Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku

2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Maluku

3. Gubernur adalah Gubernur Maluku

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;

7. Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah kegiatan Penyaluran pinjaman, pengembalian hingga perguliran kembali dari UPTD PDB-KUMKM kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai kegiatan usaha produktif.

8. Koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

9. Usaha Mikro, adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

10. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar dan mempunyai kekayaan bersih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memeiliki hasil penjualan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 2.500.000.000.- (dua milyard lima ratus juta rupiah) per tahun.

11. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyard rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp. 2.500.000.000.- (dua milyard lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyard rupiah) per tahun;

12. Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah sesuai penjelasan ayat (9) , pasal (10) dan (11) pasal ini yang selanjutnya disingkat KUMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berbentuk lembaga usaha dan usaha perorangan yang dikatagorikan sebagai sasaran penerima pelayanan pembiayaan dana bergulir oleh UPTD PDB- KUMKM Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan perekonomian Daerah;

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk selanjutnya disebut UPTD PDB-KUMKM Daerah merupakan Unit Organisasi pada Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku yang bergerak di Bidang Pengelolaan dana bergulir dan bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku Melalui Sekretaris daerah.

14. Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang , dan dalam pembentukannya minimal 20 (dua puluh) orang.

15. Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum koperasi, dan dalam pembentukannya minimal 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi.

16. Koperasi Simpan Pinjam untuk selanjutnya disebut KSP, adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

17. Unit Simpan Pinjam Koperasi untuk selanjutnya disebut USP-Koperasi, adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam.

18. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku adalah Instansi Pemerintah Provinsi Maluku, yang membidangi pelayanan administrasi pembinaan dan pengembangan Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

19. Dinas/Badan Koperasi Kabupaten/Kota, adalah Instansi Pemerintah di Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

20. Usaha Produktif, adalah kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah, dan bukan bersifat konsumtif.

21. Modal Sendiri Koperasi adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

22. Modal Sendiri USP-Koperasi adalah modal tetap meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali.

23. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan persyaratan pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga / jasa serta denda sesuai dengan persyaratan yang disepakati.

24. Rekening Penampungan adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB- KUMKM pada bank tertentu untuk menampung dana yang akan dikelola/ disalurkan kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

25. Rekening Pokok UPTD PDB-KUMKM adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB-KUMKM pada bank tertentu untuk menampung pengembalian angsuran pokok Pemberian Pinjaman kepada Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah.

26. Rekening Bunga/Jasa UPTD PDB-KUMKM adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB-KUMKM pada bank tertentu untuk menampung pembayaran bunga/jasa Pemberian Pinjaman.

27. Rekening Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah rekening yang dibuka Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada bank tertentu untuk menampung pencairan pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM.

28. Kelayakan Usaha KUMKM adalah analisa usaha calon penerima dana gulir didasarkan atas penilaian aspek- aspek Kelembagaan, Manejemen, Keuangan dan Rencana pengelolaan dana bergulir berdasarkan kriteria/ persyaratan yang ditetapkan.

29. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) adalah pelatihan dan atau standarisasi IT dan Sistem Operasional Prosedur (SOP) – Sistem Operasional Manajemen (SOM) dan atau yang lainnya yang dianggap sesuai.

30. Komite pinjaman adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Provinsi Maluku untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pemberian pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah dilakukan seleksi administrasi dan kelayakan usaha.

Tujuan pemberian pinjaman kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah melalui UPTD PDB KUMKM adalah: a. Untuk melakukan Pengembangan usaha Koperasi, usaha Kecil dan Menengah serta pengembangan Usah Mikro dan Kecil dengan pemberian pinjaman melalui KSP/USP- Koperasi. b. Untuk memperkuat permodalan Kopersasi Usaha Kecil dan Menengah termasuk KSP/USP-Koperasi dalam melayani pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil. c. Untuk memperkuat Peran KUMKM dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Sasaran pemberian pinjaman kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan kepada Usaha Mikro dan Kecil melalui KSP/USP- Koperasi adalah: a. Terealisasinya pemberian pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM kepada KUMKM, termasuk KSP/USP Koperasi dan

pemberian pinjaman dari KSP/USP-Koperasi kepada Usaha Mikro dan Kecil. b. Terwujudnya peningkatan volume usaha KUMKM serta terciptanya lapangan kerja. c. Terwujudnya peran KUMKM dalam mendukung perekonomian daerah

Pengelolaan dana Bergulir oleh UPTD PDB-KUMKM Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dilaksanakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan- Badan Layanan Umum, disingkat PPK-BLU yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Sumber Dana Bergulir Dari :

1. Dana Bergulir kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan menengah atau Lembaga Pengelola dana Bergulir Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

melalui APBN yang telah disalurkan sebelum dan akan disalurkan sesudah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini 2. Dana Bergulir APBD Provinsi Maluku yang telah disalurkan sebelum dan yang akan disalurkan sesudah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, sebagaimana yang dialokasikan pada DPA Sekretaris Daerah/Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku. 3. Sumber dana lain yang syah.

Suatu dana dapat dikatagorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut : a. Merupakan bagian dari Keuangan Negara/ Daerah b. Dicantumkan dalam APBN/APBD dan atau Laporan Keuangan Daerah c. Dimiliki, dikuasai dan atau dikendalikan oleh PA/KPA d. Disalurkan/dipinjamkan kapada masyarakat/kelompok masyarakat , ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kapada masyarakat/kelompok masyarakat ( refolving fund). e. Ditujukan untuk perkuatan modal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan usaha lainnya. f. Dapat ditarik kembali pada suatu saat.

(1) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pemberian Pinjaman kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan kepada usaha Mikro, kecil melalui KSP/USP Koperasi setiap tahunnya, maka perlu memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. Koperasi usaha Kecil dan Menengah harus menyiapkan dan menyampaikan permohonan kebutuhan dana pinjaman kepada UPTD PDB. b. KSP/USP Koperasi harus menyampaikan permohonan yang memuat daftar nominatif kebutuhan dana pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam satu tahun kepada UPTD PDB-KUMKM. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diserahkan paling lambat pada bulan ke- tujuh tahun berjalan, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan Pemberian Pinjaman UPTD PDB-KUMKM. (3) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menyampaikan permohonan pinjaman (proposal ) setelah bulan ke-tujuh tahun berjalan akan ditindak lanjuti pada tahun berikutnya.

Ketentuan pinjaman dari UPTD PDB- KUMKM kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut : a. Pinjaman diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha. b. Penggunaan pinjaman untuk tambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif. c. Plafon pinjaman paling banyak 10 (sepuluh) kali dari modal sendiri d. Jangka waktu pinjaman paling lama 5 (lima) tahun e. Tingkat suku bunga/jasa pinjaman sesuai dengan tarif yang disetujui; f. Jadwal pembayaran bunga/jasa pinjaman dibayarkan secara bulanan sampai dengan pelunasan pinjaman ke rekening bunga/ jasa UPTD PDB-KUMKM g. Jadwal pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulan ke rekening pokok/bunga UPTD PDB –KUMKM sampai dengan pelunasan pinjaman; h. Perjanjian pinjaman dan jaminan dibuat dengan akta otentik; i. Bersedia menyerahkan surat pernyataan kepada UPTD PDB-KUMKM yang menyatakan kesanggupan menjamin

kelancaran pelunasan pinjaman kepada UPTD PDB – KUMKM yang ditanda tangani oleh Pengurus, Pengelola dan atau pimpinan.

Peryaratan Koperasi Penerima pinjaman dari UPTD PDB KUMKM sebagai berikut : a. Telah Berbadan Hukum koperasi minimal 2 (dua ) tahun. b. Memenuhi Kriteria Koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. c. Berpengalaman menjalankan kegiatan usaha minimal 2 (dua) tahun dan memiliki kinerja baik yang ditandai dengan - Pelaksanaan RAT minimal 2 (dua) tahun berturut-turut - SHU yang positif - Predikat minimal cukup sehat berdasarkan penilaian dari instansi/lembaga yang berwewenang.

• Meyerap tenaga kerja.

Peryaratan Usaha Kecil dan Menengah Penerima pinjaman dari UPTD PDB KUMKM sebagai berikut : a. Mempunyai legalitas usaha sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

b. Memenuhi Usaha kecil dan Menengah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. c. Berpengalaman menjalankan kegiatan usaha minimal 2(dua) tahun dan memiliki kinerja baik yang ditandai dengan - Laba yang positif - Predikat minimal cukup sehat berdasarkan penilaian dari instansi/lembaga yang berwewenang.

• Meyerap tenaga kerja.

Persyaratan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM sebagai berikut : a. Telah berbadan hukum Koperasi minimal 2 (dua) tahun. b. berpengalaman menjalankan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. c. memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan:

1. memperoleh SHU yang positip.
2. melaksanakan RAT minimal 2 (dua) tahun berturut-turut 3) Memiliki penilaian wajar berdasarkan hasil penilaian kesehatan Simpan pinjam Instansi yang berwewenang.

d. menyampaikan surat pernyataan :

1. bersedia

menyalurkan pinjaman kepada Nasabah/Anggota sesuai dengan daftar nominatif yang telah diusulkan 2) bersedia menyerahkan laporan perkembangan usaha sesuai dengan format yang telah ditetapkan secara berkala; 3) bersedia mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi penerima pinjaman KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.

Persyaratan UMK untuk memperoleh pinjaman dari KSP/USP- Koperasi adalah sebagai berikut: a. menjalankan usaha produktif. b. memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Kecil sesuai peraturan perundangan yang berlaku. c. usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP- Koperasi . d. dapat menciptakan lapangan kerja. e. bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan KSP/USP Koperasi.

(1) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada UPTD PDB-KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut : a. Proposal pinjaman yang berisikan antara lain rencana penggunaan dan pengembalian dana; b. Kelengkapan legalitas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah; c. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi maupun Kabupaten /Kota; d. Laporan pertanggung jawaban pengurus dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah disyahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). (khusus bagi koperasi ) (2) KSP/USP-Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada UPTD PDB KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut: a. Proposal pinjaman yang berisikan antara lain rencana penarikan, penyaluran dan pengembalian pinjaman;

b. Kelengkapan legalitas KSP/USP-Koperasi, antara lain Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perijinan lainnya; c. daftar calon penerima pinjaman (daftar nominatif); d. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku yang berkompeten. e. Laporan pertanggung jawaban pengurus dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah disyahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). (3) Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada KSP/USP – Koperasi Primer, sesuai ketentuan yang berlaku di KSP/USP – Koperasi Primer (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditembuskan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten /Kota dimana KSP/USP – Koperasi berdomisili.

(1) Analisa Kelayakan Koperasi termasuk KSP/USP – Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah : a. UPTD PDB – KUMKM melakukan analisa kelayakan permohonan pinjaman yang diajukan oleh Koperasi

termasuk KSP/USP – Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah. b. Dalam melakukan analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat menggunakan jasa pihak ketiga / konsultan yang ditetapkan oleh UPTD PDB – KUMKM ( 2) Analisa Kelayakan usaha meliputi : a. Aspek Organisasi/Kelembagaan b. Aspek Manejemen c. Aspek Usaha d. Aspek Permodalan/Keuangan (3) Untuk KSP/USP Koperasi Analisa Kelayakan UMK Calon penerima pinjaman dilakukan oleh KSP/ USP– Koperasi yang bersangkutan.

(1) Keputusan permohonan pinjaman dilakkukan oleh komite pinjaman yang dibentuk khusus untuk tujuan dimaksud .

(2) Keputusan permohonan pinjaman Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah diberikan dan disampaikan oleh UPTD PDB KUMKM paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan yang lengkap diterima oleh UPTD PDB - KUMKM

(3) Keputusan permohonan pinjaman UMK dilakukan oleh KSP/ USP– Koperasi.

(1) Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah yang telah disetujui untuk memperoleh pinjaman dari UPTD PDB- KUMKM wajib menandatangani Perjanjian Pinjaman yang dibuat dengan akta otentik.

(2) Koperasi , Usaha kecil dan Menengah yang telah disetujui wajib membuka rekening atas nama Koperasi Usaha Kecil Menengah pada salah satu Bank yang ditetapkan oleh UPTD PDB-KUMKM, untuk menampung transfer dana pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM.

Biaya Notaris dan bea materai yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Pinjaman antara UPTD PDB-KUMKM dengan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah menjadi beban Koperasi Usaha Kecil Menengah bersangkutan;

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pinjaman, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut: a. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan /penyaluran dana pinjaman kepada UPTD PDB-KUMKM minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; b. KSP/USP-Koperasi wajib menyampaikan laporan kualitas dari pinjaman yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan kepada UPTD PDB-KUMKM. c. Koperasi UKM wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada UPTD PDB-KUMKM d. UPTD PDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daehah dan Menteri Negara Koperasi dan UMKM melalui Lembaga Pengelola Dana bergulir UMKM dengan tembusan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku.

(1) Dalam hal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah lalai membayar bunga dan atau mengembalikan pinjaman

pokok sesuai dengan jadual angsuran (repayment schedule) maka dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) per bulan dari jumlah bunga dan pinjaman pokok yang belum dibayarkan ke UPTD PDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.

(2) Dalam hal KSP/USP-Koperasi lalai tidak menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari UPTD PDB-KUMKM kepada anggota/calon anggota dan atau kepada UMK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, maka UPTD PDB-KUMKM memberikan peringatan tertulis dengan surat tercatat kepada KSP/USP-Koperasi, dan KSP/USP-Koperasi wajib menyalurkan dana tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat peringatan diterima KSP/USP- Koperasi.

(3) Dalam hal KSP/USP-Koperasi lalai/ tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, UPTD PDB-KUMKM dapat menarik dana pinjaman yang belum disalurkan/digunakan.

(4) Dalam hal Koperasi Usaha Keci Menengah lalai /tidak menyampaikan laporan realisasi perkembangan usaha setiap 3(tiga) bulanan dan tahunan kepada UPTD PDB- KUMKM sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, maka UPTD PDB-KUMKM memberikan peringatan atau teguran kepada Koperasi dan UKM dimaksud.

(5) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(1) Pemberian pinjaman kepada koperasi Usaha Kecil dan Menengah oleh UPTD PDB-KUMKM dan Kepada Usaha Mikro dan kecil melalui KSP/USP Koperasi lebih diprioritaskan dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran /penyediaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya Alam daerah. (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pernah menerima dana bergulir dan gagal dalam pengelolaannya sebelum dikeluarkan peraturan daerah ini tidak dapat diberikan pinjaman lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai tehknis pelaksanaannnya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon

pada tanggal 14 September 2009

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2009 NOMOR 10