Peraturan Menteri Nomor 198-pmk-05-2012 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat berakhirnya Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
5. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
6. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit Akuntansi Instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
7. Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk adalah entitas akuntansi yang ditunjuk dan diserahi tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau

kewajiban dari entitas akuntansi yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu DIPA. 8. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu entitas akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara entitas akuntansi yang satu dengan yang lainnya berupa serangkaian kode Bagian Anggaran, kode Eselon I dan kode Satuan Kerja. 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 11. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 12. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 13. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 14. Laporan Keuangan Penutup adalah laporan keuangan pokok suatu entitas pada tanggal pengakhiran dan pembubaran yang disusun sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan yang berlaku. 15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 16. Neraca Penutup adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal entitas akuntansi dinyatakan dilikuidasi. 17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 18. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

19. Laporan Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut LBKP adalah laporan yang disusun oleh KPB yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu setiap semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
20. Laporan Keuangan Likuidasi adalah laporan keuangan pokok suatu entitas akuntansi yang dilikuidasi setelah diselesaikan proses likuidasinya, yang disusun oleh entitas akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sesuai dengan Standar Akuntanssi Pemerintahan yang berlaku.
21. Neraca Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi aset dan kewajiban entitas setelah proses likuidasi selesai dilaksanakan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
22. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
25. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang.
26. Withdrawal Application adalah penarikanInitial Deposit dana PHLN, pengisian kembali Reksus (replenishment), pengisian kembali Rekening Dana Talangan (reimbursement), penarikan dana untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah, membayar langsung kepada rekanan atau pihak yang dituju, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke R-KUN.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a. Tata cara penyelesaian Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan b. Tata cara penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Pelaporan tingkat UAPPA-W/UAPPB-W dan UAPPA-E1/UAPPB-E1 yang dilikuidasi.

Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang mengalami kondisi sebagai berikut: a. tidak lagi beroperasi disebabkan misi, fungsi, program kegiatan, dan/atau tugas telah berakhir; b. perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang antara lain disebabkan karena:

1. penggabunganEntitas Akuntansi; dan/atau
2. pemecahan Entitas Akuntansi. c. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau d. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab-sebab lain, yang antara lain meliputi perubahan menjadi Badan Layanan Umum atau Badan Usaha Milik Negara dan sebaliknya.

Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena penggabungan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dapat berasal dari penggabungan beberapa Entitas Akuntansi menjadi satu Entitas Akuntansi dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru atau menggunakan salah satu Identitas Entitas Akuntansi yang digabung.

(1) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena pemecahan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dapat berasal dari pemecahan satu Entitas Akuntansi menjadi beberapa Entitas Akuntansi dengan: a. Satu atau beberapa Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru dan Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan; atau b. Seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru. (2) Entitas Akuntansi yang dipecah dan dari hasil pemecahan tidak menghilangkan Entitas Akuntansi tersebut, tidak diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

(3) Entitas Akuntansi yang dipecah dan dari hasil pemecahan tersebut menghilangkan identitas Entitas Akuntansi tersebut, diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

Tahapan Likuidasi Entitas Akuntansi meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Penetapan penanggung jawab proses Likuidasi; b. Penyelesaian transaksi-transaksi sebelum penyusunan Laporan Keuangan Penutup; c. Penyusunan Laporan Keuangan Penutup; d. Penyelesaian sisa pagu DIPA; e. Penyelesaian aset dan kewajiban; dan f. Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi.

(1) PA/KPA dan PB/KPB Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi menjadi penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (2) PA/KPA dan PB/KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. memastikan KPA Entitas Akuntansi yang dilikuidasi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Penutup tepat pada waktunya; b. MENETAPKAN Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk untuk menerima sisa pagu DIPA, aset, dan kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; c. memproses dan menerima sisa pagu DIPA Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, dalam hal Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi KPA/KPB penanggung jawab proses Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); d. menyelesaikan saldo kas, piutang, dan kewajiban pada Laporan Keuangan Penutup, bersama-sama dengan KPA Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;

e. menyelesaikan saldo BMN pada LBKP Penutup, bersama-sama dengan KPB Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; f. menerima dan mencatat saldo aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dalam laporan keuangannya, dalam hal Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi KPA/KPB penanggung jawab proses Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); g. menerima tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan penggantian pengeluaran negara atas beban PHLN yang dinyatakan ineligible; dan h. menyusun, menandatangani dan menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi.

(1) PA/KPA dan PB/KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi. (3) Surat Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. identitas pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi; b. nama dan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; c. dasar hukum dan latar belakang pelaksanaan Likuidasi terhadap Entitas Akuntansi; d. tanggal mulai dilaksanakan proses Likuidasi; e. tugas-tugas Pejabat Penanggung jawab Likuidasi; f. satu/beberapa Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk sebagai penerima aset dan/atau kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, dalam hal terdapat penyerahan aset dan/atau kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;dan g. satu/beberapa Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk sebagai penerima sisa pagu DIPA Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (4) Pejabat yang ditunjuk menjadi Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (5) EntitasAkuntansi Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g dapat berupaEntitas Akuntansi yang memiliki tingkat eselon yang sederajat, dibawahnya maupun diatasnya.

(6) Surat Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada: a. Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi; b. Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; c. Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk; d. Kepala KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi Yang Dilikuidasi; e. Kepala KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk; f. Kepala KPKNL mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan g. Kepala KPKNL mitra kerja Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk.

Dalam rangka pelaksanaan proses Likuidasi terhadap Entitas Akuntansi, PA/KPA dan PB/KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1) dapat membentuk tim likuidasi.

(1) Dalam proses Likuidasi, Entitas Akuntansi yang dilikuidasi harus menyelesaikan transaksi-transaksi sebagai berikut: a. Saldo Uang Persediaan; b. Saldo pemotongan dan pemungutan perpajakan dan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masih terdapat pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; dan c. Pembayaran gaji induk bulan berikutnya. (2) Penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Entitas Akuntansi yang dilikuidasi menyusun Laporan Keuangan Penutup. (3) Penyelesaian saldo Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: a. Pengajuan SPM-GUP Nihil; dan/atau b. Penyetoran ke Rekening Kas Negara. (4) Penyetoran sisa uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Bank/Pos Persepsi KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

(5) Penyelesaian saldo pemotongan dan pemungutanperpajakan dan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masih terdapat pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melaluiBank/Pos PersepsiKPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (6) Penyelesaian pembayaran gaji induk bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyusun dan mengajukan SPM Gaji Induk ke KPPN mitra kerjanya. (7) Penyelesaian saldo Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyelesaian saldo pemotongan dan pemungutan perpajakan dan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masih terdapat pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilaksanakan paling lambat pada tanggal penerbitan SP2D Gaji Induk bulan berikutnya. (8) Dalam hal Entitas Akuntansi dilikuidasi pada akhir tahun anggaran, batas pengajuan SPM-GUP Nihil dan/atau penyetoran saldo Uang Persediaan ke Rekening Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

(1) Dalam proses Likuidasi, Entitas Akuntansi yang dilikuidasi harus menyusun Laporan Keuangan Penutup. (2) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LRA; b. Neraca Penutup; dan c. CaLK; (3) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: a. LBKP Penutup yang telah direkonsiliasi dengan KPKNL; dan b. Catatan Ringkas Barang. (4) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh PA/KPA Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

(5) LBKP Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh PB/KPB Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

(1) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11disajikan sampai dengan transaksi terakhir sebelum Entitas Akuntansi dimaksud dilikuidasi. (2) Transaksi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Dalam hal Entitas Akuntansi dilikuidasi pada akhir tahun anggaran, Laporan Keuangan Penutup yang disusun sama dengan Laporan Keuangan Tahunan Tingkat UAKPA pada tahun dilikuidasi. (4) Dalam hal Entitas Akuntansi dilikuidasi karena tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Laporan Keuangan Penutup yang disusun sama dengan Laporan Keuangan Tahunan pada tahun dilikuidasi.

(1) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) huruf a menjadi dasar penyelesaian aset dan kewajiban sertapenyusunan Neraca Likuidasi. (2) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) huruf b tidak boleh mengalami perubahan setelah dilakukan penutupan. (3) LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dalam hal perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari pemindahan sisa pagu anggaran yang belum terealisasi. (4) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c menyajikan informasi penting terkait likuidasi Entitas Akuntansi tersebut, yang antara lain meliputi dasar hukum pelaksanaan likuidasi terhadap Entitas Akuntansi dan rencana tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban. (5) LRAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) huruf a, Neraca Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) huruf b, dan LBKP Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) KPA Entitas Akuntansi yang dilikuidasi melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Penutup dengan KPPN.

(2) KPA dan KPB Entitas Akuntansi yang dilikuidasi menyampaikan Laporan Keuangan Penutup yang telah direkonsiliasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk; b. Pemimpin unit akuntansi di atasnya; c. Kepala KPPN mitra kerjanya; dan d. Kepala KPKNL mitra kerjanya. (3) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak transaksi terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (2) dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

(1) Sejak penyusunan Laporan Keuangan Penutup sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Likuidasi, Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan: a. Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/ tahunan ke Unit Akuntansi diatasnya sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan b. Laporan barang berupa LBKP Semester/Tahunan ke Unit Akuntansi diatasnya sesuai dengan jadwal penyampaian laporan barang yang diatur pada Penatausahaan BMN. (2) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11dan proses penyelesaian sisa pagu DIPA serta proses penyelesaian aset dan kewajiban. (3) Penyusunan dan penyampaian laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada LBKP Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan proses penyelesaian aset. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh PA/KPA dan PB/KPB penanggung jawab proses Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1) atau oleh Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (5) Selain menyusun laporan keuangan dan laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Entitas Akuntansi yang dilikuidasi harus

menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam hal terdapat sisa pagu DIPA dalam Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sisa pagu DIPA tersebut dapat dipindahkan. (2) Pemindahan sisa pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk. (3) Pemindahan sisa pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan hanya pada tahun berlakunya DIPA tersebut. (4) Proses pemindahan sisa pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai revisi anggaran.

(1) Dalam hal terdapat saldo kas lainnya dan setara kas pada Laporan Keuangan Penutup, saldo kas lainnya dan setara kas dimaksud segera diserahterimakan kepada Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk. (2) Serah terima saldo kas lainnya dan setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu dokumen Berita Acara Serah Terima. (3) Copy Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: a. Pemimpin Unit Akuntansi di atasnya; dan b. Pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran kas. (4) Serah terima saldo kas lainnya dan setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk.

(1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2), saldo kas lainnya dan setara kas: a. dihapus dari neraca Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan b. dilaporkan dalam neraca Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk. (2) Penyelesaian kas lainnya dan setara kas milik pihak ketiga yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) selanjutnya dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi penanggung jawab proses likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk. (3) Terhadap kas lainnya dan setara kas yang berasal dari hibah langsung, diserahterimakan kepada Entitas Akuntansi yang akan melanjutkan kegiatan yang dibiayai dari hibah langsung dimaksud.

(1) Dalam hal terdapat saldo piutang dan utang pada Laporan Keuangan Penutup, saldo piutang dan utang dimaksud segera diserahterimakan kepada Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk. (2) Serah terima saldo piutang dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima. (3) Utang yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga utang atas penyediaan barang dan/atau jasa oleh rekanan yang dibiayai dari PHLN yang sampai dengan penyusunan laporan keuangan penutup sudah diajukan Withdrawal Application namun belum diterbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan. (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), piutang dan utang yang telah diserahterimakan selanjutnya: a. dihapus dari neraca Entitas Akuntansi yang dilikuidasi termasuk penyisihan piutang tidak tertagihnya; dan b. dilaporkan dalam neraca Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk termasuk penyisihan piutang tidak tertagihnya. (5) Serah terima piutang dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk.

(6) Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk menatausahakan piutang dan utang yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk, menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3)yang membebani alokasi DIPA Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk. (8) Pembayaran utang yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk.

(1) Dalam hal terdapat saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya pada Laporan Keuangan Penutup, saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya dimaksud diserahterimakan kepada Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk. (2) Serah terima persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima. (3) Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang telah diserahterimakan selanjutnya: a. dihapus dari neraca Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, termasuk akumulasi penyusutan aset; dan b. dicatat dan dilaporkan dalam neraca Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk, termasuk akumulasi penyusutan aset. (4) Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk dapat melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. (5) Serah terima saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan secara memadai

dalam CaLK Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk.

(1) Setelah melaksanakan penyelesaian sisa pagu DIPA dan aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, PA/KPA Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi menyusun Laporan Keuangan Likuidasi. (2) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PA/KPA Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi. (3) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

(1) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21disusun berdasarkan: a. Laporan Keuangan Penutup; dan b. Tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban. (2) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun paling lambat3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Laporan Keuangan Penutup.

(1) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22meliputi: a. LRA; b. Neraca Likuidasi; dan c. CaLK; (2) Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. LBKP Likuidasiyang telah direkonsiliasi dengan KPKNL; dan b. Catatan Ringkas Barang. (3) Neraca Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menunjukkan saldo nihil.

(4) LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a,Neraca Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b,dan LBKP Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi paling sedikit mengenai: a. latar belakang pelaksanaan Likuidasi terhadap EntitasAkuntansi; b. dasar hukum pelaksanaan Likuidasi terhadap EntitasAkuntansi; dan c. tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi. (6) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan: a. Berita Acara Serah Terima atas saldo kas lainnya dan setara kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2); b. Berita Acara Serah Terima atas saldo piutang dan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan c. Berita Acara Serah Terima atas persediaan, aset tetap, aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). (7) KPA Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Likuidasi dengan KPPN.

(1) PA/KPA Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi yang telah direkonsiliasikan dengan KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) kepada: a. Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; b. Pemimpin UAPPA-W dan UAPPB-W Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; c. Kepala KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk; dan d. Kepala KPKNL mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk. (2) Penyampaian Laporan Keuangan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Laporan Keuangan Likuidasi diterbitkan.

(1) UAPPA-W yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan ke UAPPA-E1 sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalamSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. (2) UAPPB-W yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan barang semester dan tahunan ke UAPPB-E1 sesuai jadwal penyampaian laporan barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN. (3) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran.

(1) UAPPA-E1 menunjuk UAPPA-W lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W yang dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). (2) UAPPB-E1 menunjuk UAPPB-W lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang tingkat UAPPB-W yang dilikuidasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). (3) UAKPA yang berada dibawah UAPPA-W yang dilikuidasi mengirimkan laporan keuangan kepada UAPPA-W yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) UAKPB yang berada dibawah UAPPB-W yang dilikuidasi mengirimkan laporan keuangan kepada UAPPB-W yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) UAPPA-W yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (1) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan keuangan tingkat UAPPA-Wnya. (2) UAPPB-W yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menyusun dan menyampaikan laporan barang tingkat UAPPB-W

yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan barang tingkat UAPPB-Wnya.

(1) UAPPA-E1 yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan triwulanan/semesteran/tahunan ke UAPA sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. (2) UAPPB-E1 yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan barang semester dan tahunan ke UAPB sesuai jadwal penyampaian laporan barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN. (3) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran.

(1) UAPA menunjuk UAPPA-E1 lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan UAPPA-E1 yang dilikuidasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). (2) UAPB menunjuk UAPPB-E1 lain untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang tingkat UAPPB-E1 yang dilikuidasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). (3) UAPPA-W yang berada dibawah UAPPA-E1 yang dilikuidasi mengirimkan laporan keuangan kepada UAPPA-E1 yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) UAPPB-W yang berada dibawah UAPPB-E1 yang dilikuidasi mengirimkan laporan keuangan kepada UAPPB-E1 yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) UAPPA-E1 yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat (1) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA- E1 yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan keuangan tingkat UAPPA-E1nya. (2) UAPPB-E1 yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat (2) menyusun dan menyampaikan laporan barang tingkat UAPPB-E1 yang dilikuidasi secara terpisah dengan laporan keuangan tingkat UAPPB-E1nya.

(1) UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA yang di dalamnya termasuk laporan keuangan Entitas Akuntansi, UAPPA-W, dan UAPPA-E1 yang dilikuidasi. (2) UAPB menyusun laporan barang tingkat UAPB yang di dalamnya termasuk laporan barang Entitas Akuntansi, UAPPB-W, dan UAPPB- E1 yang dilikuidasi.

(1) Entitas Akuntansi penanggung jawab proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas Laporan Keuangan Likuidasi yang disusunnya. (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa Laporan Keuangan Likuidasi telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (3) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Entitas Pelaporan tingkat UAPPA-W yang ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W yang dilikuidasi harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility). (2) Entitas Pelaporan tingkat UAPPA-E1 yang ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 yang dilikuidasi harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility). (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi lampiran laporan keuangan tingkat UAPPA-W dan UAPPA-E1. (4) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility)sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)dibuat sesuai format yang diatur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN