MANAJEMEN ENERGI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
2. Manajemen Energi adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi pemanfaatan energi termasuk energi untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung.
3. Pengguna Sumber Energi adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yang menggunakan sumber energi.
4. Pengguna Energi adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yang memanfaatkan energi untuk menghasilkan produk dan/atau jasa.
5. Konsumsi Energi Spesifik adalah jumlah energi yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk atau keluaran.
6. Manajer Energi adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan manajemen energi.
7. Audit Energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna sumber energi dan pengguna energi dalam rangka konservasi energi.
8. Rekomendasi Tanpa Investasi adalah rekomendasi hasil audit energi yang tidak membutuhkan biaya dalam mengimplementasikannya.
9. Rekomendasi Investasi Rendah adalah rekomendasi hasil audit energi dengan kriteria potensi penghematan energi sampai dengan 10% (sepuluh persen) dan/atau waktu pengembalian investasi kurang dari 2 (dua) tahun.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.557

1. Rekomendasi Investasi Menengah adalah rekomendasi hasil audit energi dengan kriteria potensi penghematan energi antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan/atau waktu pengembalian investasi antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
2. Rekomendasi Investasi Tinggi adalah rekomendasi hasil audit energi dengan kriteria potensi penghematan energi lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dan/atau waktu pengembalian investasi lebih dari 4 (empat) tahun.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(1) Kewenangan Menteri meliputi penyelenggaraan urusan pelaksanaan

Manajemen Energi pada Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang melakukan penyediaan energi atau pemanfaatan energi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah atau kontrak kerja sama yang pembinaannya berada di Pemerintah.

(2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

menteri-menteri yang memberikan izin penyediaan energi atau pemanfaatan energi atau yang melakukan pembinaan terhadap kontrak kerja sama di bidang sumber daya alam.

(3) Kewenangan gubernur meliputi penyelenggaraan urusan

pelaksanaan Manajemen Energi pada Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang melakukan penyediaan energi atau pemanfaatan energi yang izinnya ditetapkan oleh gubernur.

(4) Kewenangan bupati/walikota meliputi penyelenggaraan urusan

pelaksanaan Manajemen Energi pada Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang melakukan penyediaan energi atau pemanfaatan energi yang izinnya ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang menggunakan Sumber Energi dan/atau Energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun wajib melakukan Manajemen Energi.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.557 4

Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang menggunakan Sumber Energi dan/atau Energi kurang dari 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun agar melaksanakan Manajemen Energi dan/atau melaksanakan penghematan energi. Bagian Kedua Manajemen Energi

Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan:

• menunjuk Manajer Energi;
• menyusun program Konservasi Energi;
• melaksanakan Audit Energi secara berkala;
• melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan
• melaporkan pelaksanaan Manajemen Energi setiap tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Bagian Ketiga Manajer Energi

(1) Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 wajib membentuk Tim Manajemen Energi.

(2) Tim Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai

oleh Manajer Energi.

(3) Manajer Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

• melakukan perencanaan konservasi energi yang meliputi antara lain penentuan target dan program konservasi energi, penyusunan prosedur operasi Konservasi Energi dan pelaksanaan Audit Energi;
• melaksanakan Konservasi Energi yang meliputi antara lain melaksanakan program Konservasi Energi, implementasi rekomendasi hasil Audit Energi, dan peningkatan kesadaran serta motivasi hemat energi bagi karyawan;
• melakukan pemantauan dan evaluasi yang meliputi pengukuran, pencatatan, penyiapan laporan dan usulan tindakan perbaikan pelaksanaan program Konservasi Energi.

www.djpp.depkumham.go.id

5 2012, No.557

(4) Manajer Energi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Program Konservasi Energi

(1) Program Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf b meliputi:

• program jangka pendek, antara lain perbaikan prosedur operasi, pemeliharaan dan pemasangan alat-alat kendali sederhana;
• program jangka menengah dan panjang, antara lain peningkatan efisiensi peralatan dan fuel switching;
• peningkatan kesadaran dan pengetahuan teknik-teknik konservasi energi bagi karyawan/operator secara terus- menerus.

(2) Program Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

• rencana yang akan dilakukan;
• target dan pencapaian;
• jenis dan konsumsi energi;
• penggunaan peralatan hemat energi;
• langkah-langkah konservasi energi; dan
• jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan. Bagian Kelima Audit Energi

(1) Audit Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c

dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya pada peralatan pemanfaat energi utama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(2) Audit Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

auditor energi internal dan/atau lembaga yang telah terakreditasi.

(3) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki

sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.557 6

Dalam hal belum ada auditor energi internal yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau lembaga yang telah terakreditasi, maka Audit Energi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. Bagian Keenam Rekomendasi Audit Energi

Pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Rekomendasi Tanpa Investasi wajib diterapkan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
• Rekomendasi Investasi Rendah wajib diterapkan dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
• Rekomendasi Investasi Menengah dan Rekomendasi Investasi Tinggi wajib diterapkan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun. Bagian Ketujuh Laporan Pelaksanaan Manajemen Energi

(1) Laporan tahunan pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf e wajib disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Laporan tahunan pelaksanaan Manajemen Energi yang disampaikan

kepada gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

(3) Laporan pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan pada bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan harus memuat informasi mengenai:

• organisasi Manajemen Energi dan Manajer Energi yang ditunjuk;
• program Konservasi Energi;
• pelaksanaan audit energi secara berkala; dan
• pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi.

(4) Pelaporan pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) untuk pertama kali disampaikan pada bulan Januari 2013 untuk laporan periode sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan bulan Desember 2012.

www.djpp.depkumham.go.id

7 2012, No.557

(5) Tata cara pelaporan pelaksanaan Manajemen Energi dilaksanakan

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pelaksanaan penghematan energi oleh Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

• sistem tata udara;
• sistem tata cahaya;
• peralatan pendukung;
• proses produksi; dan/atau
• peralatan pemanfaat energi utama.

(1) Penghematan energi melalui sistem tata udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara:

• untuk Bangunan Gedung Negara serta Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:

1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi inverter) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
2. menggunakan refrigerant jenis hidrokarbon;
3. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
4. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
5. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan;
6. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu:

• ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24oC hingga 27oC dengan kelembaban relatif antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);
• ruang transit (lobby, koridor) dengan suhu berkisar antara 27oC hingga 30oC dengan kelembaban relatif antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.557 8

1. mengoperasikan AC central:

• 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit fan AC dinyalakan, satu jam kemudian kompresor AC dinyalakan;
• 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit fan AC dimatikan;

1. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;
2. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan;

• menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami;
• mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.

(2) Penghematan energi melalui sistem tata cahaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara:

• menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
• mengurangi penggunaan lampu hias (assesoris);
• menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon);
• mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:

1. ruang resepsionis 13 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
2. ruang kerja 12 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 lux;
3. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
4. gudang arsip 6 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
5. ruang tangga darurat 4 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
6. tempat parkir 4 Watt/m2 dengan tingkat pencahayaan paling rendah 100 lux;

www.djpp.depkumham.go.id

9 2012, No.557

• menggunakan rumah lampu (armatur) reflektor yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
• mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
• menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (timer) dan/atau sensor cahaya (photocell) untuk lampu taman, koridor, dan teras;
• mematikan lampu ruangan di Bangunan Gedung jika tidak dipergunakan;
• memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan;
• membersihkan lampu dan rumah lampu (armatur) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.

(3) Penghematan energi pada peralatan pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara:

• mengoperasikan lift dengan pemberhentian setiap 2 (dua) lantai;
• menggunakan alat pengatur kecepatan dan sensor gerak pada eskalator;
• mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
• mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
• menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode standby dengan konsumsi tenaga tenaga listrik rendah;
• mengoperasikan peralatan audio-video sesuai keperluan;
• menyalakan peralatan water heater dan dispenser beberapa menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesai digunakan;
• meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dengan memasang kapasitor bank.
• mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi surya dan angin.

(4) Penghematan energi pada proses produksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan cara:

• modifikasi teknologi proses produksi yang lebih efisien;
• optimasi sistem produksi.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.557 10

(5) Penghematan energi pada peralatan pemanfaat energi utama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan cara:

• optimalisasi beban antara lain dengan pemasangan inverter terutama pada mesin yang menggunakan motor-motor listrik yang bekerja dengan beban dinamis dan kapasitas yang cukup besar;
• mengontrol rasio udara bahan bakar sehingga diperoleh pembakaran yang efisien;
• memanfaatkan gas buang antara lain dengan co-generation atau sistem combined heat and power (CHP);
• pengurangan heat losses antara lain dengan isolasi yang cukup dan optimum pada peralatan;
• melakukan fuel switching antara lain pemanfaatan gas alam sebagai bahan bakar untuk menggantikan High Speed Diesel (HSD);
• melakukan perawatan pada peralatan secara berkala.

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen energi dan penghematan energi.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Pengawas Manajemen Energi.

(3) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota belum dapat membentuk

Tim Pengawas Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), maka pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Manajemen

Energi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(4) Tim Pengawas Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan Manajemen Energi

kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada gubernur atau bupati/walikota.

www.djpp.depkumham.go.id

11 2012, No.557

(1) Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang berhasil melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi selama periode tertentu diberi Insentif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang melaksanakan Manajemen Energi selama periode 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dapat menurunkan Konsumsi Energi Spesifik sekurang-kurangnya sebesar 2% (dua persen) per tahun.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

berupa Audit Energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau direkomendasikan mendapat prioritas pasokan energi.

(4) Untuk mendapatkan insentif Pengguna Sumber Energi dan Pengguna

Energi harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan memutuskan menyetujui atau menolak pemberian insentif.

(6) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

sebelum memutuskan menyetujui pemberian Insentif harus mendapatkan pertimbangan Direktur Jenderal. Bagian Kedua Disinsentif

(1) Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi dikenakan disinsentif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.557 12

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;
• pengumuman di media massa;
• denda; dan/atau
• pengurangan pasokan energi.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dikenakan pada Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi apabila tidak:

• menunjuk Manajer Energi;
• menyusun program Konservasi Energi;
• melaksanakan Audit Energi secara berkala;
• melaksanakan rekomendasi hasil Audit Energi; atau
• melaporkan pelaksanaan Manajemen Energi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau ayat (4).

(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu masing- masing 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang telah

diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan nama Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang bersangkutan di media massa.

(6) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah nama Pengguna Sumber Energi dan

Pengguna Energi diumumkan di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi, yang bersangkutan dikenai denda.

(7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sebanyak 2

(dua) kali dari nilai pemborosan energi yang ditimbulkan.

(8) Nilai pemborosan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

dihitung berdasarkan 5% (lima persen) dari biaya energi yang digunakan oleh Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.

(9) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetorkan ke kas

negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

13 2012, No.557

(10) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah pengenaan denda Pengguna

Sumber Energi dan Pengguna Energi tidak membayar denda, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengurangan pasokan energi kepada yang bersangkutan.

(11) Pengurangan pasokan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

ditetapkan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari kapasitas kontrak yang bersangkutan dengan penyedia energi selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.

(12) Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan pengurangan

pasokan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus mendapatkan persetujuan Menteri.

(13) Pengurangan pasokan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (12)

tidak menghilangkan kewajiban pembayaran denda oleh Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id