Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2008 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SELAM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Selam Polri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dalam rangka melaksanakan tugas operasional Kepolisian di bawah air.

3. Penyelam Polri adalah anggota Polri yang telah mendapat pembekalan keterampilan selam dan dinyatakan lulus dengan surat keterangan open water selam Polri.

4. Penyelamatan adalah tindakan yang diambil pada situasi darurat utuk menyelamatkan jiwa dan/atau benda.

5. Ketua Tim Selam adalah sesorang anggota Polri yang telah mempunyai kualifikasi untuk memimpin suatu kegiatan penyelaman.

6. Divemaster adalah seorang anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai asisten penyelaman untuk membantu ketua Tim dalam kegiatan penyelaman.

7. Tender/Penjaga Tali adalah seorang anggota Polri yang bertugas membantu kegiatan penyelaman.

8. Self Contained Underwater Breathing Apparatus yang selanjutnya disingkat SCUBA adalah peralatan pernapasan dalam air.

9. Tindakan Kepolisian adalah upaya dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

10. Personel Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.

Tujuan peraturan ini sebagai pedoman atau acuan bagi anggota Polri dalam pelaksanaan selam pada pelaksanaan tugas pokok Polisi Perairan dan olah raga air;

Ruang lingkup dalam pelaksanaan selam meliputi: a. persyaratan penyelaman; b. Tim Selam; c. prosedur penyelaman; d. perlengkapan selam; e. olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) bawah air.

Prinsip-prinsip dalam kegiatan penyelaman adalah: a. keselamatan, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain; b. kecepatan, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan kecepatan dan ketepatan; c. efisien, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan efisiensi dalam penggunaan oksigen; d. kecermatan, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan alam, peralatan, kesehatan, waktu, dan prosedur penyelaman.

Personel Polri yang terlibat dalam kegiatan penyelaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Polri; b. bisa berenang, khususnya gaya bebas.

(1) Para penyelam wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah melakukan penyelaman. (2) Para penyelam wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali. (3) Khusus bagi penyelam yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala 1 (satu) tahun sekali. (4) Bagi penyelam aktif, setiap 6 (enam) bulan sekali wajib mengikuti perawatan bilik dekompresi/pengobatan hiperbarik di Rumah Sakit Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut Mintoharjo Jakarta atau rumah sakit lain yang mempunyai peralatan bilik dekompresi/pengobatan hiperbarik.

Susunan Tim Selam terdiri dari: a. Ketua Tim; b. Divemaster; c. Penyelam; d. Tender/Penjaga Tali.

Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, wajib memiliki persyaratan khusus sebagai berikut: a. lulus pelatihan selam dasar Polri;

b. pernah mengemban tanggung jawab pada semua posisi Tim Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf d.

Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. pengambil keputusan dan pengawas administratif, koordinasi, pelatihan dan keadaan umum dari kesiapan tim; b. penghubung antara Tim Selam dengan satuan organisasi Polri lainnya dan dengan instansi lainnya; c. memberikan petunjuk dan arahan dalam melakukan penyelaman; d. membuat catatan, antara lain:

1. daftar pemeriksaan sebelum penyelaman, antara lain: a) cek personil; b) cek peralatan; c) cek lokasi;
2. daftar pemeriksaan setelah penyelaman, antara lain: a) cek personil; b) cek peralatan;
3. rencana operasi;
4. mengisi catatan penyelaman (log book);
5. laporan pelaksanaan penyelaman.

Divemaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: a. pernah mengemban tanggung jawab dari semua posisi Tim Selam di bawah Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d; b. membuktikan keahliannya dengan cara sanggup dan cakap mengemban semua posisi di dalam tim pada semua operasi yang pernah dilaksanakan sebelumnya; c. kualifikasi kemahiran paling sedikit 60 (enam puluh) kali penyelaman yang harus dicapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan kedalaman lebih dari 18 (delapan belas) meter.

(1) Divemaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam: a. setiap operasi penyelaman; b. perencanaan, koordinasi, pencatatan dan pelaksanaan operasi penyelaman, termasuk keselamatan dan kesejahteraan anggota Tim Selam; c. mengawasi setiap operasi penyelaman (supervisor penyelaman). (2) Apabila dalam penyelaman melibatkan beberapa Tim Selam, salah seorang Divemaster dari beberapa Tim Selam tersebut dapat ditunjuk sebagai Koordinator Tim Selam.

Penyelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: a. surat keterangan medis yang menyatakan bahwa ia “cukup sehat untuk menyelam”; b. pengetahuan mengenai teori dan praktek menyelam; c. pemahaman yang baik berkenaan dengan perlengkapan selam; d. kualifikasi kemahiran paling sedikit 20 (dua puluh) kali penyelaman yang harus dicapai dalam waktu 20 (dua puluh) hari.

(1) Penyelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penyelaman sesuai perintah dari Divemaster. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelam wajib: a. menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Divemaster; b. memahami, mematuhi semua prosedur, maupun perintah lainnya pada saat operasi penyelaman; c. memastikan kedalaman yang terdalam yang dicapai penyelam sebelum naik ke permukaan; d. bertindak sebagai Penyelam Siaga bila ditugaskan oleh Divemaster.

(3) Setiap penyelam wajib memegang buku catatan selam (logbook) yang berisi informasi terbaru, yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pelatihan maupun pengalaman. (4) Dalam buku catatan selam (logbook) pada setiap kali penyelaman dicantumkan: a. tanggal penyelaman; b. tempat atau lokasi penyelaman; c. kedalaman maksimum yang dicapai saat penyelaman; d. waktu yang digunakan selama di dasar saat penyelaman; e. selang waktu antara penyelaman yang satu dengan yang lain pada saat melakukan penyelaman berulang; f. nama jenis campuran udara yang digunakan, kalau udara yang digunakan bukan udara yang dipadatkan; g. tujuan penyelaman; h. tugas yang telah dilaksanakan; i. tanda tangan penyelam dan ketua tim. (5) Saat bertindak sebagai Penyelam Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, penyelam harus: a. mengenakan pakaian selam yang lengkap dan memadai; b. tetap berada di tempat sepanjang waktu penyelaman dan ikut memantau penyelaman; c. mematuhi prosedur perawatan peralatan selam; d. segera melaporkan pada Divemaster apabila mengalami gangguan kesehatan; e. melaporkan pada Divemaster mengenai adanya kerusakan atau perlengkapan selam yang kurang berfungsi; f. selalu menjalankan praktek penyelaman yang aman baik untuk diri sendiri maupun anggota tim, selama operasi penyelaman dilaksanakan; g. mendampingi pelatihan personil tim selam yang baru; h. memastikan bahwa perlengkapan selamnya telah dirawat, disiapkan, dan diuji dengan benar sebelum melakukan setiap penyelaman; i. tidak tergantung kepada orang lain; j. selalu memperbarui informasi dalam catatan selam (logbook) penyelam.

(1) Tender/Penjaga Tali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditunjuk oleh Divemaster. (2) Tender/Penjaga Tali mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: a. membantu penyelam mulai dari persiapan selam hingga selesai; b. terus-menerus menunggui penyelam. (3) Tender/Penjaga Tali dalam keadaan tertentu dapat ditunjuk oleh Divemaster sebagai penyelam. (4) Tender/Penjaga Tali tidak boleh diberikan tugas lain saat penyelam berada di dalam air. (5) Tender/Penjaga Tali wajib memenuhi persyaratan kemahiran teknis sebagai berikut: a. memiliki sertifikat Open Water; b. telah mengikuti pelatihan Tender/Penjaga tali.

Penyelaman yang menggunakan SCUBA diperlukan paling sedikit 3 (tiga) penyelam.

Penyelaman yang menggunakan SCUBA tidak dapat dilaksanakan pada kondisi: a. kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter; b. kedalaman lebih dari 18 (delapan belas) meter, kecuali memiliki sertifikat penyelam di perairan dalam (deep diver); c. perairan arus deras (swift water), kecuali dipandu dengan tali; d. ruang tertutup atau sempit (physically confining spaces), kecuali dipandu dengan tali; e. melewati batas non-dekompresi;

f. terdapat pusaran air; dan g. sedang berlangsung penarikan alat penangkap ikan, antara lain pancing berkail, jala atau pukat.

Prosedur penyelaman sebagai berikut: a. perencanaan dan assesment operasi; b. briefing Tim Selam; c. pelaksanaan; d. konsolidasi penyelaman.

Sebelum melaksanakan penyelaman, Divemaster membuat rencana operasi penyelaman, antara lain: a. jumlah Tim Selam; b. analisa resiko penyelaman; c. aspek keselamatan dalam penyelaman; d. pengecekan peralatan selam; e. waktu penyelaman; f. persiapan anggota tim kesehatan; g. lokasi penyelaman.

Materi Briefing Tim Selam yang disampaikan oleh Divemaster, antara lain: a. tujuan penyelaman; b. tugas masing-masing penyelam; c. prosedur keselamatan; d. kondisi lingkungan; e. perubahan prosedur operasi.

(1) Penyelaman dilaksanakan setelah ada tanda isyarat/perintah dari Divemaster. (2) Selama melakukan penyelaman, Tim Selam selalu melakukan komunikasi. (3) Penyelam siaga harus stand-by selama pelaksanaan penyelaman. (4) Seorang Tender/Penjaga Tali harus ditempatkan di titik masuk air ketika penyelaman dilaksanakan di dalam ruang tertutup atau sempit. (5) Dalam kondisi tertentu, penyelam harus dipandu dengan tali dari permukaan atau didampingi oleh seorang penyelam lain di dalam air.

Konsolidasi penyelaman dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengecekan peralatan selam yang digunakan; b. pemantauan dan/atau pengecekan kesehatan penyelam; c. pembuatan laporan; d. pembuatan analisa dan evaluasi (anev).

(1) Penghentian penyelaman dapat dilakukan sebelum atau pada saat pelaksanaan penyelaman, dalam hal: a. diperintahkan oleh Divemaster; b. situasi tertentu yang membahayakan penyelam; c. penyelam tidak merespon komunikasi dari Tender/Penjaga Tali; d. komunikasi terputus dan tidak dapat dipulihkan dengan cepat; e. penyelam mulai menggunakan persediaan udara cadangan; dan f. kondisi lingkungan yang berubah-ubah. (2) Penghentian penyelaman dapat dilakukan oleh: a. Divemaster; b. Tender/Penjaga Tali; c. Penyelam.

Selama operasi penyelaman, setiap penyelam harus memiliki perlengkapan selam paling sedikit terdiri dari: a. tabung udara; b. regulator dengan sumber udara alternatif dan/atau sumber udara cadangan; c. alat pengatur daya apung (buoyancy compensator device/bcd); d. masker; e. snorkel; f. sepatu katak (fine); g. instrumen (dive gauges, pressure gauges, dan kompas); h. pakaian selam; i. ikat pinggang pemberat 4 (empat) kilogram atau sistem pemberat yang sesuai; j. coral boot; k. sarung tangan; l. pisau/perkakas penyelam, paling sedikit 2 (dua) buah; m. komputer selam; n. jam tangan (underwater timing device); o. senter selam; p. alat tulis bawah air; q. bendera selam; r. life bag 35 (tiga puluh lima) kilogram; s. kamera bawah air; t. tas selam; u. alat pemberi aba-aba keadaan darurat (emergency signaling device); dan v. tali.

(1) Dalam olah TKP di bawah air penyelam harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut: a. memberi tanda pada barang bukti yang ada di TKP; b. mengambil foto barang bukti; c. mengamankan TKP. (2) Kegiatan olah TKP bawah air terdiri dari: a. pencarian barang bukti bawah air; b. penanganan mayat; c. penanganan kendaraan yang tenggelam.

Pencarian untuk menemukan barang bukti di bawah air, dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan proses eliminasi pola pencarian; b. setiap penyelaman harus direncanakan secara terperinci; c. kawasan pencarian awal harus ditentukan berdasarkan fakta; d. penyelam harus MENETAPKAN kawasan pencarian awal dengan berusaha MENETAPKAN titik di mana benda tersebut terakhir terlihat; e. setelah melakukan pencarian di kawasan awal, penyelam harus memperluas pencarian secara sistematis sampai barang bukti ditemukan; f. informasi harus dikumpulkan dari penyelam yang pertama tiba di TKP; g. memeriksa bukti fisik yang terdapat pada TKP.

Penanganan mayat di bawah air dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

a. bila mayat ditemukan, penyelam harus memberi tanda pada lokasi mayat dengan alat apung di permukaan air (surface float); b. bagian bawah dari kaki dianggap sebagai salah satu titik terbaik untuk mengikatkan surface float; c. setelah mayat diberi tanda, kemudian didokumentasikan; d. untuk proses selanjutnya diserahkan kepada penyidik.

Penanganan kendaraan yang tenggelam dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut: a. kendaraan yang ditemukan di bawah air harus diberi tanda; b. setelah kendaraan diberi tanda, dilakukan pengukuran di permukaan dan kedalamannya, kemudian didokumentasikan; c. penyelam dilarang masuk ke dalam kendaraan yang tenggelam di bawah air kecuali diperintahkan oleh Divemaster; d. mendata identitas kendaraan sebelum kendaraan dipindahkan, kecuali kondisi tidak memungkinkan; e. apabila terdapat mayat dalam kendaraan, mayat tersebut tidak dipindahkan, kecuali bila operasi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan posisi mayat dalam kendaraan selama proses pengambilan kendaraan; f. ruang penyimpanan dan ruang tertutup lain dalam kendaraan tidak boleh dibuka selama berada di bawah air; g. untuk proses selanjutnya diserahkan kepada penyidik.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2008 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA