Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi kementerian.

2. Pemberi Bantuan Hukum adalah Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama beserta Tim Bantuan Hukum.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

4. Unit Kerja Kementerian adalah satuan kerja yang berada di lingkungan kementerian.

5. Penerima Bantuan Hukum adalah Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, Pegawai, Mantan Pejabat, Pensiunan dan Unit Kerja Kementerian.

6. Pemberi Kuasa adalah Menteri atau Pejabat pada Unit Kerja Kementerian.

7. Penerima Kuasa adalah Pejabat, Pegawai Unit Kerja Kementerian dan/atau Jaksa Pengacara Negara.

8. Tim Bantuan Hukum adalah Tim yang terdiri dari Unit Kerja Kementerian.

9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

10. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Hari adalah hari kerja.

Pemberian bantuan hukum meliputi: a. Bantuan Hukum Litigasi; dan b. Bantuan Hukum Non Litigasi.

(1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara: a. Pidana; b. Perdata; dan c. Tata Usaha Negara. (2) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi: a. Konsultasi Hukum; b. Investigasi Kasus; dan c. Pendapat Hukum.

(1) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas pemohon yang terdiri atas:

1. nama;
2. umur;
3. tempat tanggal lahir;
4. alamat; dan
5. nomor telepon/handphone. b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan. (4) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit: a. Kartu Tanda Penduduk b. Kartu Pegawai; dan/atau c. Surat Keputusan Pensiunan.

(1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemeriksaan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja sama. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Biro Humas, Hukum dan Kerja sama memberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik. (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, pemohon bantuan hukum diberikan Bantuan Hukum. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. (3) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bantuan Hukum Litigasi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak termasuk dalam perkara: a. tindak pidana narkotika; dan b. tindak pidana terorisme.

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara pidana mempunyai tugas: a. membuat surat perintah; b. melakukan pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan; c. mendampingi/advokasi hukum pada tahap penyidikan sampai pada tahap di persidangan. d. dapat menghadirkan saksi dan/atau ahli; e. melakukan pengumpulan data terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi pemohon; f. melakukan rapat pembahasan perkara; dan g. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata mempunyai tugas: a. membuat surat perintah; b. membuat surat kuasa; c. membuat surat gugatan/surat permohonan; d. melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan; f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan; g. dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;

h. membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan; i. menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali; j. melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara; k. melakukan rapat pembahasan perkara; dan l. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara tata usaha negara mempunyai tugas: a. membuat surat perintah; b. membuat surat kuasa; c. membuat surat gugatan/surat permohonan; d. melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan; f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat pada saat mediasi dan pemeriksaan di persidangan; g. dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; h. membuat jawaban, duplik, replik dan kesimpulan; i. menyiapkan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan peninjauan kembali; j. melakukan analisa dan pendapat hukum terhadap berkas perkara; k. melakukan rapat pembahasan perkara; dan l. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Konsultasi Hukum dilaksanakan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum. (2) Hasil Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

(1) Investigasi Kasus dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum. (2) Hasil Investigasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

(1) Pendapat Hukum dilaksanakan dalam rangka membantu memberikan masukan dan telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum. (2) Hasil Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan.

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pendidikan dan Pelatihan Mediasi, sosialisasi, dan pendidikan atau pelatihan lainnya.

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan hasil pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA