Peraturan Menteri Nomor p-76-menlhk-setjen-kum-1-8-2016 Tahun 2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.

3. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disebut PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

5. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

6. Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) dan sasaran antara (pemangku kepentingan lainnya).

7. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, beserta keluarga intinya.

8. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara INDONESIA atau korporasi yang dibentuk menurut hukum INDONESIA yang mengelola usaha kehutanan.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Penyelenggaraan PKS dan PKSM bertujuan: a. mendukung Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; dan b. untuk meningkatkan kinerja pelaku utama dan pelaku usaha penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan.

Kelembagaan PKS dan PKSM merupakan wadah bagi PKS dan PKSM.

(1) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat merupakan bagian organisasi pelaku usaha atau gabungan dari beberapa pelaku usaha yang membentuk kelembagaan PKS tersendiri. (2) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota. (3) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertanggung jawab kepada instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi.

(1) Kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk organisasi profesi, perkumpulan, yayasan, forum, jaringan dan lainnya. (2) Kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi.

(1) Kelembagaan PKS dan PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan programa penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat; b. melaksanakan koordinasi dengan instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota, provinsi atau pusat, pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan; c. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan, menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; d. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha; e. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; f. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan g. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan melalui: a. penyusunan program bersama; b. rembug; c. pertemuan teknis; d. lokakarya; atau e. temu usaha. (3) Kelembagaan PKS dan PKSM dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan fasilitasi berupa: a. pelatihan; b. materi penyuluhan; c. pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan; atau d. insentif untuk kelembagaan PKSM. (4) Insentif untuk kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat berupa: a. penghargaan; b. pengakuan; c. sertifikasi; d. pengembangan hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat.

(1) PKS dan PKSM bersifat mandiri. (2) Setiap pelaku usaha dibidang kehutanan yang kegiatan/usahanya berkaitan langsung dengan masyarakat wajib memiliki dan/atau menugaskan karyawan sebagai PKS paling sedikit 2 (dua) orang.

(3) PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

PKS dan PKSM mempunyai tugas: a. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; b. menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan; c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan secara mandiri; d. berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; e. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama; dan f. mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode penyuluhan kehutanan.

(1) PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk oleh pelaku usaha dengan persyaratan: a. warga negara INDONESIA yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk; b. bekerja pada bagian/divisi yang menangani pemberdayaan masyarakat; c. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan; d. mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan bagi pelaku utama; dan e. diutamakan karyawan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluhan kehutanan.

(1) Terhadap calon PKS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan identifikasi dan penilaian oleh pelaku usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan MENETAPKAN calon PKS menjadi PKS. (3) Penetapan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(1) PKS dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM. (2) PKS dalam melaksanakan tugas dapat berkonsultasi dengan instansi pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota atau instansi pelaksana penyuluhan di provinsi dalam hal: a. menyusun metode dan materi penyuluhan kehutanan; dan/atau b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama. (3) PKS bersama dengan instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/kota, UPT dan UPT Daerah, menyelaraskan, mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan kehutanan.

(1) PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan persyaratan : a. warga negara INDONESIA yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk; b. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan; c. telah melakukan upaya-upaya nyata dibidang pembangunan kehutanan secara sukarela/swadaya atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif bidang kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya; d. mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan bagi masyarakat; dan e. mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai penyuluh kehutanan.

(1) Terhadap calon PKSM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diusulkan secara tertulis oleh kepala desa/lurah/yang setingkat kepada instansi pelaksana penyuluhan provinsi. (2) Calon PKSM yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan verifikasi oleh instansi pelaksana penyuluhan provinsi. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi MENETAPKAN PKSM. (4) Penetapan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

(1) PKSM dapat melakukan penyuluhan kehutanan pada skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan, kapasitas, kompetensi, dan luas wilayah pelayanan. (3) Pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pembina PKSM. (4) Tata cara pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) PKSM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dalam hal: a. menyusun rencana kerja/kegiatan, metode dan materi penyuluhan kehutanan; b. melaksanakan pendampingan berbagai usaha produktif bidang kehutanan; c. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha; dan d. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha. (2) PKSM secara berjenjang berkonsultasi dengan instansi pelaksana penyuluhan di daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, Pusat, atau UPT/UPT Daerah dalam hal: a. menyusun metode dan materi penyuluhan kehutanan yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha bidang kehutanan; b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama; dan c. mendapatkan rekomendasi untuk kegiatan penyuluhan kehutanan; dan/atau d. menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan kehutanan.

PKS dan PKSM berhak : a. menerima pengakuan resmi dari Pemerintah atau pemerintah daerah; b. mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; c. mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan dalam bidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta; d. memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang dimiliki oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan e. menerima fasilitasi bantuan biaya dari Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.

PKS dan PKSM wajib: a. melakukan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dan lembaga penyuluhan kehutanan di wilayahnya. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA