Pasal 13

(1) Pengawasan terhadap kualitas, kuantitas dan kontinuitas Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dilakukan dengan partisipasi masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pelaporan dan/atau pengaduan kepada Badan Usaha, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.