Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wasiat adalah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali olehnya.

2. Daftar Akta adalah laporan Notaris atas akta yang dibuatnya berkenaan dengan Wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya.

3. Daftar Nihil adalah laporan yang isinya tidak terdapat akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris.

4. Daftar Pusat Wasiat adalah Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Pelaporan Wasiat adalah penyampaian laporan bulanan Notaris berupa Daftar Akta atau Daftar Nihil atau pelaporan Wasiat yang dibuat di luar negeri ke Daftar Pusat Wasiat.

6. Surat Keterangan Wasiat adalah surat yang isinya menerangkan tentang terdaftar atau tidak terdaftar akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat.

7. Pemohon adalah orang perorangan, Notaris, instansi pemerintah atau swasta.

8. Hari adalah hari kalender.

(1) Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan Wasiat. (2) Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

(1) Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu

paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Pelaporan Daftar Akta meliputi: a. Wasiat umum; b. Wasiat olografis; c. hibah Wasiat; d. Wasiat rahasia atau tertutup; atau e. pencabutan Wasiat.

(1) Pelaporan Daftar Akta dilakukan dengan mengisi format isian yang memuat: a. identitas pemberi Wasiat yang meliputi:

1. nama lengkap, dahulu bernama atau alias;
2. tempat dan tanggal lahir;
3. pekerjaan;
4. alamat; dan
5. nomor Kartu Tanda Penduduk. b. nomor, tanggal dan bulan, serta tahun pembuatan akta Wasiat; c. jenis akta Wasiat; dan d. nomor repertorium akta Wasiat. (2) Dalam pelaporan Daftar Nihil dilakukan dengan memilih keterangan Nihil.

Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran data dalam Daftar Akta atau Daftar Nihil yang dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

(1) Pelaporan Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk pelaporan Daftar Nihil.

(1) Daftar Akta atau Daftar Nihil yang telah dilaporkan oleh Notaris secara elektronik disimpan dalam database Daftar Pusat Wasiat. (2) Notaris wajib menyimpan: a. tanda bukti pelaporan elektronik atas Daftar Akta atau Daftar Nihil; dan b. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. (3) Tanda bukti pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat setiap bulannya.

(1) Dalam keadaan tertentu, Notaris dapat mengajukan permohonan pelaporan Daftar Akta dan Daftar Nihil secara elektronik setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; atau b. keadaan kahar. (3) Permohonan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengunggah: a. surat permohonan ditujukan kepada Daftar Pusat Wasiat dengan disertai alasan yang sah; b. keterangan dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris INDONESIA setempat; c. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk Pelaporan Daftar Akta; dan

d. bukti lain yang sah yang dapat diterima oleh Daftar Pusat Wasiat. (4) Permohonan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.

(1) Dalam hal Notaris: a. tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke Daftar Pusat Wasiat; atau b. terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. (2) Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Wasiat dibuat oleh warga negara INDONESIA di luar negeri, pemberi Wasiat, penerima Wasiat, atau kuasanya yang sah dapat melaporkan wasiat tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat melalui notaris di INDONESIA. (2) Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat. (3) Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Wasiat dibuat. (4) Terhadap Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris di INDONESIA memasukkan data

Pelaporan tersebut ke dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (5) Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (6) Pemberi Wasiat, penerima Wasiat, kuasanya yang sah, atau notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyimpan: a. akta Wasiat; b. bukti Pengiriman Pelaporan Wasiat; dan c. bukti pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak.

Surat Keterangan Wasiat diajukan Pemohon secara elektronik kepada Daftar Pusat Wasiat melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

(1) Pemohon mengisi format isian yang memuat paling sedikit: a. identitas Pemohon; b. data dari kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat setingkat kepala desa/lurah/camat, atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya; c. data penetapan ganti nama, dalam hal orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya memiliki dokumen tentang ganti nama; dan

d. tanggal pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon melampirkan dengan mengunggah dokumen persyaratan paling sedikit: a. asli atau fotokopi sesuai dengan asli dari kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat setingkat kepala desa/lurah/camat, atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya; dan b. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. (3) Dalam hal orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya memiliki dokumen tentang ganti nama, Pemohon mengunggah asli atau fotokopi sesuai dengan asli surat penetapan Pengadilan Negeri tentang ganti nama atau surat pernyataan ganti nama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (4) Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya meninggal sebelum waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemohon belum dapat mengajukan permohonan surat keterangan wasiat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal meninggalnya orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pemohon yang mengajukan surat keterangan wasiat dalam hal nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya tersimpan dalam Daftar Pusat Wasiat.

(1) Setiap permohonan Surat Keterangan Wasiat wajib dilakukan pemeriksaan oleh Daftar Pusat Wasiat. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Daftar Pusat Wasiat memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal pemberitahuan. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, Direktur Perdata menerbitkan Surat Keterangan Wasiat. (3) Pemohon dapat mengunduh Surat Keterangan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak dengan menggunakan jenis kertas concorde warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan dinyatakan ditolak. (2) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali tanpa dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Surat Keterangan Wasiat dapat berupa keterangan : a. tidak terdaftar akta Wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya; atau b. terdaftar akta Wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. (2) Surat Keterangan Wasiat berupa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencantumkan seluruh akta wasiat yang dilaporkan dan terdaftar pada database Daftar Pusat Wasiat.

Permohonan Surat Keterangan Wasiat yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses secara manual dan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA