Peraturan Menteri Nomor 25-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

2. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

3. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

4. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

6. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam Rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

8. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

9. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum melalui proses pengolahan untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

10. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPAM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang melakukan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

11. Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.

12. Kebutuhan Sendiri adalah pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari oleh Badan Usaha, tidak dikerjasamakan dengan badan usaha lain, dan tidak melayani masyarakat umum diluar area pelayanannya.

13. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh DaerahBadan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

16. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

17. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan atas pelayanan penyediaan air minum yang diberikan oleh Badan Usaha.

18. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

19. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara SPAM dalam rangka Badan Usaha melaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. memberikan jaminan pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang dilakukan dengan SPAM JP oleh Badan Usaha b. memberikan jaminan keterjangkauan tarif air minum melalui pengendalian dan pengawasan.

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri; b. Tarif Air Minum; dan c. Pengawasan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dimiliki oleh Badan Usaha.

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha meliputi: a. Prinsip Penyelenggaraan SPAM; b. Jenis Badan Usaha; dan c. Lingkup pelayanan (2) Prinsip Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu: a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; b. konstruksi pembangunan berkelanjutan; dan c. tata kelola pemerintahan yang baik. (3) Jenis Badan Usaha dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM berpedoman pada prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha; b. cakupan layanan; dan c. bentuk pelayanan penyediaan Air Minum.

(1) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha berlaku ketentuan: a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha; b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah

sesuai

dengan

kewenangannya dengan

memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan; dan c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan kewenangannya. (2) Kewenangan dalam penerbitan izin, penetapan tarif, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kewenangan Pemerintah Pusat yang bersifat khusus, kepentingan strategis nasional, dan lintas provinsi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota; dan c. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi wilayah kabupaten/kota kecuali untuk wilayah yang telah ditangani oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

(1) Jenis Badan Usaha dalam penyelenggaraan SPAM meliputi: a. Badan Usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau b. Badan Usaha yang bergerak dibidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Badan Usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Badan Pengelola Kawasan Khusus; b. Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus; dan

c. BUMDes yang bidang usaha intinya bukan air minum. (3) Badan Pengelola Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu kawasan otorita kecuali kawasan perbatasan dan kawasan pertahanan keamanan. (4) Badan Usaha yang bergerak dibidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. pengelola pusat bisnis/superblok (Central Bussines District); dan b. pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. (5) Dalam hal penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri di rumah susun milik dilakukan oleh: a. Pelaku pembangunan sebelum terbentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun; dan b. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun

(1) Penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a harus memperhatikan: a. Pemenuhan kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari masyarakat di lingkungan pelayanannya; b. Kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMN atau BUMD; dan c. Keterpaduan pembangunan infrastruktur. (2) Cakupan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak melayani masyarakat umum; b. menjamin tersedianya sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis;

c. memberikan saluran layanan pelanggan (customer service) dan menjamin hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan; d. menjamin kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari sesuai rencana; dan e. menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. (3) Dalam hal kondisi bencana dan/atau keadaan darurat, Badan Usaha dapat melayani masyarakat umum diluar area izin Penyelenggaraan SPAM atas permintaan Pemerintah Daerah. (4) Bentuk pelayanan penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan dengan ketentuan: a. usaha inti bukan melayani penyediaan air minum; dan b. tidak melakukan usaha jual beli air minum dalam kemasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai air minum dalam kemasan.

(1) Badan Usaha wajib menyusun dokumen rencana Penyelenggaraan SPAM JP yang terdiri dari : a. Detail Engineering Design/DED); b. Spesifikasi teknis; dan c. Rencana pengelolaan. (2) Badan Usaha melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dengan memiliki SIPA atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam menyusun dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat menunjuk pihak ketiga.

(1) Usaha mengajukan dokumen rencana Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan evaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atas rekomendasi teknis BUMN/BUMD sesuai dengan kewenangannya. (3) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan izin Penyelenggaraan SPAM kepada Badan Usaha meliputi: a. Surat keterangan izin dari Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; b. delineasi wilayah pelayanan sesuai rekomendasi teknis yang diberikan oleh BUMN atau BUMD berupa gambar dan keterangan; c. cakupan pelayanan berupa penjelasan rencana sambungan rumah dan/atau jumlah pelanggan yang disetujui oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan d. keterangan rekomendasi perbaikan atau persetujuan atas dokumen rencana yang diajukan. (4) Dalam hal dalam izin penyelenggaraan SPAM diberikan keterangan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Badan Usaha melakukan penyesuaian masterplan dan DED sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SPAM JP. (5) Izin Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan biaya.

(1) Badan pengawasTarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan. (2) Dalam melakukan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun struktur tarif mengacu pada harga wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif air minum BUMN atau tarif air minum BUMD.

(1) Penetapan tarif Air Minum dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan izin Penyelenggaraan SPAM. (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk periode 3 (tiga) tahun. (3) Dalam jangka waktu periode 3 (tiga) tahun berjalan, tarif Air Minum dapat diubah dalam hal terjadi kenaikan luar biasa dari harga dasar listrik dan bahan bakar minyak.

(4) Tarif Air Minum dan struktur tarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, atau Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pengawasan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dilakukan untuk menjamin kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengaliran Air Minum.

(2) Pengawasan atas kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengawasan atas kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. hasil uji petik kualitas air secara berkala; b. hasil survey kuisioner kepuasan pelanggan; c. analisa laporan tahunan pelaksanaan penyelenggaraan SPAM yang disusun oleh Badan Usaha; dan d. pemantauan lapangan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (4) Laporan tahunan pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang disusun oleh Badan Usaha memuat antara lain: a. grafik uji petik kualitas air periodik; b. laporan keuangan; c. penanganan kebocoran air; d. pelaksanaan efisiensi energi; e. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan bulanan; f. pelaksanaan layanan pelanggan (customer service); dan g. penyelesaian perselisihan pelanggan.

(1) Pengawasan terhadap kualitas, kuantitas dan kontinuitas Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dilakukan dengan partisipasi masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pelaporan dan/atau pengaduan kepada Badan Usaha, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(1) Dalam hal memfasilitasi pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Badan usaha wajib menyediakan fasilitas informasi publik dan layanan pelanggan (customer service). (2) Fasilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk laman (website) dan/atau papan pengumuman. (3) Layanan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan saluran pelanggan atau kotak saran. (4) Badan Usaha melaporkan hasil informasi publik dan pengaduan secara berkala kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Badan Usaha menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui saluran pelanggan atau kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan penyelesaian tindak lanjut pengaduan tersebut kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelesaian tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Masyarakat berkewajiban untuk memelihara aset SPAM bersama

(1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dilaksanakan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah terhadap kinerja pemenuhan standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha yang kinerjanya tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan: a. diberikan teguran tertulis pertama untuk melakukan upaya perbaikan; b. dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikan teguran tertulis pertama diberikan teguran tertulis kedua; dan c. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mencabut izin penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sejak teguran tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelaksanaan penyelenggaraan SPAM. (3) Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mencabut izin Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan proses alih kelola Penyelenggaraan SPAM dari Badan Usaha kepada BUMN, BUMD, UPT, atau UPTD sesuai dengan kewenangannya. (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan penyediaan pelayanan Air Minum dalam wilayah pelayanan Badan Usaha yang telah dicabut izin Penyelenggaraan SPAM sampai dengan proses alih kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai dilaksanakan.

(1) Badan usaha mempunyai hak untuk: a. mendapatkan pembinaan teknik berupa:

1. pendidikan dan pelatihan teknis; dan 2) .fasilitasi operasional; b. mendapatkan pembinaan non-teknik berupa:
2. pendidikan dan pelatihan manajemen dan keuangan; dan 2) sertifikasi kompetensi teknis. c. mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. d. menarik tarif yang dikenakan kepada pelanggan. (2) Badan usaha mempunyai kewajiban untuk: a. kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Kontinuitas, memenuhi kebutuhan air minum dari sambungan rumah selama 24 (dua puluh empat) jam, 7 (tujuh) hari dalam seminggu. b. berkewajiban untuk berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber Air Baku dalam rangka konservasi lingkungan berupa:
3. Customer Social Responsibility dalam usaha konservasi sumber daya air; dan/atau 2) memasang unit pengukuran volume pemanfaatan Air Baku.

VI KETENTUAN PERALIHAN

Bagi badan usaha yang telah menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum memiliki izin penyelenggaraan SPAM, Pemerintah mengeluarkan izin Penyelenggaraan SPAM tanpa memerlukan rekomendasi teknis BUMN/BUMD dan menyesuaikan ketentuan tarif Air Minum serta pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016

DIREKTORAT DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA