Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disingkat KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Unit Organisasi adalah satuan organisasi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan KESDM termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 6. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Unit Organisasi di lingkungan KESDM.

(1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Unit Organisasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. (2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Juni setiap tahun.

(1) Pimpinan Unit Organisasi melakukan monitoring evaluasi atas implementasi SAKIP di Unit Organisasi setingkat Eselon II di lingkungannya. (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh: a. Kepala Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal; b. Sekretaris Inspektorat Jenderal; c. Sekretaris Direktorat Jenderal; d. Sekretaris Badan; e. Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; atau

f. Kepala Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

(1) Kerangka kerja Evaluasi Atas Implementasi SAKIP terdiri atas: a. perumusan tujuan; b. penentuan ruang lingkup; c. perancangan desain; d. pemilih an metode teknik serta instrumen dan alat; e. pelaksanaan penugasan; dan f. pelaporan dan pengomunikasian hasil. (2) Kerangka kerja Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam alur kerangka kerja Evaluasi Atas Implementasi SAKIP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perumusan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a secara umum sebagai berikut: a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada masing-masing Unit Organisasi; b. menilai tingkat implementasi SAKIP pada masing- masing Unit Organisasi; c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP pada masing-masing Unit Organisasi; dan/atau d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP periode sebelumnya pada masing-masing Unit Organisasi.

(2) Perumusan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan setiap tahun oleh Inspektur Jenderal.

Penentuan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja; b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; c. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan d. evaluasi terhadap kebijakan Unit Organisasi.

(1) Perancangan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dengan: a. mengidentifikasi jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi dapat berupa deskripsi, pertimbangan profesional (judgement), dan interpretasi; dan b. mengidentifikasi jenis pembandingan yang akan dilakukan sesuai dengan jenis evaluasi dapat berupa evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas. (2) Perancangan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun program kerja evaluasi.

(1) Pemilihan metode teknik serta instrumen dan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan sebelum pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dan dituangkan dalam program kerja evaluasi. (2) Metode evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pragmatis yang disesuaikan

dengan perumusan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Teknik evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan berbagai teknik evaluasi yang ada dan berlaku umum dengan memperhatikan: a. tingkat tataran yang dievaluasi dan bidang permasalahan yang dievaluasi; dan b. validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari kegiatan: a. survei pendahuluan; dan b. Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

(1) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan dan/atau Unit Organisasi yang akan dievaluasi. (2) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan dan manfaat antara lain: a. memberikan pemahaman mengenai Unit Organisasi yang akan dievaluasi; b. memberikan fokus kepada hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi; dan c. merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.

(1) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP. (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tugas, fungsi, dan kewenangan Unit Organisasi; b. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Unit Organisasi; c. kegiatan utama Unit Organisasi; d. sumber pembiayaan Unit Organisasi; e. sistem informasi yang digunakan Unit Organisasi; f. rencana strategis, rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, serta perjanjian kinerja yang dimiliki Unit Organisasi; g. laporan kinerja tahunan Unit Organisasi; h. sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja Unit Organisasi; i. laporan keuangan dan pengendalian Unit Organisasi; dan j. hasil evaluasi Unit Organisasi periode sebelumnya.

(1) Dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu: a. komponen; b. subkomponen; dan c. kriteria. (2) Komponen dan subkomponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian komponen dan subkomponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Kertas Kerja Evaluasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap

memperhatikan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Unit Organisasi periode sebelumnya. (2) Fokus Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun, mereviu, dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil; b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja; c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja; d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis; e. keterkaitan antara seluruh komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan, dan pengendalian serta pelaporannya; f. capaian kinerja utama; g. tingkat implementasi SAKIP; dan h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

(1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilaksanakan dengan menggunakan penilaian pada Kertas Kerja Evaluasi dan memperhatikan Lembar Kriteria Evaluasi. (2) Nilai hasil akhir pada penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Unit Organisasi terhadap kinerjanya. (3) Nilai hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kategori sebagai berikut: a. kategori AA dengan kisaran nilai lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) dan mendapat predikat sangat memuaskan; b. kategori A dengan kisaran nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dan mendapat predikat memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel;

c. kategori BB dengan kisaran nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dan mendapat predikat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang handal; d. kategori B dengan kisaran nilai lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) dan mendapat predikat baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan; e. kategori CC dengan kisaran nilai lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dan mendapat predikat cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja, untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar; f. kategori C dengan kisaran nilai lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) dan mendapat predikat kurang, sistem, dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar; atau g. kategori D dengan kisaran nilai lebih dari 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh) dan mendapat predikat sangat kurang, sistem, dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

(1) Laporan hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Pimpinan Unit Organisasi yang dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri. (2) Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender

setelah laporan hasil evaluasi diterima dan menyampaikan pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektur Jenderal.

(1) Laporan hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disusun oleh Inspektur Jenderal dalam bentuk ikhtisar hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di lingkungan KESDM. (2) Inspektur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan Laporan ikhtisar hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP seluruh Unit Organisasi di lingkungan KESDM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(1) Evaluasi Atas Implementasi SAKIP KESDM mengikuti kebijakan teknis Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain: a. fokus evaluasi; b. waktu pelaksanaan evaluasi; c. penugasan evaluasi; dan d. hal lain yang dianggap perlu.

Pelaksanaan lebih lanjut Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan KESDM ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA