Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

3. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

4. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

6. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

7. Evaluasi Uji Coba Siaran adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan uji coba siaran untuk memperoleh IPP.

8. Uji Laik Operasi adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional.

9. Penomoran Telekomunikasi adalah Kombinasi digit yang mencirikan identitas pelanggan, wilayah, elemen jaringan, penyelenggara, atau layanan telekomunikasi.

10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.

11. Daftar Hitam Penyelenggara adalah daftar yang memuat identitas direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

12. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

13. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

14. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.

15. Hak Labuh (Landing Right) Satelit adalah hak untuk menggunakan satelit asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran.

16. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

17. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

18. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat dan/atau

Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan. 19. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat. 20. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 21. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. 22. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik. 23. Dihapus. 24. Dihapus. 25. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 26. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

27. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

28. Kementerian adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

29. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

30. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf f dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Perizinan dan layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merujuk pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (2) Jenis perizinan dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin Penyelenggaraan Pos; b. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi; c. izin Penyelenggaraan Penyiaran; dan d. izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penetapan Penomoran telekomunikasi; b. Hak Labuh (Landing Right) Satelit; c. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi; d. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik; e. Pemberian Pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan f. Dihapus. (4) Perizinan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan Izin Komersial atau Operasional. (5) Permohonan perizinan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang bukan

untuk kepentingan komersial diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melalui OSS paling lambat: a. 1 (satu) tahun sejak izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diterbitkan; b. 9 (sembilan) bulan sejak izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi diterbitkan; atau c. 1 (satu) tahun sejak izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum diterbitkan. (2) Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dilakukan melalui penilaian mandiri oleh Pelaku Usaha. (3) Dalam hal diperlukan, Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan metode uji petik yang dilaksanakan Pelaku Usaha bersama dengan Kementerian berdasarkan permohonan Pelaku Usaha. (4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya waktu pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kementerian dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap hasil penilaian mandiri Uji Laik Operasi yang dilakukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menerbitkan surat keterangan laik operasi yang merupakan hasil Uji Laik Operasi bagi pemohon yang memenuhi persyaratan. (7) Dalam hal pernyataan komitmen tidak dipenuhi sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum. (8) Dalam hal penyelenggaraan menggunakan spektrum frekuensi radio, penomoran, dan/atau hak labuh, pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pencabutan penetapan penggunaan dimaksud.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pemenuhan pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4). (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, atau izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi. (5) Dalam hal Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha memiliki kesempatan untuk menyampaikan kembali pemenuhan pernyataan komitmen sepanjang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian mandiri, uji petik, dan verifikasi lapangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial; b. menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan penyelenggaraan penyiaran; d. Evaluasi Dengar Pendapat antara pelaku usaha dan Komisi Penyiaran INDONESIA; e. memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran INDONESIA; f. memperoleh persetujuan dalam Forum Rapat Bersama antara Pemerintah dan Komisi

Penyiaran INDONESIA; dan g. dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berisi komitmen: a. kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran biaya izin; b. kesanggupan pemenuhan persyaratan aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek program siaran sebagai syarat kelulusan dalam masa uji coba siaran dalam waktu yang ditentukan; dan c. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan proposal rencana usaha dan struktur permodalan. (4) Dalam hal pada satu wilayah siaran, jumlah permohonan yang telah memperoleh rekomendasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi jumlah kanal frekuensi radio yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran, dilakukan seleksi dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri. (5) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan ISR sementara untuk keperluan uji coba siaran. (6) ISR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku efektif setelah dilakukan pelunasan BHP Frekuensi Radio untuk ISR sementara.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kewajiban pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. setelah IPP diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pelaku Usaha wajib memenuhi pembayaran biaya izin prinsip dan biaya IPP tetap pada tahun pertama sebagai pemenuhan pernyataan komitmen; b. biaya IPP tetap pada tahun pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dibayarkan setelah Pelaku Usaha dinyatakan lulus Evaluasi Uji Coba Siaran; c. biaya IPP tahun kedua dan seterusnya dipenuhi setelah IPP berlaku efektif; dan d. biaya perpanjangan IPP. (2) Pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (3) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian. (4) Kewajiban pembayaran biaya IPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

8. Ketentuan Pasal 37 huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelayanan Penetapan Penomoran Telekomunikasi terdiri atas: a. Blok Nomor; b. National Destination Code (NDC); c. Signalling Point Code (SPC); d. International Signalling Point Code (ISPC); e. Public Land Mobile Network Identity (PLMNID); f. Kode Akses Intelligent Network (IN); g. Kode Akses Sambungan Internasional (SLI); h. Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ); i. Kode Akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP); j. Kode Akses Pusat Layanan Informasi (Call Center); k. Kode Akses Layanan Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium); l. Kode Akses Kartu Panggil (Calling Card); m. Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat; n. Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat; dan o. Penomoran telekomunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (5), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Blok Nomor ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched. (2) National Destination Code (NDC) ditetapkan kepada penyelenggara: a. jaringan bergerak seluler; dan b. jaringan bergerak satelit.

(3) Signalling Point Code (SPC) ditetapkan kepada penyelenggara: a. jaringan tetap lokal berbasis circuit switched; b. jaringan bergerak seluler; dan c. jaringan bergerak satelit. (4) International Signalling Point Code (ISPC) ditetapkan kepada penyelenggara: a. jaringan tetap sambungan internasional; b. jaringan bergerak seluler; dan c. jaringan bergerak satelit. (5) Public Land Mobile Network Identity (PLMNID) ditetapkan kepada penyelenggara: a. jaringan tetap lokal untuk kebutuhan mobilitas pengguna pada jaringan tetap; b. jaringan bergerak seluler; dan c. jaringan bergerak satelit. (6) Kode Akses Intelligent Network (IN) ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched. (7) Kode Akses Sambungan Internasional ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional. (8) Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh. (9) Kode Akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) ditetapkan kepada penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP). (10) Kode Akses Pusat Layanan Informasi (Call Center) ditetapkan kepada penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan Pusat Panggilan Informasi (Call Center). (11) Kode Akses Layanan Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium) ditetapkan kepada penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Layanan SMS Premium (Content Provider).

(12) Kode Akses Kartu Panggil (Calling Card) ditetapkan kepada penyelenggara Jasa Kartu Panggil Terkelola. (13) Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat ditetapkan kepada penyelenggara: a. jaringan tetap lokal berbasis circuit switched; b. jaringan tetap sambungan internasional; c. jaringan tetap lokal sambungan langsung jarak jauh; d. jaringan bergerak seluler; dan e. jaringan bergerak satelit. (14) Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat ditetapkan kepada penyelenggara: a. jaringan tetap lokal berbasis circuit switched; b. jaringan tetap sambungan internasional; c. jaringan tetap lokal sambungan langsung jarak jauh; d. jaringan bergerak seluler; dan e. jaringan bergerak satelit.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penetapan penomoran telekomunikasi sesuai dengan ketentuan rencana dasar teknis telekomunikasi. (2) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penetapan penomoran telekomunikasi melalui OSS. (3) Permohonan Penetapan penomoran telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. permohonan baru penetapan penomoran telekomunkasi; b. permohonan tambahan penetapan penomoran telekomunikasi; dan c. permohonan perubahan penetapan penomoran telekomunikasi.

(4) Permohonan baru penetapan penomoran telekomunkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 1 (satu) nomor atau 1 (satu) blok nomor. (5) Permohonan penetapan penomoran telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui OSS. (6) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan metode uji petik. (8) Penetapan penomoran telekomunikasi diterbitkan setelah lulus evaluasi.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

(1) Persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan IPFR ditetapkan berdasarkan evaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit terhadap: a. penyampaian pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); b. tingkat utilitas penggunaan pita frekuensi radio; dan c. rencana penggunaan pita frekuensi radio. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebelum masa laku IPFR berakhir. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan IPFR disetujui, diterbitkan: a. Keputusan Menteri tentang perpanjangan IPFR;

b. surat pemberitahuan pembayaran BHP frekuensi radio untuk IPFR; dan c. IPFR. (5) Keputusan Menteri dan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf c belum berlaku efektif. (6) Pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat pemberitahuan pembayaran BHP frekuensi radio untuk IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. (7) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pemenuhan atas pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Keputusan Menteri dan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf c berlaku efektif. (9) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi pernyataan komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Keputusan Menteri dan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf c dinyatakan tidak berlaku. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan IPFR ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan untuk mendapatkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b hanya dapat

diajukan oleh Pelaku Usaha yang: a. telah memperoleh izin penyelenggaraan telekomunikasi; b. tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian; dan c. telah memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk permohonan ISR untuk keperluan dinas khusus, sistem komunikasi radio lingkup terbatas, sistem komunikasi radio dari titik ke titik, dan keperluan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Permohonan untuk mendapatkan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah: a. komitmen yang memuat pernyataan:

1. data yang disampaikan adalah benar;
2. kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio;
3. kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
4. tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian; dan
5. telah memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. b. izin berusaha stasiun radio pesawat udara dan/atau izin berusaha stasiun radio darat penerbangan, untuk permohonan ISR keperluan penerbangan; dan

c. perjanjian kerja sama sewa transponder, untuk permohonan ISR satelit angkasa yang menggunakan satelit asing.

13. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah: a. komitmen yang memuat pernyataan:

1. data yang disampaikan adalah benar;
2. kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio;
3. kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
4. tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian; dan
5. telah memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. b. penetapan frekuensi marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai atau Komunikasi Stasiun Radio Kapal, untuk permohonan ISR keperluan maritim; dan c. izin berusaha stasiun radio pesawat udara dan/atau izin berusaha stasiun radio darat penerbangan, untuk permohonan ISR keperluan penerbangan. (2) Permohonan perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan berakhir. (3) Dalam hal permohonan perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR diajukan kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR tidak dapat diterima. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR dapat diajukan setiap waktu untuk: a. dinas tetap; b. dinas bergerak darat; c. dinas penyiaran; d. dinas satelit; e. dinas maritim; dan f. dinas penerbangan. (5) Perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan setiap waktu sepanjang tidak menyebabkan perubahan besaran BHP Frekuensi Radio menjadi lebih besar dari yang telah dibayarkan pada tahun berjalan. (6) Perubahan parameter teknis berupa frekuensi radio untuk dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d yang dapat diajukan setiap waktu, terbatas pada perubahan frekuensi radio pada pita frekuensi radio yang sama dan tidak menyebabkan perubahan besaran BHP Frekuensi Radio.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk setiap permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) yang disetujui, akan diterbitkan surat penghentian ISR. (2) Rincian tagihan yang telah diterbitkan pada saat permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. (3) Pemegang ISR yang mengajukan permohonan penghentian ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat menggunakan frekuensi radio sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tahunan.

15. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik menyampaikan permohonan pendaftaran Sistem Elektronik dengan cara: a. mengisi formulir pendaftaran; dan b. melampirkan dokumen pelengkap pendaftaran. (2) Dokumen pelengkap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Penyelenggara Sistem Elektronik berbentuk badan hukum atau orang perseorangan sebagai berikut: a. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik; dan b. sertifikat keamanan informasi sesuai dengan kategori Sistem Elektronik berdasarkan sistem manajemen keamanan informasi atau surat pernyataan pemenuhan komitmen memiliki

sertifikat keamanan informasi jika belum memiliki sertifikat keamanan informasi. (3) Gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. nama Sistem Elektronik; b. sektor Sistem Elektronik; c. URL website; d. domain name system dan/atau alamat IP Server; e. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik; f. keterangan penggunaan hosting; dan g. kesediaan melakukan perlindungan data pribadi. (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik belum memiliki sertifikat keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memenuhinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanda daftar diterbitkan.

16. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Tanda Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dibekukan sementara sampai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik. (2) Setelah waktu pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir Penyelenggara Sistem Elektronik harus mendaftar sebagai pendaftar baru.

17. Bab II Bagian Ketigabelas dihapus.

18. Ketentuan Pasal 97 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha yang telah memperoleh izin Penyelenggaraan Pos, izin Penyelenggaraan Telekomunikasi, atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan termasuk jenis perizinan yang harus diajukan melalui sistem OSS berdasarkan Peraturan Menteri ini, harus melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. (2) Penyelenggara telekomunikasi yang telah memperoleh izin Penyelenggaraan Telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah mendaftar melalui sistem OSS harus mengajukan penyesuaian format perizinan berupa: a. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang masih berbentuk dokumen non-elektronik akan diubah ke dalam bentuk dokumen elektronik; b. penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memperoleh lebih dari 1 (satu) jenis izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, disatukan dalam 1 (satu) izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; dan c. penyelenggara jasa telekomunikasi yang memperoleh lebih dari 1 (satu) jenis izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, disatukan dalam 1 (satu) izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. (3) Batas waktu pengajuan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Juli 2021 dan dapat diperpanjang oleh Direktur

Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan mempertimbangkan kemudahan proses dan kesiapan penyelenggara telekomunikasi. (4) Format penyesuaian izin Penyelenggaraan Telekomunikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (5) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut: a. pengajuan dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; b. Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS; dan c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA