Peraturan Menteri Nomor 1796-menkes-per-viii-2011 Tahun 2011 tentang REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

3. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh INDONESIA setelah lulus uji kompetensi.

5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.

6. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

7. Majelis Tenaga Kesehatan INDONESIA yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

8. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

(1) Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR. (2) Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. (3) Ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi.

(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikeluarkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikeluarkan oleh MTKI. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. (2) Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan. (3) Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR.

(1) Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau profesinya. (2) Partisipasi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan perolehan Satuan Kredit Profesi. (3) Satuan Kredit Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun harus mencapai minimal 25 (dua puluh lima) Satuan Kredit Profesi. (4) Jumlah Satuan Kredit Profesi dari setiap kegiatan pelatihan, temu ilmiah dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kegiatan ditentukan oleh Organisasi Profesi. (5) Organisasi Profesi dalam menentukan jumlah Satuan Kredit Profesi berdasarkan: a. materi dalam kegiatan tersebut; b. penyaji materi/narasumber; c. tingkat kegiatan lokal/nasional/internasional; d. jumlah jam/hari kegiatan; dan e. peran kepesertaan (peserta/moderator/penyaji).

(1) Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir. (2) Perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan akan dilakukannya uji kompetensi kepada MTKI melalui MTKP sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum dilakukan uji kompetensi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) MTKI setelah menerima laporan dari perguruan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan soal uji kompetensi, dan pengawas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan diatur oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

(1) Setelah uji kompetensi dilakukan, perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan kepada MTKI melalui MTKP tentang peserta didik yang dinyatakan lulus. (2) MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan sertifikat kompetensi. (3) Sertifikat kompetensi diberikan MTKI kepada peserta didik pada waktu pengambilan sumpah. (4) Format Sertifikat Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir.

(1) MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), selain mempersiapkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) juga mempersiapkan STR. (2) STR diberikan MTKI kepada peserta didik yang dinyatakan lulus bersamaan dengan pemberian sertifikat kompetensi. (3) STR dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. (4) Masa berlaku STR sepanjang masa berlakunya sertifikat kompetensi. (5) Format STR sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir.

(1) MTKI harus membuat pembukuan terhadap setiap STR yang dikeluarkan. (2) Pembukuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan.

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau Tenaga Kesehatan Warga

Lulusan Luar Negeri untuk dapat melakukan pekerjaan/praktik di INDONESIA harus memenuhi ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dan STR. www.djpp.kemenkumham.go.id

Sertifikat kompetensi dan STR tidak berlaku apabila: a. masa berlaku habis; b. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan; c. atas permintaan yang bersangkutan; atau d. yang bersangkutan meninggal dunia.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Bab ini diatur dalam Pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan terlebih dahulu mendapat masukan dari lembaga yang mempunyai tugas untuk mengembangkan uji kompetensi pada Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi/forum institusi pendidikan tenaga kesehatan.

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan dibentuk MTKI.

(1) MTKI dibentuk dan diangkat oleh Menteri. (2) MTKI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.

MTKI berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.

MTKI mempunyai tugas membantu Menteri dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan penatalaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan www.djpp.kemenkumham.go.id

yang menjalankan praktik atau pekerjaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

MTKI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi: a. uji kompetensi bagi tenaga kesehatan; b. pemberian STR; dan c. pembinaan penyelenggaraan praktik atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, MTKI mempunyai wewenang: a. menyusun materi uji kompetensi; b. mengelola bank soal uji kompetensi; c. MENETAPKAN penguji/asesor; d. menyusun pedoman uji kompetensi; e. melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi; f. menerbitkan dan mencabut sertifikat kompetensi; g. melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi; h. melaksanakan pemberian dan pencabutan STR; i. melakukan pencatatan terhadap sertifikat kompetensi dan STR; j. melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan; k. melakukan sosialisasi mengenai STR; l. melakukan pembinaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan atau praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; m. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan n. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.

(1) Divisi Profesi mempunyai tugas: a. menyusun materi uji kompetensi; b. mengelola bank soal uji kompetensi; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. MENETAPKAN penguji/asesor; d. melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi; e. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan f. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. (2) Divisi Standarisasi mempunyai tugas: a. menyusun pedoman uji kompetensi; b. menerbitkan dan mencabut sertifikat kompetensi; c. melaksanakan pemberian dan pencabutan STR; d. melakukan pencatatan terhadap sertifikat kompetensi dan STR; e. melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan; f. melakukan sosialisasi mengenai STR; g. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan h. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. (3) Divisi Evaluasi mempunyai tugas: a. melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi; b. melakukan pembinaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan atau praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan d. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. (4) Komite Disiplin Tenaga Kesehatan mempunyai tugas: a. meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan; b. memanggil atau meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang diadukan, penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan, dan saksi; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu; d. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan e. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang MTKI diatur dengan Pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI.

(1) Susunan organisasi MTKI terdiri atas: a. ketua; b. ketua-ketua divisi; c. ketua komite; dan d. anggota. (2) Divisi dalam MTKI terdiri dari: a. divisi profesi; b. divisi standardisasi; dan c. divisi evaluasi. (3) Komite dalam MTKI terdiri dari: a. komite disiplin tenaga kesehatan; dan b. komite lain yang dianggap perlu yang dibentuk secara ad hoc.

Pimpinan MTKI terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi yang merangkap anggota dilaksanakan secara kolektif.

(1) Jumlah anggota MTKI sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) orang. (2) Anggota MTKI terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: a. Kementerian Kesehatan sebanyak 4 (empat) orang; b. perwakilan organisasi profesi masing-masing sebanyak 1 (satu) orang; dan c. perwakilan unsur pendidikan sebanyak 1 (satu) orang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tata cara pengusulan anggota MTKI: a. yang berasal dari Kementerian Kesehatan diusulkan oleh Kepala Badan; b. yang berasal dari organisasi profesi diusulkan oleh Ketua Pengurus Pusat Organisasi Profesi yang bersangkutan; dan c. yang berasal dari unsur pendidikan diusulkan oleh Kepala Badan. (4) Kepala Badan dan Pengurus Pusat Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam mengusulkan calon anggota MTKI sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) kali dari jumlah yang akan ditetapkan. (5) Penetapan dan pengangkatan anggota serta susunan keanggotaan MTKI ditetapkan oleh Menteri. (6) Ketua MTKI dan Divisi dijabat oleh salah satu wakil dari Kementerian Kesehatan.

(1) Anggota MTKI mengucapkan sumpah dihadapan Menteri. (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik INDONESIA. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab www.djpp.kemenkumham.go.id

sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan UNDANG-UNDANG kepada saya ″.

Masa bakti keanggotaan MTKI adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota MTKI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga Negara Republik INDONESIA; b. mempunyai STR bagi anggota yang mewakili profesi; c. surat penunjukan dari organisasi profesi bagi anggota yang mewakili profesi; d. memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan; e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan f. memiliki pengalaman bekerja sesuai profesinya minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

(1) Anggota MTKI berhenti atau diberhentikan karena: a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. bertempat tinggal di luar wilayah Republik INDONESIA; e. tidak mampu melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan; atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal anggota MTKI menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua MTKI. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Ketua MTKI kepada Menteri.

(1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya MTKI dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan anggota MTKI. (4) Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua MTKI. (5) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh unit kerja pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang umum dan bidang sertifikasi dan registrasi.

(1) Ketentuan fungsi dan tugas sekretariat MTKI ditetapkan oleh Ketua MTKI. (2) Pegawai pada sekretariat MTKI tunduk pada peraturan perundang- undangan mengenai kepegawaian.

(1) MTKI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh MTKP yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. (2) MTKP dibentuk dan diangkat oleh MTKI dengan pertimbangan Kepala Badan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, organisasi, dan keanggotaan MTKP diatur dengan Pedoman yang dikeluarkan MTKI.

Pendanaan kegiatan MTKI dan MTKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau peran serta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, MTKI, MTKP dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik/pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan; b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan; dan c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

(1) Tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir. (2) Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang masa berlakunya berakhir paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, kepadanya dapat diberikan perpanjangan STR. (3) Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini belum diatur ketentuan mengenai STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktiknya, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini. (4) Tenaga Kesehatan yang belum memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum Tahun 2012, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini. (5) Permohonan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi, institusi pendidikan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dimana tenaga kesehatan melakukan pekerjaan/praktiknya.

Masa berlaku STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan.

(1) Keanggotaan MTKI yang untuk pertama kali diangkat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 221/Menkes/SK/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 tetap menjadi anggota MTKI berdasarkan www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini dengan masa bakti diubah menjadi 5 (lima) tahun sehingga berakhir pada Tahun 2016. (2) Keanggotaan MTKP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan tetap menjadi anggota MTKP berdasarkan Peraturan Menteri ini dengan masa bakti 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya. (3) MTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melaksanakan tugas uji kompetensi apabila perguruan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum dapat melaksanakan uji kompetensi tersebut.

Ketentuan registrasi tenaga kesehatan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; dan
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1134/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Majelis Tenaga Kesehatan INDONESIA; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Agustus 2011 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

Formulir 1 Contoh Sertifikat Kompetensi KOP KEMENTERIAN LOGO KEMENTERIAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA SERTIFIKAT KOMPETENSI ... (SESUAI JENIS TENAGA KESEHATAN) Nomor ... Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik INDONESIA Nomor ... tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, bahwa kepada: Nama : ... Tempat, tanggal lahir : ... Jenjang Pendidikan : ... Perguruan Tinggi : ... Nomor Ijazah : ... Tahun : ... dinyatakan telah lulus Uji Kompetensi sebagai tenaga kesehatan dengan nomor sertifikat ... dan diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya di seluruh INDONESIA sesuai dengan kompetensi pendidikan. Surat tanda lulus sertifikasi tenaga kesehatan ini berlaku sampai dengan tanggal ... . ....................... , .................... a.n Ketua MTKI Ketua MTKP ... ( ......................................................... ) Pas foto www.djpp.kemenkumham.go.id

Formulir 2 Contoh Surat Tanda Registrasi MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD) SURAT TANDA REGISTRASI ………..(TENAGA KESEHATAN) REGISTRATION CERTIFICATE OF HEALTH PROFESSION NOMOR REGISTRASI : REGISTRATION NUMBER NAMA : NAME TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PLACE/DATE OF BIRTH JENIS KELAMIN : SEX NOMOR IJAZAH : CERTIFICATE NUMBER TANGGAL LULUS : DATE OF GRADUATION PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITY KOMPETENSI : COMPETENCE NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER STR BERLAKU SAMPAI : (sesuai pemberlakuan sertifikat kompetensi) VALID UNTIL ……………………2011 www.djpp.kemenkumham.go.id

a.n.Menteri Kesehatan KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD (.................................................................) PAS FOTO CAP/ STAMP MTKI www.djpp.kemenkumham.go.id