Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN KELAIKAN MILITER UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Kecuali diartikan lain dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelaikan Militer adalah wujud penerapan hakikat kelaikan pada jenis Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan sehingga dapat dioperasikan atau digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancang bangun dan fungsi asasi dalam jangka waktu tertentu.

2. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.

3. Sertifikat Kelaikan Militer (military worthiness certificate) adalah surat tanda bukti bahwa Komoditi Militer, fasilitas produksi, fasilitas pemeliharaan dimaksud telah dinyatakan laik, yang diterbitkan setelah dilaksanakan sertifikasi kelaikan.

4. Institusi Kelaikan Militer Kemhan adalah Puslaik Baranahan Kemhan berwenang untuk bertindak atau berbuat secara sah dalam menentukan kelaikan Komoditi Militer hasil pengadaan, pemeliharaan/perbaikan, modifikasi, mobilisasi, dan hibah untuk TNI maupun untuk kepentingan ekspor.

5. Satuan Kerja Kelaikan Militer Angkatan adalah satker yang berada di jajaran TNI dan bertanggung jawab atas pembinaan maupun supervisi teknis pelaksanaan kelaikan terhadap Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan yang berada di Angkatan untuk kepentingan pertahanan negara.

6. Penyelenggaraan Kelaikan Militer adalah semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan menyangkut penilaian keadaan (status) laik pada suatu komoditi militer, fasilitas produksi, fasilitas pemeliharaan dan prasarana lainnya yang akan dioperasikan dan digunakan.

7. Komoditi Militer adalah semua materiil yang diproduksi didalam negeri maupun diluar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keperluan militer sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

8. Rancang Bangun adalah dokumen perancangan yang memuat tentang gambar desain, analisis desain, proses pembuatan, bahan baku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan lingkungan dan teknologi.

9. Prototipe adalah perwujudan dari hasil proses Rancang Bangun (design engineering) yang telah dapat menunjukkan untuk kerja sesuai dengan fungsinya.

10. Tipe adalah Prototipe yang telah diuji dihadapkan pada aspek rancangan, spesifikasi teknis, standar maupun persyaratan lain yang disepakati bersama.

11. Type/Design approval adalah sertifikat yang diterbitkan sebagai bukti bahwa tipe Komoditi Militer dimaksud telah memenuhi/sesuai dengan peraturan yang dipersyaratkan dan dapat diterapkan sebagai First Article (Manufacture or Industrial Prototype/Zero Series).

12. First Article (Manufacture or Industrial Prototype/Zero Series) adalah Type/Design yang telah teruji rancangannya untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses produksi massal.

13. Proses Aplikasi adalah suatu runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan yang diterapkan atau difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai dengan kemampuannya.

14. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Kelaikan Militer Kemhan untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian kesesuaian berdasarkan kriteria Kelaikan Militer yang telah ditetapkan serta memeriksa fungsi seluruh sistem yang terpasang untuk dapat dinyatakan “diterima” atau “ditolak”.

15. Pemeriksaan Kesesuaian (Inspection of Conformity) adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim pelaksana teknis sertifikasi kelaikan untuk membuktikan dan memastikan kesesuaian antara Rancang Bangun, yang disepakati dengan hasil produksi.

16. Spesialis (engineering specialist) adalah personel yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan sertifikasi rancang bangun bagi Komoditi Militer.

17. Inspektur Kelaikan (worthiness inspector) adalah personel yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan sertifikasi kelaikan Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan.

18. Materiil adalah bagian dari kekayaan Negara yang terdiri dari satuan- satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Kemhan dan TNI baik untuk kepentingan operatif maupun kepentingan administratif dalam rangka mendukung Pertahanan Negara.

19. Produk adalah materiil yang merupakan hasil teknologi dari suatu proses produksi dan/atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan.

20. Sarana Pertahanan adalah materiil hasil pengadaan, hibah dan perolehan lain yang sah serta telah menjadi aset Kemhan dan TNI.

21. Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon (applicant) mengajukan permohonan (aplikasi) sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (sertifikat Kelaikan Militer).

22. Hibah adalah setiap penerimaan atau perolehan yang sah dengan tidak menggunakan Anggaran Negara.

23. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk mempertahankan kondisi materiil agar tetap berfungsi sebagaimana fungsi azasinya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat, agar komoditi militer tetap dalam kondisi siap pakai.

24. Tanda Kualifikasi adalah simbol/breevet yang dipakai oleh personel yang memenuhi persyaratan formal keahlian keinspektoratan dan disertai dengan dokumen/sertifikat kualifikasi yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Puslaik Baranahan Kemhan.

25. INDONESIA Military Landworthiness Authority yang selanjutnya disingkat (IMLA) adalah pelaksana teknis sertifikasi kelaikan militer beraspek darat dengan kualifikasi baik sebagai spesialis maupun Inspektur kelaikan.

26. INDONESIA Military Seaworthiness Authority yang selanjutnya disingkat (IMSA) adalah pelaksana teknis sertifikasi kelaikan militer beraspek laut dengan kualifikasi baik sebagai spesialis maupun Inspektur kelaikan.

27. INDONESIA Military Airworthiness Authorityyang selanjutnya disingkat (IMAA) adalah pelaksana teknis sertifikasi kelaikan militer beraspek udara dengan kualifikasi baik sebagai spesialis maupun Inspektur kelaikan.

28. Pengembangan kekuatan adalah kegiatan pengadaan dengan tujuan menambah/meningkatkan kekuatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana dalam rangka Pertahanan Negara

29. Pembinaan kekuatan adalah kegiatan pengadaan dengan tujuan mempertahankan/menyiapkan kekuatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana dalam rangka Pertahanan Negara.

(1) Maksud disusunnya Peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Kelaikan Militer. (2) Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini agar terwujudnya kesatuan pola pikir dan tindakan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penerapan Kelaikan Militer untuk mendukung Pertahanan Negara.

(1) Penyelenggaraan Kelaikan Militer harus memberi manfaat nyata dan sebesar-besarnya guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembinaan Materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Penerapan ketentuan prosedur Kelaikan Militer harus dapat menjamin terwujudnya tingkat keselamatan yang handal sesuai Rancang Bangun dan fungsi asasi materiil di lingkungan Kemhan dan TNI. (3) Penyelenggara Kelaikan Militer harus memenuhi persyaratan keahlian dan memiliki tanda kualifikasi kelaikan serta memiliki standar kompetensi agar mampu menegakkan prosedur kelaikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. (4) Komoditi Militer hasil pengadaan, hasil pemeliharaan/perbaikan, hasil modifikasi, hibah, fasilitas produksi, fasilitas pemeliharaan baik di dalam maupun di luar negeri di lingkungan Kemhan dan TNI wajib disertifikasi Kelaikan Militer. (5) Industri Pertahanan dalam negeri yang memproduksi Komoditi Militer, harus memiliki sertifikat kelaikan industri Komoditi Militer yang diterbitkan oleh Puslaik Baranahan Kemhan. (6) Komoditi di luar Kemhan dan TNI yang terkait dengan Pertahanan Negara harus dilaksanakan kelaikan oleh Puslaik Baranahan Kemhan dan TNI berdasarkan peraturan yang berlaku.

(1) Ketelitian yaitu penyelenggaraan Kelaikan Militer memerlukan ketelitian teknis maupun administrasi sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam penilaian.

(2) Universal yaitu peraturan atau persyaratan yang diterapkan dalam penyelenggaraan Kelaikan Militer diselaraskan dengan peraturan atau persyaratan yang sudah baku serta berlaku secara universal. (3) Obyektif yaitu penyelenggaraan Kelaikan Militer harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. (4) Sentralisasi yaitu untuk mencapai kesatuan arah, keseragaman tindakan serta efektivitas dalam penyelenggaraan Kelaikan Militer diperlukan sentralisasi terhadap penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan, namun dalam proses pelaksanaan kelaikan lanjutan diselenggarakan secara didesentralisasikan.

(1) Klasifikasi Komoditi Militer berdasarkan moda operasinya, Komoditi Militer terdiri dari: a. Moda Darat. Komoditi Militer yang moda operasionalnya berada di darat dengan maksud:

1. Digunakan dan berfungsi di darat yang dimiliki oleh TNI AD, TNI AL maupun TNI AU;

2. Terjadinya gaya aksi-reaksi secara aktif di darat;

3. Performa fungsi azasi berada di darat; dan

4. Semua peralatan pendukung dan/atau sistem yang dipasang pada moda darat. b. Moda Laut. Komoditi Militer yang moda operasionalnya berada di laut (permukaan dan atau dalam laut). Dengan maksud:

5. Digunakan dan berfungsi di laut yang dimiliki oleh TNI AD, TNI AL maupun TNI AU;

6. Terjadinya gaya aksi-reaksi Hydrodinamic secara aktif di laut;

7. Performa fungsi azasi berada di laut; dan

8. Semua peralatan pendukung dan/atau sistem yang dipasang pada moda laut. c. Moda Udara. Komoditi Militer yang moda operasionalnya berada di udara. Dengan maksud:

9. Digunakan dan berfungsi di udara yang dimiliki oleh TNI AD, TNI AL maupun TNI AU;

10. Terjadinya gaya aksi-reaksi aerodynamic secara aktif di udara;

11. Performa fungsi azasi berada di udara; dan

12. Semua peralatan pendukung dan/atau sistem yang dipasang pada moda udara. (2) Komoditi Militer Berdasarkan Penggunaannya diklasifikasikan sebagai berikut: a. Komoditi Militer Darat. Komoditi Militer yang akan digunakan, dioperasikan oleh TNI AD dan akhirnya masuk dalam kekayaan TNI AD; b. Komoditi Militer Laut. Komoditi Militer yang akan digunakan, dioperasikan oleh TNI AL dan akhirnya masuk dalam kekayaan TNI AL; dan c. Komoditi Militer Udara. Komoditi Militer yang akan digunakan, dioperasikan oleh TNI AU dan akhirnya masuk dalam kekayaan TNI AU.

(1) Personel pelaksana Kelaikan Militer yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Kelaikan Militer dipersyaratkan memiliki Tanda Kualifikasi. (2) Tanda Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya sertifikat keinspektoratan dan/atau dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Puslaik Baranahan Kemhan sesuai kewenangannya dan/atau Institusi Kelaikan Militer Angkatan sesuai kewenangannya.

Personel yang akan bertugas sebagai spesialis dan Inspektur Kelaikan Militer, dipersyaratkan memiliki Tanda Kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. mengikuti workshop/kursus/pelatihan Inspektur Kelaikan Militer dan keahlian sesuai yang dipersyaratkan; b. memiliki surat otorisasi sebagai bukti pengakuan atas kualifikasinya untuk dapat terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi Kelaikan Militer; c. memiliki latar belakang keahlian/kualifikasi yang sesuai dengan Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan; dan

d. menguasai, memahami, dan mengerti peraturan dan persyaratan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap proses sertifikasi Kelaikan Militer.

Sertifikat Kelaikan Militer diterbitkan oleh: a. Pusat Kelaikan Baranahan Kemhan; atau b. Satuan Kerja Kelaikan Militer Angkatan.

Institusi Kelaikan Kemhan menerbitkan Sertifikat Kelaikan Militer yang bertujuan pengembangan kekuatan Pertahanan Negara untuk: a. personel yang telah mengikuti kegiatan workshop Kelaikan Militer di lingkungan Kemhan; b. prototipe dan/atau produk dalam negeri dan hasil penelitian dan pengembangan Kemhan/Mabes TNI/Angkatan yang akan ditawarkan untuk kepentingan Kemhan dan TNI; c. validasi Kelaikan Prototipe dan/atau produk luar negeri yang akan ditawarkan untuk kepentingan Kemhan dan TNI; d. fasilitas produksi dan/atau pemeliharaan yang akan digunakan untuk proses produksi dan/atau pemeliharaan/perbaikan Komoditi Militer; e. Komoditi Militer hasil pengadaan baru, bekas, Hibah, hasil pemeliharaan/perbaikan atau hasil modifikasi dari dalam negeri maupun luar negeri serta Hibah; f. konstruksi/fasilitas/bangunan yang dibangun;dan g. Komoditi Militer hasil industri pertahanan dalam negeri yang akan dijual ke luar negeri.

Institusi kelaikan Satuan Kerja Angkatan menerbitkan Sertifikat Kelaikan Militer dalam tujuan pembinaan kekuatan pertahanan, untuk: a. personel yang telah mengikuti kegiatan kursus/pelatihan Kelaikan Militer di lingkungan Angkatan; b. prototipe hasil penelitian dan pengembangan Angkatan untuk kepentingan Angkatan; c. fasilitas produksi dan/atau pemeliharaan yang akan digunakan untuk proses produksi dan/atau pemeliharaan/perbaikan Komoditi Militer dengan menggunakan anggaran Angkatan;

d. semua Komoditi Militer hasil pengadaan baru, bekas, hibah, hasil pemeliharaan/perbaikan atau hasil modifikasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan anggaran Angkatan; e. konstruksi/fasilitas/bangunan yang dibangun dengan anggaran berasal dari Angkatan.

(1) Masa berlaku Sertifikat Kelaikan Militer baik yang dikeluarkan oleh Puslaik Baranahan Kemhan/Satuan Kerja Kelaikan Angkatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sertifikat Kelaikan Militer yang dikeluarkan oleh Puslaik Baranahan Kemhan berlaku selama 1 (satu) tahun; dan b. Sertifikat Kelaikan Militer yang dikeluarkan oleh Institusi Kelaikan Militer Angkatan sesuai dengan aturan yang berlaku di masing- masing Angkatan. (2) Masa berlaku Sertifikat Kelaikan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan kepada Institusi Kelaikan Militer Angkatan. (3) Satuan Kerja Kelaikan Militer Angkatan membuat penilaian terhadap pengajuan perpanjangan Sertifikat Kelaikan Militer untuk disetujui atau ditolak. (4) Satuan Kerja Kelaikan Militer Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian kepada Kapuslaik Baranahan Kemhan.

Objek penyelenggaraan Kelaikan Militer bertujuan untuk dapat memberikan penilaian atas kemampuan organisasi yang diberikan kewenangan untuk memproduksi, memelihara dan/atau memperbaiki Komoditi Militer, sebagai wujud konsistensi penerapan peraturan yang dipersyaratkan.

Objek penyelenggaraan Kelaikan Militer yaitu: a. Komoditi Militer; b. fasilitas produksi Komoditi Militer; dan c. fasilitas pemeliharaan Komoditi Militer.

Komoditi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Komoditi Militer TNI dipergunakan dan menjadi milik TNI yaitu:

1. Komoditi Militer dalam rangka pengadaan untuk TNI merupakan Komoditi Militer yang akan menjadi milik dan digunakan TNI berasal dari dalam negeri atau luar negeri dan berupa Komoditi Militer baru, bekas, Hibah hasil pemeliharaan dan/atau perbaikan, hasil modifikasi, serta Hibah sebagai hasil pembelian, peminjaman atau hasil perolehan lainnya dalam lingkup pengadaan Kemhan; dan
2. Komoditi Militer organik TNI merupakan Komoditi Militer yang telah dimiliki dan digunakan TNI. b. Komoditi Militer mobilisasi merupakan Komoditi Militer bukan organik TNI untuk kepentingan Pertahanan Negara, meliputi:
3. Komoditi Militer dalam rangka untuk dimobilisasikan merupakan Komoditi Militer yang sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai kekuatan siap mobilisasi guna mendukung Pertahanan Negara; dan
4. Komoditi Militer hasil mobilisasi merupakan Komoditi Militer hasil mobilisasi dan digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. c. Komoditi Militer ekspor merupakan komoditi versi militer yang diproduksi di dalam negeri untuk keperluan ekspor.

Fasilitas produksi Komoditi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang menjadi objek penyelenggaraan Kelaikan Militer yaitu: a. semua fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Komoditi Militer yang pengadaannya dilaksanakan oleh Kemhan sebelum diserahkan kepada pengguna; b. semua fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Komoditi Militer menggunakan anggaran Kemhan; dan c. semua fasilitas produksi yang ada di dalam negeri dalam rangka memproduksi Komoditi Militer untuk keperluan ekspor.

Fasilitas pemeliharaan Komoditi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c yang menjadi objek penyelenggaraan Kelaikan Militer, yaitu:

a. semua fasilitas Pemeliharaan yang digunakan untuk Pemeliharaan Komoditi Militer yang pengadaannya dilaksanakan oleh Kemhan sebelum diserahkan kepada pengguna. b. semua fasilitas Pemeliharaan yang digunakan untuk Pemeliharaan Komoditi Militer menggunakan anggaran Kemhan; c. semua fasilitas Pemeliharaan yang ada di dalam negeri dalam rangka pemeliharaan Komoditi Militer negara lain; dan d. semua fasilitas Pemeliharaan yang ada di dalam negeri dalam rangka Pemeliharaan Komoditi Militer untuk kepentingan ekspor.

(1) Referensi kerja yang digunakan dalam penyelenggaraan Kelaikan Militer harus sesuai dengan referensi kerja yang berlaku secara universal serta diakui keabsahannya. (2) Pembinaan referensi kerja terkait penyelenggaraan Kelaikan Militer Kemhan diselenggarakan secara terpusat oleh Puslaik Baranahan Kemhan. (3) Pembinaan referensi kerja terkait dengan penyelenggaraan Kelaikan Militer di masing-masing Angkatan, diserahkan ke Angkatan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kemhan.

Penyelenggaraan Kelaikan Militer terdiri atas: a. penentuan kebijakan; b. perencanaan; c. pelaksanaan Kelaikan Militer; dan d. evaluasi dan pengembangan.

(1) Penentuan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, perumusan, dan pengkajian materi kelaikan serta pengesahannya.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi kegiatan penjabaran kebijakan, penyusunan rencana, dan program serta pengesahan program Kelaikan Militer (3) Pelaksanaan Kelaikan Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi kegitan verifikasi, pemeriksaan kesesuaian (conformity inspection), penerbitan type/design approval atau validasi, sertifikasi kelaikan fasilitas produksi Komoditi Militer, sertifikasi fasilitas Pemeliharaan Komoditi Militer, sertifikat kelaikan Komoditi Militer serta menerbitkan dan/atau mengesahkan sertifikat kelaikan personel yang terlibat dalam penyelenggaraan Kelaikan Militer. (4) Evaluasi dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi kegiatan yang berhubungan dengan sistem dan prosedur penyelenggaraan Kelaikan Militer termasuk hasil pelaksanaan Rancang Bangun di lapangan serta menyusun materi penyempurnaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c dan d di atas merupakan tugas dari : a. Kabaranahan dalam hal ini Kapuslaik Baranahan di lingkungan Kemhan; dan b. Satker kelaikan masing-masing di lingkungan Angkatan.

Dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, Kapuslaik Baranahan Kemhan bertugas: a. memberikan jaminan kelaikan produk/tipe produk dalam negeri dan hasil penelitian dan pengembangan Kemhan/Mabes TNI/Angkatan untuk kepentingan Kemhan dan TNI; b. memvalidasi Kelaikan produk/tipe produk luar negeri untuk kepentingan Kemhan dan TNI; c. memberikan jaminan Kelaikan fasilitas produksi dan/atau Pemeliharaan yang akan digunakan untuk proses produksi Komoditi Militer untuk kepentingan pertahanan dengan menggunakan anggaran Kemhan; d. memberikan jaminan Kelaikan Komoditi Militer dalam proses pengadaan Kemhan untuk kepentingan Kemhan dan TNI; e. memberikan jaminan Kelaikan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) yang akan digunakan untuk proses pemeliharaan dan perbaikan dengan anggaran Kemhan;

f. memberikan jaminan Kelaikan konstruksi/fasilitas/bangunan yang dibangun dengan anggaran Kemhan; g. memberikan jaminan Kelaikan Laboratorium maupun lapangan pengujian Komoditi Militer/sarana pertahanan; h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan personel kelaikan baik sebagai Inspektur maupun penguji Komoditi Militer Kemhan; dan i. Pembina fungsi teknis institusi kelaikan Komoditi Militer Angkatan.

Dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b, Institusi Kelaikan Angkatan bertugas: a. membina pelaksanaan Kelaikan Militer terhadap Alutsista dan Komoditi Militer/Sarana pertahanan lain yang dilaksanakan oleh pembina materiil/pembina teknis/pembina item; b. melaksanakan supervisi teknis Kelaikan Militer Alutsista dan Komoditi Militer/Sarana pertahanan lain terhadap pelaksana kelaikan; dan c. melaksanakan kegiatan Kelaikan Militer Alutsista dan Komoditi Militer/Sarana pertahanan lain terhadap pelaksana kelaikan.

Mekanisme Penyelenggaraan Kelaikan Militer dilaksanakan sebagai berikut: a. Kapuslaik Baranahan Kemhan membentuk pelaksana teknis Kelaikan Militer yang terdiri atas personel Kemhan dan dari jajaran TNI yang terkait; b. pelaksana teknis Kelaikan Militer melaksanakan sertifikasi Rancang Bangun dan/atau sertifikasi kelaikan sejak proses aplikasi sampai dengan diterbitkannya sertifikat; c. pelaksana teknis Kelaikan Militer dalam melaksanakan sertifikasi harus ditandatangani dan dicap inspektur sesuai dengan kualifikasi sebagai bukti legalitas; d. pelaksana teknis Kelaikan Militer secara bertahap melaporkan hasilnya kepada Kapuslaik Baranahan Kemhan; dan e. Kapuslaik Baranahan Kemhan menerbitkan sertifikat tipe dan/atau sertifikat kelaikan berdasarkan laporan hasil sertifikasi Rancang Bangun dan/atau sertifikasi kelaikan.

Hasil penyelenggaraan Kelaikan Militer dilaporkan kepada Kabaranahan dengan tembusan Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan, tembusan laporan tersebut sebagai bahan kegiatan pengawasan terhadap:

1. Materiil; dan
2. fasilitas Pemeliharaan.

Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan.

Pelaksana teknis Sertifikasi Kelaikan Komoditi Militer terdiri atas: a. Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan aspek darat dilaksanakan oleh Indonesian Military Landworthiness Authority (IMLA); b. Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan aspek laut dilaksanakan oleh Indonesian Military Seaworthiness Authority (IMSA); c. Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan aspek udara dilaksanakan oleh Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA); dan d. Komoditi Militer tingkat Angkatan dilaksanakan oleh institusi kelaikan masing-masing Angkatan.

Organisasi yang berhubungan terkait dengan tugas dan fungsi sertifikasi Kelaikan Militer di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi: a. Tingkat Kementerian Pertahanan:

1. Ditjen Kuathan Kemhan terkait dengan membuat kebijakan regulasi;

2. Ditjen Pothan Kemhan terkait dengan membina Industri pertahanan;

3. Balitbang Kemhan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan, dan

4. Baranahan Kemhan terkait menyelenggarakan sertifikasi Kelaikan Militer. b. Tingkat U.O. Angkatan:

5. Institusi Kelaikan TNI AD, terkait menyelenggarakan sertifikasi Kelaikan Militer yang menjadi tugas dan kewenanganya;

6. Dislitbangad, yang terkait dengan penelitian dan pengembangan aspek Darat;

7. Institusi Kelaikan TNI AL, terkait menyelenggarakan sertifikasi kelaikan militer yang menjadi tugas dan kewenanganya;

8. Dislitbangal, yang terkait dengan penelitian dan pengembangan aspek Laut;

9. Institusi Kelaikan TNI AU, terkait menyelenggarakan sertifikasi Kelaikan Militer yang menjadi tugas dan kewenanganya, dan

10. Dislitbangau, yang terkait dengan penelitian dan pengembangan aspek Udara.

Lembaga pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan perlakuan dan atau manajerial terhadap Komoditi Militer untuk kepentingan Pertahanan Negara, dan Lembaga/unit kerja/fasilitas produksi dan atau pemeliharaan/perbaikan yang berhubungan dengan perlakuan dan atau manajerial terhadap Komoditi Militer untuk kepentingan Pertahanan Negara.

(1) Kemhan mempunyai tanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan dan penerapan sertifikasi Kelaikan Militer untuk pengembangan Pertahanan Negara. (2) U.O. Angkatan mempunyai tanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan dan penerapan sertifikasi Kelaikan Militer untuk pembinaan Pertahanan Negara (3) U.O. Angkatan mempunyai tanggung jawab atas terlaksananya pembinaan dan penerapan Kelaikan Militer di U.O. Angkatan dan memberi laporan kepada penyelenggara kelaikan Komoditi Militer Kemhan.

(1) Kemhan dan/atau TNI wajib melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kelaikan Militer. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Unit Organisasi masing-masing.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Puslaik Baranahan Kemhan dan Institusi kelaikan Angkatan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/19/M/XII/2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Komoditi Militer untuk Mendukung Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN