Peraturan Menteri Nomor 31-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan

kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan, serta lingkungan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 8. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

(1) Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kategori keterampilan atau keahlian pada Kementerian dan Instansi Daerah ditujukan bagi: a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi. (3) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan dilakukan Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/ Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan terkait paling kurang 2 (dua) tahun;

d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi:

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan

2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi:

3. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;

4. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;

5. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan ahli madya; dan

6. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi ketentuan: a. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing; b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan c. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.

Selain peryaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, untuk usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Keahlian Utama harus dilengkapi dengan perysaratan sebagai berikut: a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) dari pejabat yang berwenang MENETAPKAN; dan b. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(1) Penetapan angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan oleh Pejabat Eselon I Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. (2) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan angka kredit kumulatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk selanjutnya diusulkan kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan atau Instansi Daerah. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: a. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; c. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja Instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan paling sedikit 2 (dua) tahun; d. salinan penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; f. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dari atasan langsung; g. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dari atasan langsung; dan h. surat keterangan tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dari atasan langsung.

(3) Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap: a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan, dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. (4) Dalam hal hasil verifikasi tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan atau Instansi Daerah mengembalikan usulan Penyesuaian/Inpassing tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja disertai dengan alasan. (5) Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap atau sesuai dengan persyaratan, pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan atau Instansi Daerah harus menyampaikan usulan untuk dilakukan uji kompetensi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (6) Penyampaian usulan untuk dilakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan melampirkan: a. formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing.

(7) Bentuk dan format surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Menteri atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan uji kompetensi kepada PNS yang diusulkan mengikuti Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. (2) Hasil uji kompetensi disampaikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan atau Instansi Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji kompetensi.

Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengulang hingga berakhirnya masa Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau yang dinyatakan lulus mengikuti ujian kompetensi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian atau Instansi Daerah MENETAPKAN pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing dengan surat keputusan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan, dengan tembusan kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; b. Kepala Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang bersangkutan; d. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; dan e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan. (3) Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan jenjang Keahlian Utama. (4) Bentuk dan format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan pengusulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk jenjang Keahlian Utama, dilakukan oleh Pejabat

Eselon I Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kepada Sekretaris Jenderal. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk jenjang Keahlian Utama melalui Penyesuaian/Inpassing kepada PRESIDEN melalui Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Pertimbangan Teknis.

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

(1) Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode: a. wawancara; dan/atau b. ujian tertulis. (3) Uji Kompetensi untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan keahlian utama, selain dengan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambahkan dengan kewajiban untuk menyusun dan mempresentasikan karya tulis ilmiah. (4) Hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan berupa sertifikat hasil uji kompetensi diterbitkan oleh Pejabat Eselon I Unit Kerja

Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

(1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan pada tiap jenjang jabatan untuk kategori keterampilan dan keahlian. (2) Uji kompetensi untuk kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pemula/Pelaksana Pemula, meliputi pemahaman tentang:

1. pengumpulan data operasional karantina;
2. penyiapan alat dan bahan laboratorium;
3. perawatan koleksi media pembawa HPI/HPIK; dan
4. pengamanan kemasan dan komoditas rusak. b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil/Pelaksana, meliputi pemahaman tentang:
5. pendokumentasian dan pelaksanaan Cara Karantina Ikan yang Baik/Cara Budidaya Ikan yang Baik/Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
6. asistensi pemeriksaan parasit;
7. pemeriksaan kualitas air; dan
8. pengawasan media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran. c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi pemahaman tentang:
9. pengumpulan data monitoring dan intersepsi penyakit;
10. pendokumentasian informasi tindakan karantina ikan;
11. pemeriksaan jenis dan jumlah media pembawa; dan
12. pembuatan koleksi media pembawa HPI/HPIK. d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, meliputi pemahaman tentang:
13. pengolahan dan analisis data operasional,

monitoring dan intersepsi parasit; 2. asistensi pemeriksaan cendawan, bakteri, virus, pengamatan eradikasi; 3. pembuatan bahan informasi terkait dengan pengendalian hama dan penyakit ikan; dan 4. asistensi validasi metode sistem mutu laboratorium. (3) Uji kompetensi untuk kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama/Pertama, meliputi pemahaman tentang:

1. pemeriksaan dalam rangka sertifikasi karantina; dan
2. standar penerapan biosecurity di instalasi karantina ikan. b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda/Muda, meliputi pemahaman tentang:
3. identifikasi status media pembawa dan media pembawa lain;
4. penanganan dan dekontaminasi HPI/HPIK; dan
5. analisis pemeriksaan dokumen negara asal. c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya/Madya, meliputi pemahaman tentang:
6. tindak karantina ikan pengeluaran dan pemasukan;
7. pengkajian ulang standar metode uji; dan
8. pengembangan sistem mutu laboratorium, prosedur penanganan kontrol biologi, dan Cara Karantina Ikan yang Baik/Cara Budidaya Ikan yang Baik/Cara Pembenihan Ikan yang Baik. d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Utama/Utama, meliputi pemahaman tentang:
9. analisis risiko impor;
10. sosialisasi tindakan karantina ikan;
11. analisis dan evaluasi penerapan biosecurity; dan
12. perkembangan sistem karantina nasional dan internasional.

(1) Jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimilikinya. (2) Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir untuk Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu: a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun; b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun; c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun; d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan e. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun. (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku sekali selama masa Penyesuaian/Inpassing. (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyesuaian/Inpassing bagi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian dan Ketrampilan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan atau Instansi Daerah menyampaikan usulan Penyesuaian/Inpassing nasional dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian atau Instansi Daerah paling lambat tanggal 10 Desember 2018.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA