Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

2. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

3. Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional adalah kegiatan untuk menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali di kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat internasional.

4. Pengembangan Bakat Calon Atlet Berpretasi adalah kegiatan mengembangkan potensi calon olahragawan yang dipilih induk organisasi cabang olahraga dalam mengikuti pelatihan untuk menjadi Atlet berprestasi.

5. Penghasilan dan Fasilitas Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi adalah pendapatan/honorarium dan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Atlet dan Pelatih Atlet berprestasi selama mengikuti kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional, sesuai dengan standar biaya masukan lainnya.

6. Atlet Berprestasi adalah olahragawan yang dipilih induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti pelatihan nasional.

7. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

8. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

9. Komite Olahraga Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.

10. Komite Paralimpik Nasional INDONESIA (National Paralympic Committee of INDONESIA) yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di INDONESIA.

11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi: a. kriteria dan standar pengembangan bakat calon Atlet berprestasi; b. penghasilan dan fasilitas Atlet dan Pelatih Atlet berprestasi; dan c. pendanaan.

(1) Untuk memenuhi kebutuhan calon Atlet Berprestasi dilakukan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi. (2) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan standar.

Kriteria dan standar Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :

a. konten/isi; b. manajemen; dan c. dukungan.

Kontens kriteria dan standar Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi : a. tenaga Keolahragaan; b. ilmu pengetahuan dan teknologi (sport science); c. prasarana dan sarana olahraga; dan d. penyelenggaraan kejuaraan.

Manajemen kriteria dan standar Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi : a. tata kelola organisasi keolahragaan; b. sinergi dan koordinasi kelembagaan olahraga; dan c. evaluasi dan monitoring.

Dukungan kriteria dan standar Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi : a. penganggaran; b. pemberian penghasilan dan fasilitas; dan/atau c. pemberian penghargaan olahraga.

(1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC. (2) Dalam pelaksanaan Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengawasan dan pendampingan. (3) KONI membantu Menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan

bakat calon Atlet Berprestasi yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. (4) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan oleh NPC, Menteri melakukan pengawasan dan pendampingan dengan menugaskan unit kerja yang menangani bidang peningkatan olahraga prestasi. (5) Pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui : a. pembentukan tim; dan b. menyusun instrumen pengawasan serta pendampingan.

(1) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a harus memperhatikan proporsionalitas, kompetensi dan kapabilitas. (2) Komposisi keanggotan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan unsur terdiri atas perwakilan: a. 7 (tujuh) orang KONI; dan b. 4 (empat) orang akademisi/pakar/praktisi. (3) Tim Pengawas dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengawasi dan mendampingi pelaksanaan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua KONI setelah mendapat persetujuan Menteri.

Penyusunan instrumen pengawasan serta pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. seleksi calon atlet berbakat; dan b. perencanaan dan pelaksanaan program latihan.

Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. satuan pendidikan jalur formal; b. sekolah khusus olahragawan; c. klub olahraga; dan d. kompetisi olahraga.

Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi di satuan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. ekstra kurikuler kecabangan olahraga; b. kelas khusus olahraga; dan c. klub olahraga sekolah.

Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi di sekolah khusus olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan berpedoman pada kurikulum khusus olahraga .

(1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi di klub olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui: a. pembinaan atlet pada usia pra-remaja; b. remaja; dan c. junior sesuai dengan karakteristik kecabangan olahraga. (2) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi di klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. perkumpulan kecabangan olahraga; b. klub; dan c. perguruan.

Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi melalui kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dari kelompok usia pra-remaja, remaja, dan junior paling sedikit setahun sekali.

(1) Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi meliputi: a. pemberian penghasilan dan fasilitas; dan/atau b. pemberian penghargaan olahraga. (2) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi selama mengikuti kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

(1) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa : a. honorarium setiap bulan dengan besaran sesuai dengan standar biaya masukan lainnya yang ditetapkan Kementerian Keuangan; b. akomodasi dan konsumsi; c. makanan tambahan olahragawan (suplemen); d. biaya perjalanan dinas uji coba (try out) dan pemusatan latihan (training camp) dalam maupun luar negeri; dan e. layanan pemeriksaan kesehatan. (2) Penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan

dinas. (3) Penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan mengoptimalkan layanan pada Rumah Sakit Olahraga Nasional dan Pusat Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional, yang diberikan tarif 0 (nol) rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. (4) Bagi Atlet dan Pelatih Atlet berpretasi yang melakukan pemusatan latihan di luar Jakarta dan/atau di luar negeri memperoleh fasilitas layanan kesehatan yang pembiayaanya menjadi tanggung jawab Pemerintah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan dan penetapan kebijakan dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional, tugas dan kewajiban Menteri paling sedikit meliputi: a. fasilitas sumber daya manusia yang berkompetensi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan baik dalam maupun luar negeri yang telah ditetapkan; b. menyediakan anggaran untuk High Performance program; c. memberikan penghasilan dan fasilitas kesejahteraan bagi atlet, pelatih, dan pendukung lainnya yang terkait dengan High Performance program;

d. menyalurkan anggaran kepada atlet, pelatih, dan tim pendukung lainnya termasuk administrasi cabang olahraga atau manajemen organisasi; e. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan pada cabang olahraga dan NPC; dan f. memastikan pencapaian sasaran target prestasi yang optimal pada penyelenggaraan pekan olahraga internasional (multi event).

Dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional, tugas dan tanggung jawab Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC paling sedikit meliputi: a. melakukan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi; b. melakukan seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi; c. MENETAPKAN Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi untuk diajukan kepada Menteri; d. melaksanakan pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolaharagaan; e. melakukan pendidikan dan pelatihan Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi untuk meningkatkan performa; f. menyusun rencana pelatihan performa tinggi; g. menyusun rencana anggaran pelatihan performa tinggi dan mengajukan kepada Menteri; h. MENETAPKAN tim pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: penguatan kondisi fisik (strength & conditioning), pemulihan (recovery), psikologi (psychology), kesehatan olahraga (medical), fisioterapis (physioterapy), gizi, nutrisi dan pendukung lainnya yang diperlukan; i. melakukan kerja sama dengan perguruan tingi sesuai dengan kesepakatan kerja sama yang ditetapkan oleh Menteri; j. melaksanakan uji coba (try out) dan pemusatan latihan (training camp);

k. MENETAPKAN pengunaan prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan target capaian prestasi; l. mengajukan perlengkapan latihan dan pertandingan; m. MENETAPKAN target pada setiap pekan olahraga Internasional yang diikuti oleh Kontingen INDONESIA; n. menyiapkan Atlet Berprestasi yang dianggap memiliki performa terbaik untuk ikut serta dalam pekan olahraga internasional kepada Komite Olimpiade INDONESIA; dan o. melakukan pelaporan sebagai pertanggungjawaban baik pelaksanaan program performa tinggi maupun penggunaan anggaran kepada Menteri.

Dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional, Menteri dibantu oleh KONI untuk melakukan: a. pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi; b. pengawasan dalam pelaksanaan seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi; dan c. pengawasan dalam pelaksanaan pelatihan performa tinggi.

(1) Untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri dapat membentuk tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur : a. Direktur; b. Sekretaris; c. Manajer; d. Bidang; dan e. Pelaksana.

(2) Direktur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. (3) Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang membawahi: a. bidang hukum; b. bidang umum dan logistik. (4) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. Manajer Pengembangan Bakat dan Seleksi Calon Atlet serta Pelatih Atlet Berprestasi yang dijabat secara ex officio oleh Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembibitan dan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga; dan b. Manajer pelatihan performa tinggi dan pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi yang dijabat secara ex officio oleh Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Olahraga Prestasi. (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Bidang: a. pengembangan Bakat; b. seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi; c. pelatihan performa tinggi; dan d. pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi. (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak terdiri atas 8 (delapan) orang personil yang memiki kompetensi dan kapabilitas. (7) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan unsur :

a. kementerian/lembaga/instansi lain yang terkait; atau b. akademisi/pakar/praktisi. (8) Personalia, uraian tugas, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) ditetapkan oleh Menteri selaku penanggung jawab kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, tugas dan tanggung jawab Menteri melakukan pengawasan terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC. (2) Dalam rangka efektivitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a peringatan; b. teguran tertulis; c. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan d. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional diatur dengan Peraturan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggung jawab di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pendanaan dalam pelaksanaan Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta pemberian penghasilan dan fasilitas kepada atlet dan pelatih atlet berprestasi bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA