Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

7. UNDANG-UNDANG Pemilu adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

11. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi.

13. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.

14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kecamatan atau nama lain.

15. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/Kelurahan.

16. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

17. Temuan adalah temuan dari hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan pengawas pemilu luar negeri tentang data atau informasi yang di dapat oleh Panwaslu secara langsung maupun tidak secara langsung atas dugaan pelanggaran pemilihan umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

18. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terdiri atas Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu.

19. Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu diluar Tindak Pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

20. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012.

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. www.djpp.kemenkumham.go.id

22. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan Penyidikan.

23. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

24. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah forum yang dibentuk dengan beranggotakan Bawaslu, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Kejaksaan Agung Republik INDONESIA, guna memperlancar penyelesaian pelanggaran pidana pemilu.

Tujuan dari Peraturan Kapolri ini: a. untuk dijadikan pedoman bagi Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu; b. Penyidik memiliki persamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam menangani Tindak Pidana Pemilu; dan c. terwujudnya Penyidikan Tindak Pidana Pemilu tepat waktu, prosedural, proporsional, profesional dan tuntas.

Prinsip-prinsip dalam Peraturan Kapolri ini: a. legalitas, yaitu Penyidikan Tindak Pidana Pemilu senantiasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kepastian hukum, yaitu Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan; c. kepentingan umum, yaitu Penyidikan Tindak Pidana Pemilu wajib mendahulukan kepentingan umum; d. keterpaduan, yaitu Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dilakukan melalui kerja sama, koordinasi dan sinergi antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan; e. akuntabilitas, yaitu Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dapat dipertanggung jawabkan; f. transparan, yaitu Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dilakukan secara terbuka bagi pihak yang berkepentingan; dan g. efektivitas dan efisiensi, yaitu dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu memperhitungkan keseimbangan antara hasil yang dicapai dengan proses, waktu, sarana, dan anggaran yang digunakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bentuk pelanggaran Pemilu, meliputi: a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; b. pelanggaran administrasi Pemilu; dan c. Tindak Pidana Pemilu.

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu yang penyelesaiannya dilakukan melalui DKPP.

Pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar Tindak Pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang penyelesaiannya dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(1) Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa: a. pelanggaran; dan b. kejahatan. (2) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290 dan Pasal 291 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012. (3) Kejahatan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 292, Pasal 293, www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, pasal 318, Pasal 319, Pasal 320 dan Pasal 321 UNDANG-UNDANG Nomor 8 tahun 2012. (4) Unsur-unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran “A” yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bentuk sengketa Pemilu, meliputi: a. sengketa Pemilu; b. sengketa tata usaha negara Pemilu; dan c. perselisihan hasil Pemilu.

Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas Pemilu luar negeri.

Sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, yang penyelesaiannya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu sebagai berikut: a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan; b. pemanggilan; c. penangkapan; d. pemeriksaan; e. penggeledahan; f. penyitaan; g. penyelesaian berkas perkara; h. penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum; i. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan j. penghentian Penyidikan. (2) Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik sesuai dengan surat perintah Penyidikan.

Rencana Penyidikan oleh Penyidik dibuat dengan menentukan: a. sasaran Penyidikan; b. personel yang ditunjuk; c. cara bertindak; d. waktu yang akan digunakan; dan e. pengendalian Penyidikan.

(1) Rencana penentuan sasaran Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi penetapan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. orang yang diduga melakukan; b. perbuatan Tindak Pidana Pemilu berupa pelanggaran dan/atau kejahatan; c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan d. alat bukti. (2) Personel yang ditunjuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan membentuk tim Penyidik yang mempunyai kompetensi dan integritas. (3) Cara bertindak Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi teknis dan prosedur Penyidikan. (4) Waktu Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengendalian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi: a. penyiapan administrasi Penyidikan dengan tata naskah; b. penyiapan buku kontrol Penyidikan yang berisi antara lain:

1. penyusunan jadwal evaluasi pelaksanaan Penyidikan; dan
2. pembuatan laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan Penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibuat oleh Penyidik sebelum dilakukan kegiatan Penyidikan, diajukan kepada atasan Penyidik.

(1) Pengorganisasian sumber daya Penyidikan, meliputi: a. personel Penyidik; b. sarana dan pra sarana; c. peraturan maupun piranti lunak; dan d. anggaran. (2) Pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Personel Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dengan persyaratan: a. bertugas pada fungsi Reserse Kriminal; b. bermoral baik dan mempunyai integritas; c. ulet dan penuh tanggung jawab; d. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; e. memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang Penyidikan dan mahir melakukan pemberkasan perkara serta menguasai administrasi Penyidikan; dan f. telah mengikuti pelatihan Penyidikan.

Sarana dan pra sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dengan menggunakan sarana dan pra sarana yang tersedia pada fungsi Reserse Kriminal.

Peraturan maupun piranti lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dengan menggunakan anggaran khusus dan/atau yang tersedia pada fungsi Reserse Kriminal.

(1) Polri menerima penerusan laporan/temuan Tindak Pidana Pemilu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. (2) Penerimaan penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku register Polri tersendiri dengan nomor Laporan Polisi mengikuti register yang sudah ada di Siaga Bareskrim Polri/Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, paling sedikit memuat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. identitas pelapor; b. nama dan alamat terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; d. uraian kejadian; e. saksi; dan f. barang bukti.

(1) Penanganan laporan Tindak Pidana Pemilu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. setelah menerima laporan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan wilayah kerja, Sentra Gakkumdu melakukan penelitian, meliputi:

1. kelengkapan administrasi laporan, antara lain: a) keabsahan laporan antara lain format yang digunakan, tanda tangan, stempel, tanggal waktu penomoran; b) kewenangan pengawas Pemilu meneruskan laporan; dan c) kejelasan tulisan/pengetikan.
2. materi/isi laporan, meliputi: a) memuat dengan jelas identitas dan alamat pelapor, saksi, tersangka, tempat, waktu, Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan data tentang barang bukti; dan b) memuat uraian kejadian dan menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. b. setelah dilakukan penelitian secara administrasi dan materi laporan memenuhi unsur pidana, laporan tersebut dapat diterima dan dicatat dalam buku register perkara dan kepada Bawaslu/Panwaslu diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan; c. apabila berdasarkan hasil penelitian, laporan tersebut belum lengkap atau bukan merupakan kewenangan pelapor atau Pengawas Pemilu atau tidak memenuhi unsur pidana, maka dikembalikan kepada Bawaslu/Panwaslu, dengan memberikan alasan dan penjelasan tertulis atas pengembalian laporan dan dicatat dalam buku register; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. laporan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada huruf c, segera diserahkan kepada Tim Penyidik Tindak Pidana Pemilu. (2) Penyidik Tindak Pidana Pemilu, setelah mempelajari dan mendiskusikan laporan yang diterima, segera menentukan bentuk Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan merupakan: a. pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 291 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012; dan/atau b. kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012. (3) Dalam hal gabungan Tindak Pidana Pemilu dengan tindak pidana lainnya, Penyidikannya dilakukan dengan mendahulukan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Pemilu, sedangkan tindak pidana lain disidik oleh Penyidik Reskrim di luar Tim Penyidik Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Hukum Acara Pidana dengan pemberkasan terpisah/splitzing.

(1) Pelaksanaan proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dan penyerahan berkas perkara dilakukan sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG Pemilu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. dalam melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka, harus memperhatikan faktor kecepatan dan ketepatan waktu, antara lain aktif mendatangi para saksi maupun tersangka dan melakukan pemeriksaan di tempat; b. apabila situasinya tidak memungkinkan dikarenakan faktor keamanan dan dampak yang ditimbulkan, terhadap tersangka Tindak Pidana Pemilu, tidak perlu dilakukan penahanan; c. untuk kelancaran proses Penyidikan agar dilakukan koordinasi dengan unsur Criminal Justice System (CJS) setempat dan sebelum pelaksanaan Pemilu diupayakan sudah ada kesepakatan bersama antar unsur CJS tentang mekanisme dan prosedur penanganan Tindak Pidana Pemilu; d. barang bukti ditempatkan pada tempat tertentu/khusus penyimpanan barang bukti pelanggaran pidana Pemilu; e. untuk mempercepat proses Penyidikan, agar para Penyidik mempedomani Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

f. untuk kelancaran pemeriksaan saksi maupun tersangka, sebelum pemeriksaan dilakukan, Penyidik mempersiapkan pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur delik yang dipersangkakan. (2) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dilaksanakan sebagai berikut: a. Penyidik menyelesaikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; b. dalam hal hasil Penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi; dan c. Penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.

(1) Pengendalian Penyidikan tindak pidana Pemilu dilakukan mulai dari penerimaan laporan, penyusunan rencana Penyidikan, Penyidikan, penindakan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. (2) Pengendalian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.

Pengawasan dilakukan oleh: a. Kepala Biro Pengawasan Penyidikan (Karo Wassidik) Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri; b. Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wassidik) Ditreskrimum pada tingkat Polda; dan c. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbinopsnal) Satreskrim pada tingkat Polres. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Pemilu merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan UNDANG-UNDANG dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu terdapat pada sampul berkas perkara dan isi berkas perkara yang meliputi: a. pencatatan; b. pelaporan; c. pendataan; d. pengarsipan; dan e. dokumentasi. (2) Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sampul berkas perkara; b. daftar isi; c. laporan polisi; d. administrasi Penyidikan; e. berita acara pendapat/resume; f. berita acara setiap tindakan Penyidik/Penyidik pembantu; g. daftar saksi; h. daftar tersangka; i. daftar barang bukti; dan j. lampiran-lampiran (berkas penerusan/administrasi dari pengawas Pemilu. (3) Bentuk dan format administrasi Penyidikan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran “B” yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyidikan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id