Peraturan Badan Nomor pk5 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan Sar Nasional

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Etika adalah sistem nilai yang mengatur dan membatasi kebebasan seseorang bertingkah laku untuk melindungi hak azasi orang lain dalam suatu pergaulan kerja.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional adalah pedoman sikap, prinsip moral, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari- hari.
3. Pegawai Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan TNI/Polri yang ditugaskan di Badan SAR Nasional.
4. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di lingkungan Badan SAR Nasional dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
5. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku.
6. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi: a. memegang teguh ideologi Pancasila; b. setia dan mempertahankan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; c. mengabdi kepada negara dan rakyat INDONESIA; d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak serta membangun jiwa korsa, integritas dan loyalitas; e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dengan tetap memperhatikan hierarki dan etika organisasi; i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier; dan o. bersikap Responsif, Militan dan Santun;.

Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.

Ruang lingkup Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi: a. sikap; b. perilaku; c. perbuatan; d. tulisan; dan e. ucapan pegawai.

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan sesama Pegawai serta berpedoman pada Kode Perilaku;

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa INDONESIA; b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama; c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat INDONESIA dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri; d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya; g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa INDONESIA; h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang SAR; dan i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa INDONESIA yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku; c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya; d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung; e. setiap Pegawai Negeri Basarnas harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi; f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Badan SAR Nasional; g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan; i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Badan SAR Nasional; j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas kedinasan; k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi

perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai dan pihak terkait lainnya; l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah; m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara; n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Badan SAR Nasional, bangsa dan negara; o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Badan SAR Nasional maupun dengan instansi terkait; dan q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan rukun tetangga maupun rukun warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum; d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan

e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. saling menghormati sesama Pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai.

Kode perilaku merupakan serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Pegawai dalam menjalankan tugas, menjaga kehormatan dan martabat, yang meliputi: a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan; b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan; c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi, bangsa dan negara; d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme; e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak

lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara; f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; g. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya; h. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; i. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; j. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan; k. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik; l. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; m. hemat energi dan air; n. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan; o. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; p. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan; dan q. cepat mendengar, melihat dan tergerak hatinya untuk segera bertindak; r. tidak mudah mengeluh, putus asa dan /atau menyerah; dan s. berperilaku santun dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;.

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi, yaitu: a. sanksi moral; dan/atau

b. hukuman disiplin. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa rasa penyesalan, permintaan maaf secara lisan kepada Pimpinan, permintaan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada jajaran Badan SAR Nasional. (3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka. (4) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor. (5) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman. (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan. (7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa hukuman sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri.

(1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diperoleh dari: a. pengaduan; dan b. temuan atasan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan secara: a. lisan kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk kemudian dibuatkan pengaduan yang dituangkan dalam formulir serta ditandatangani dengan disertai identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu; atau b. tertulis yang ditujukan kepada atasan langsung yang bersangkutan serta ditandatangani dengan disertai identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu. (3) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat menyampaikan pengaduan kepada Sekretaris Utama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dan/atau Pimpinan Unit Kerja pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. (4) Pengaduan disampaikan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor. (5) Sekretaris Utama, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dan/atau Pimpinan Unit Kerja yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. (6) Pengaduan yang disampaikan tanpa disertai identitas pelapor, tidak dipertimbangkan untuk diteliti. (7) Pemimpin unit kerja yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh pegawai bawahannya wajib meneliti dugaan pelanggaran tersebut. (8) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Atasan langsung Pegawai secara hirarki wajib meneruskan kepada Majelis.

Pimpinan unit kerja yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta dikenakan sanksi moral.

Dalam melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku dibentuk Majelis sesuai dengan pelanggaran yang dilaporkan.

(1) Majelis terdiri atas: a. Majelis Tingkat Pusat; dan b. Majelis Tingkat UPT. (2) Majelis Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Majelis Tingkat I, yang diketuai oleh Sekretaris Utama; dan b. Tingkat II, yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian. (3) Majelis Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pemangku jabatan struktural Eselon I, dan Eselon II yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (4) Majelis Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang terdiri atas pemangku jabatan struktural Eselon III, IV, dan V serta pemangku jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum pegawai Kantor Pusat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

(5) Majelis Tingkat UPT sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diketuai oleh Kepala UPT yang bersangkutan. (6) Majelis Tingkat UPT sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemangku jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum UPT yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

(1) Keanggotaan Majelis berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 1 (satu) orang sebagai anggota. (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 3 (tiga) orang maka jumlahnya harus ganjil. (3) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa dan minimal sama. (4) Dalam hal terdapat anggota Majelis yang menjadi terperiksa, Ketua memberhentikan sementara anggota Majelis yang bersangkutan dan dapat mengangkat anggota pengganti guna menggantikan anggota Majelis yang terperiksa tersebut.

Majelis mempunyai tugas : a. meneliti berkas perkara dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; b. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; c. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi- saksi atau pihak lain yang dianggap mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan

d. MENETAPKAN keputusan terhadap hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yang dapat berupa pemberian rekomendasi penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku atau pembebasan hukuman terhadap pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk: a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor; b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan; c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor; d. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; e. MEMUTUSKAN/MENETAPKAN sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan f. merekomendasikan sanksi moral dan/atau tindakan administratif terkait dengan pelanggaran disiplin pegawai.

(1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. (2) Apabila pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja. (3) Apabila pegawai dimaksud tidak lagi memenuhi panggilan kedua, dilakukan pemanggilan ketiga dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

(4) Dalam hal pegawai tidak bersedia memenuhi penggilan ketiga, Majelis merekomendasikan kepada atasan langsung pegawai dimaksud agar pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral dan merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dank ode perilaku. (6) Majelis dapat meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku. (7) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup. (8) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat. (9) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil secara suara terbanyak. (10) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan. (11) Majelis harus sudah membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembentukan Majelis. (12) Keputusan Majelis bersifat final.

Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang dan membuat alasan ketidaksetujuan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

(1) Majelis Tingkat I ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Majelis Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama;

(3) Majelis Tingkat UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT yang bersangkutan.

(1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis direhabilitasi nama baiknya. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis.

(1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu. (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh atasan langsung pelapor/pengadu.

Pejabat Pembina Kepegawain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawa Negeri Sipil dapat meminta pertimbangan kepada Majelis.

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2016

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA