Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2014 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional Sandiman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Jabfung Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah.
3. Sertifikasi Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi kepada Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.
4. Sertifikat Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis dari Lembaga Sandi Negara atas kompetensi yang dimiliki Pejabat Fungsional Sandiman sesuai dengan standar kompetensi kerja.
5. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi, tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.
6. Assesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai kompetensi pada jenis, jenjang dan kualifikasi jabatan tertentu.
7. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi seorang Pejabat Fungsional Sandiman sesuai atau tidak www.djpp.kemenkumham.go.id

sesuai dengan standar kompetensi kerja Pejabat Fungsional Sandiman.

Lembaga Sandi Negara berwenang menyelenggarakan Sertifikasi.

(1) Sertifikasi diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. (2) Pejabat Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah 1 (satu) tahun memangku Jabfung Sandiman pada jenjangnya.

Sertifikasi diselenggarakan oleh Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara, melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan Uji Kompetensi; c. penilaian; dan d. penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi penyiapan: a. administrasi persyaratan; b. materi Uji Kompetensi; c. tim penguji; d. tempat Uji Kompetensi; dan e. waktu Uji Kompetensi.

Penyiapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi dokumen dan/atau bukti tertulis lainnya yang dimiliki Pejabat Fungsional Sandiman sebagai persyaratan dalam mengikuti Uji Kompetensi, terdiri dari surat permohonan dan melampirkan fotokopi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. ijazah lulusan pendidikan tinggi sandi atau surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan sandi; b. surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Sandiman Ahli atau Pejabat Fungsional Sandiman Terampil; c. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan pertama menjadi Pegawai Negeri Sipil; d. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan pertama menjadi Pejabat Fungsional Sandiman; e. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pangkat/golongan terakhir Pegawai Negeri Sipil; f. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang penugasan dalam bidang persandian; g. Sasaran Kinerja Pegawai pada 2 (dua) tahun terakhir; h. ijazah/sertifikat/surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan lainnya terkait dengan kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman; i. penetapan angka kredit di pangkat terakhir; dan j. surat pengusulan untuk mengikuti Uji Kompetensi dari kepala unit kerja.

(1) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sekumpulan pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan dan/atau praktek. (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penguji berdasarkan standar kompetensi kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi Uji Kompetensi diatur dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara.

(1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara. (3) Susunan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi pembinaan persandian. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi pembinaan persandian. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri dari: a. 1 (satu) orang Assesor Kompetensi; dan b. 2 (dua) orang pejabat struktural dan/atau Pejabat Fungsional Sandiman.

(1) Uji Kompetensi dilaksanakan di Lembaga Sandi Negara atau di tempat kerja Pejabat Fungsional Sandiman yang akan diuji. (2) Tempat Uji Kompetensi ditentukan oleh Lembaga Sandi Negara.

Penyiapan waktu Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penentuan jadwal uji oleh Lembaga Sandi Negara yang akan disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Fungsional Sandiman yang akan diuji.

(1) Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara.

(1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas: a. menyusun materi Uji Kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja; b. melakukan Uji Kompetensi; dan c. menilai hasil Uji Kompetensi. (2) Penilaian Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.

Penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan: a. kompeten; atau b. belum kompeten. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penilaian kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pejabat Fungsional Sandiman telah memiliki kompetensi yang sesuai dan/atau melebihi dari standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan. (2) Penilaian belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pejabat Fungsional Sandiman belum memiliki kompetensi yang sesuai dan/atau kurang dari standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan.

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinyatakan sudah kompeten dapat diusulkan untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. (2) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinyatakan belum kompeten diberikan kesempatan untuk mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 2 (dua) tahun. (3) Apabila setelah mengikuti Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Fungsional Sandiman masih dinyatakan belum kompeten, Pejabat Fungsional Sandiman tidak dapat diusulkan untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Kepala Lembaga Sandi Negara menerbitkan Sertifikat Kompetensi berdasarkan penilaian hasil Uji Kompetensi.

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinilai sudah kompeten dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi. (2) Format Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (3) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinilai belum kompeten diberikan surat pemberitahuan. (4) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

(1) Pemegang Sertifikat Kompetensi berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mematuhi kode etik sebagai pemangku Jabfung Sandiman. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemegang Sertifikat Kompetensi berhak menggunakan Sertifikat Kompetensi sebagai dasar pertimbangan dalam pembinaan karir Pejabat Fungsional Sandiman di lingkungan instansinya masing- masing.

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang Sertifikat Kompetensi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembinaan terhadap pemangku Jabfung Sandiman terkait dengan kelayakan Sertifikat Kompetensi yang dimiliki dengan kompetensinya pada saat tertentu.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui pemantauan langsung di tempat kerja Pejabat Fungsional Sandiman dan/atau melalui laporan yang disampaikan oleh pimpinan instansi dan/atau pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional Sandiman yang bersangkutan.

Pejabat Fungsional Sandiman yang belum melakukan Uji Kompetensi sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, dinyatakan masih dapat memangku Jabfung Sandiman.

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

www.djpp.kemenkumham.go.id

LEMBAGA SANDI NEGARA JL. Harsono R.M. No. 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12550 Telp. 7805814, Fax. 78844104

Nomor : T.233/ /LSN/D1/09/2011

Tempat, tanggal Klasifikasi : Biasa Hal : Pemberitahuan Hasil Uji Kompetensi pada Jenjang Sandiman Pertama

Yth. (Nama Pejabat Fungsional Sandiman) di Tempat

1. Dasar: a. ... b. Hasil Uji Kompetensi Jenjang Sandiman Pertama pada tanggal ...
2. Merujuk dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa : Nama

: NIP

: Pangkat/ Golongan : Jabatan

: Instansi

:

Belum Kompeten pada Jenjang Sandiman Pertama berdasarkan Uji Kompetensi Jenjang Sandiman Pertama Tahun xxxx yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara. Selanjutnya uji kompetensi ulang akan dilaksanakan pada tanggal …

3. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pembinaan dan

Pengendalian Persandian, ttd

Nama LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN www.djpp.kemenkumham.go.id

LEMBAGA SANDI NEGARA JL. Harsono R.M. No. 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12550 Telp. 7805814, Fax. 78844104

Daftar Unit Kompetensi yang belum terpenuhi

J

Deputi Bidang Pembinaan dan

Pengendalian Persandian, ttd

Nama

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI NO Kode Unit Kompetensi Judul Unit Kompetensi 1 xxxx xxxx 2

apakah 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

www.djpp.kemenkumham.go.id