Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang AKREDITASI LEMBAGA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Diklat LH adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelaksana Diklat LH pemerintah dalam melaksanakan program Diklat LH tertentu yang ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh instansi pembina Diklat LH.

3. Pembinaan Diklat lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan Diklat dan capaian kinerja Diklat sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan.

4. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagat pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih pada lembaga Diklat pemerintah.

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tujuan Diklat.

6. Lembaga Pelaksana Diklat LH adalah lembaga yang memiliki program untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di bidang lingkungan hidup berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

8. Tim Akreditasi adalah tim yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan akreditasi lembaga Diklat.

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman kepada Lembaga Pelaksana Diklat LH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(1) Setiap orang berhak mendapatkan Diklat LH, akses informasi, dan akses partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Diklat LH yang terakreditasi.

Lembaga Pelaksana Diklat LH yang akan diakreditasi harus memenuhi persyaratan, memiliki: a. status hukum lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan/atau pelatihan;

b. tenaga kediklatan; c. program Diklat LH; d. sarana; dan e. prasarana.

Status hukum sebagai Lembaga Pelaksana Diklat LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa, antara lain: a. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan Pemerintah atau pemerintah daerah; b. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan swasta, yang dibentuk berdasar akta pendiriannya untuk Diklat yang bersifat terbuka; atau c. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan perguruan tinggi, yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor sebagai penetapan bahwa lembaga tersebut mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan.

(1) Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. pengelola; dan b. pengajar. (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki: a. sertifikat pengelola Diklat atau setara dengan sertifikat management of training untuk jajaran pimpinan Lembaga Pelaksana Diklat LH; dan b. sertifikat pelaksana Diklat atau setara dengan sertifikat training officer course untuk staf lembaga pelaksana Diklat LH. (3) Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki: a. sertifikat pelatihan untuk pengajar sesuai materi Diklat yang diajarkan; b. pengalaman paling sedikit 5 tahun di bidang yang sesuai dengan materi yang diajarkan; dan/atau c. sertifikat kompetensi sesuai dengan materi ajar yang diajarkan.

(1) Program Diklat LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. kurikulum;

b. bahan Diklat; c. metode Diklat; d. jangka waktu pelaksanaan Diklat; e. peserta; dan f. panduan. (2) Lembaga Pelaksana Diklat LH wajib memiliki program Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Diklat LH yang akan diakreditasi.

(1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling sedikit harus memiliki alat bantu pembelajaran. (2) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e paling sedikit harus memiliki: a. ruang kelas; b. perpustakaan; c. ruang makan; d. ruang ibadah; dan e. ruang kantor. (3) Dalam hal Diklat LH memerlukan laboratorium, Lembaga Pelaksana Diklat LH harus menyediakan atau memiliki akses laboratorium sesuai yang dipersyaratkan dalam Kurikulum.

(1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Diklat LH yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan pedoman pelaksanaan Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Diklat LH.

(1) Pelaksanaan akreditasi lembaga pelaksana Diklat LH dilaksanakan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tim verifikasi;

b. Tim penilai; dan c. Sekretariat.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diajukan oleh lembaga pelaksana Diklat LH; b. menyusun laporan hasil verifikasi; dan c. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada tim penilai.

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas: a. menilai laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c; dan b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri untuk MENETAPKAN kelayakan Lembaga Pelaksana Diklat LH dalam menyelenggarakan program Diklat LH tertentu.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mempunyai tugas: a. melaksanakan tugas administratif terhadap lembaga pelaksana Diklat LH yang mengajukan permohonan akreditasi; dan b. memeriksa kelengkapan dokumen dan menyampaikan kepada lembaga pelaksana Diklat LH apabila masih terdapat kekurangan.

(1) Setiap Lembaga Pelaksana Diklat LH yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh akreditasi sebagai Lembaga Pelaksana Diklat LH. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. permohonan Akreditasi; b. verifikasi; c. penilaian Akreditasi; dan d. penerbitan surat keputusan dan sertifikat Akreditasi.

(1) Lembaga Pelaksana Diklat LH mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Tim Akreditasi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dengan menyertakan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Sekretariat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Sekretariat memberikan tanda terima untuk permohonan yang dinyatakan lengkap secara administrasi. (6) Dalam hal permohonan Akreditasi tidak lengkap, sekretariat mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.

(1) Permohonan Akreditasi yang dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan Akreditasi melalui pemeriksaan dokumen permohonan dengan menggunakan komponen penilaian Akreditasi Lembaga Pelaksana Diklat LH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan akreditasi melalui peninjauan lokasi untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tim penilai melakukan penilaian Akreditasi.

(2) Penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap: a. unsur tenaga kediklatan, dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus); b. unsur program Diklat LH, dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus); dan c. unsur fasilitas Diklat LH, dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus). (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringkat Akreditasi yang terdiri atas: a. peringkat A, untuk nilai 91,00 – 100; b. peringkat B, untuk nilai 81,00 – 90,99; dan c. peringkat C, untuk nilai 71,00 – 80,99.

(1) Sertifikat Akreditasi diterbitkan berdasarkan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (2) Apabila hasil penilaian Akreditasi bernilai di bawah 71,00, Lembaga Pelaksana Diklat LH tidak mendapatkan sertifikat akreditasi. (3) Masa berlaku sertifikat akreditasi Lembaga Pelaksana Diklat LH untuk: a. peringkat A selama 5 (lima) tahun; b. peringkat B selama 3 (tiga) tahun; c. peringkat C selama 2 (dua) tahun.

(1) Jangka waktu tahapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diperlukan oleh pemohon Akreditasi untuk melengkapi dokumen permohonan Akreditasi.

Tahapan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Lembaga Pelaksana Diklat LH yang telah berakhir masa berlaku sertifikat Akreditasinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), wajib melakukan pengajuan reakreditasi.

(2) Pengajuan reakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat Akreditasi berakhir. (3) Reakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(1) Pemegang sertifikat Akreditasi wajib: a. membuat laporan pelaksanaan Diklat LH secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. menyediakan informasi mengenai pelaksanaan Diklat LH sesuai program Diklat LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Menteri melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pelaksana Diklat LH melalui: a. penyediaan pedoman, peraturan, dan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Diklat LH; b. pelatihan untuk pengajar, seminar, workshop terkait dengan pelaksanaan Diklat LH; c. pemberian informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan dan kewajiban Akreditasi; dan/atau d. penerapan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan Diklat LH untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Diklat LH.

Lembaga Pelaksana Diklat LH yang terakreditasi dapat bekerjasama dengan: a. lembaga Pelaksana Diklat LH terakreditasi lainnya; atau b. lembaga Pelaksana Diklat LH yang belum terakreditasi dalam rangka permohonan akreditasi lembaga Diklat LH.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap: a. pemenuhan persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan cara: a. kunjungan lapangan; b. mereviu laporan hasil pelaksanaan Diklat LH; dan/atau c. asesmen kinerja pelaksanaan Diklat LH.

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Menteri dapat: a. memberikan teguran; b. membekukan sertifikat akreditasi; atau c. mencabut sertifikat akreditasi. (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lembaga pelaksana Diklat LH melakukan pelanggaran. (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sertifikat Akreditasi akan dibekukan. (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sertifikat Akreditasi dicabut. (5) Menteri mengumumkan Lembaga Pelaksana Diklat LH yang dibekukan dan/atau dicabut sertifikat akreditasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada masyarakat.

(1) Biaya permohonan Akreditasi pelaksana Diklat LH dibebankan pada pemohon Akreditasi melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Pelaksana Diklat LH yang telah diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dinyatakan telah terakreditasi sampai berakhirnya masa berlaku registrasi Kompetensi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2012 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN