Pasal 24

(1) Pengendalian Penyidikan tindak pidana Pemilu dilakukan mulai dari penerimaan laporan, penyusunan rencana Penyidikan, Penyidikan, penindakan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. (2) Pengendalian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.