nama baik TAGANA serta bertanggung jawab dalam tugasnya.

(1) Penghargaan diberikan kepada anggota TAGANA yang mempunyai dedikasi, loyalitas, dan pengabdian diri dengan jasa-jasa luar biasa. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan/atau bupati/walikota.

Pemberian penghargaan bagi anggota TAGANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dengan ketentuan: a. ketua forum koordinasi TAGANA kabupaten/kota mengusulkan kepada kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota mengenai adanya anggota TAGANA yang berprestasi luar biasa dalam penanggulangan bencana; b. dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota memberikan surat rekomendasi secara tertulis atas usulan pemberian penghargaan; c. kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan dimaksud; d. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terbukti, dinas sosial/instansi sosial provinsi mengusulkan pemberian penghargaan anggota TAGANA kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan e. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memberikan penghargaan dengan Surat Keputusan.

(1) Sanksi diberikan kepada anggota TAGANA yang melanggar tata tertib TAGANA atau ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pemberhentian sebagai anggota TAGANA.

Ketentuan mengenai penghargaan dan pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pengendalian TAGANA dilakukan oleh : a. Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai regulator dan fasilitator bagi TAGANA; b. gubernur c.q kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi sebagai pengendali TAGANA provinsi; dan c. bupati/walikota c.q kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota sebagai pengendali TAGANA kabupaten/kota.

(1) Pemberdayaan TAGANA dilakukan oleh: a. Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk tingkat nasional; b. gubernur c.q kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi; dan c. walikota/bupati c.q kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota.

(2) Pemberdayaan TAGANA dapat dilakukan oleh instansi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi melalui Kementerian Sosial, dan/atau dinas sosial/instansi sosial provinsi, kabupaten/kota.

(1) Pengerahan TAGANA dilakukan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial/instansi sosial provinsi, dan dinas sosial/instansi kabupaten/kota secara berjenjang. (2) Pengerahan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan mobilisasi penugasan TAGANA dalam penanggulangan bencana.

Atribut TAGANA terdiri atas : a. Pakaian Dinas Harian (PDH); b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan c. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib dikenakan pada saat penanggulangan bencana;

Ketentuan mengenai atribut TAGANA, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(1) TAGANA mempunyai logo, lagu, dan ikrar. (2) Lagu TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. mars TAGANA; dan b. hymne TAGANA. (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ikrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dinyanyikan pada setiap kegiatan resmi TAGANA. (4) Ketentuan mengenai bentuk Logo, jenis lagu, dan ikrar TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(1) Setiap anggota TAGANA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Forum Koordinasi TAGANA sesuai wilayah tugasnya. (2) Forum Koordinasi TAGANA melaporkan kepada dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian Sosial c.q. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial secara berjenjang.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan TAGANA bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 1135A/KEP/BJS/XI/2006 tentang Pedoman Perlengkapan dan Atribut TAGANA serta Tanda Kecakapan/ Keahlian Khusus Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan yang baru.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2012 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN