Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara cq. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga guna menunjang pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Penghuni adalah Pegawai ASN Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA.

7. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsí dan statusnya.

8. Izin Penghunian adalah izin yang diberikan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA kepada Pegawai ASN di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang telah memenuhi persyaratan dan dipertimbangkan untuk menghuni Rumah Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA.

9. Tim Pertimbangan Urusan Perumahan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA untuk membantu Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA dalam memberikan pertimbangan pemberian Izin Penghunian Rumah Negara.

10. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

(1) Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Penghunian Rumah Negara di lingkungan LIPI.

(2) Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan Penghunian Rumah Negara di lingkungan LIPI.

Jenis Rumah Negara yang mendapatkan Izin Penghunian di lingkungan LIPI sebagai berikut: a. Rumah Negara golongan I; b. Rumah Negara golongan II; dan c. Rumah Negara golongan II yang difungsikan sebagai mess/asrama.

Persyaratan Penghunian Rumah Negara sebagai berikut: a. berstatus Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK; b. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya atas nama suami/istri.

Persyaratan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikecualikan bagi calon PNS apabila diusulkan oleh kepala satuan kerja terkait karena sangat dibutuhkan guna memperlancar kepentingan dinas dan diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

Tata cara Penghunian Rumah Negara sebagai berikut: a. pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dapat mengusulkan penghunian Rumah Negara kepada Kepala LIPI melalui Tim Pertimbangan Urusan Perumahan; b. pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dapat diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya kepada Kepala LIPI melalui Tim Pertimbangan Urusan Perumahan; atau c. pejabat yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional dapat diusulkan oleh kepala satuan kerja terkait kepada Kepala LIPI melalui Tim Pertimbangan Urusan Perumahan.

Usulan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat keputusan pengangkatan menduduki jabatan untuk PNS; b. perjanjian kerja untuk PPPK; c. pasphoto pemohon ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar; d. fotokopi kartu keluarga; e. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP); dan f. surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

(1) Tim Pertimbangan Urusan Perumahan melakukan penilaian calon Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada kriteria faktor kedinasan dan sosial Pegawai ASN

bersangkutan. (2) Setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Tim Pertimbangan Urusan Perumahan mengusulkan kepada Kepala LIPI untuk memberikan atau tidak memberikan Izin Penghunian. (3) Proses usulan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan Izin Penghunian Rumah Negara oleh Tim Pertimbangan Urusan Perumahan.

(1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara harus memiliki Izin Penghunian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI. (2) Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. data kepegawaian Penghuni Rumah Negara; b. alamat Rumah Negara yang akan dihuni; c. luas tanah dan bangunan Rumah Negara yang akan dihuni; d. besaran sewa perbulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk pejabat pimpinan tinggi madya; e. kewajiban, hak, dan larangan Penghuni Rumah Negara; f. jangka waktu Penghunian Rumah Negara; dan g. sanksi.

Mekanisme pembayaran sewa Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dengan pemotongan gaji dari Pegawai ASN yang telah mendapatkan Izin Penghunian.

Penghunian Rumah Negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan Kepala LIPI tentang Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara.

(1) Izin Penghunian Rumah Negara untuk pejabat pimpinan tinggi diberikan selama pejabat yang bersangkutan menduduki jabatannya dan berakhir sejak pejabat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatannya. (2) Izin Penghunian Rumah Negara untuk Pegawai ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut berdasarkan hasil evaluasi Tim Pertimbangan Urusan Perumahan. (3) Perpanjangan jangka waktu Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali. (4) Pengusulan perpanjangan jangka waktu Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin Penghunian Rumah Negara.

(1) Izin Penghunian Rumah Negara dicabut apabila: a. diperlukan untuk kepentingan dinas; b. terkena rencana tata ruang; c. permohonan dari Penghuni Rumah Negara yang bersangkutan; d. Penghuni Rumah Negara melanggar persyaratan, kewajiban, dan/atau larangan Penghunian Rumah

Negara; e. Penghuni Rumah Negara tidak lagi berstatus sebagai Pegawai ASN; f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; g. menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan apabila dilaksanakan di luar wilayah negara Kesatuan Republik INDONESIA; h. terkena hukuman disiplin pegawai berat; i. Izin Penghunian Rumah Negara telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau. j. meninggal dunia. (2) Selain Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghuni Rumah Negara yang terbukti melanggar persyaratan, kewajiban, dan/atau larangan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan sanksi disiplin pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

(1) Dalam hal pelaksanaan pengosongan Rumah Negara setelah ditetapkan pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dilakukan, pengelola Rumah Negara melakukan pengosongan secara paksa. (2) Apabila telah dilakukan pengosongan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghuni Rumah Negara tetap tidak mau mengosongkan Rumah Negara diberikan sanksi disiplin pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penghuni Rumah Negara berkewajiban: a. menempati Rumah Negara paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala LIPI tentang Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara; b. membayar sewa Rumah Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memelihara dan memperbaiki Rumah Negara sehingga Rumah Negara tetap dalam kondisi bersih, baik, dan layak huni; d. memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya; e. membayar pajak, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan Rumah Negara; f. membayar biaya pemakaian telepon, listrik, air, dan/atau gas; dan g. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara dalam kondisi baik dan layak huni beserta sarana prasarananya kepada pengelola Rumah Negara, paling lama 60 (enam) puluh hari sejak diterimanya Keputusan Kepala LIPI tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf f, dikecualikan bagi pejabat pimpinan tinggi madya. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia, diberikan jangka waktu pengosongan bagi keluarga Pegawai ASN yang bersangkutan paling lama 90 (sembilan) puluh hari sejak diterimanya Keputusan Kepala LIPI tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah

Negara.

Penghuni Rumah Negara berhak: a. menghuni dan menggunakan Rumah Negara dalam kondisi baik dan layak huni; b. menggunakan Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagai tempat tinggal sesuai dengan fungsi dan statusnya; c. menggunakan Rumah Negara dalam kondisi baik dan layak huni; dan d. megusulkan perpanjangan Izin Penghunian Rumah Negara.

Penghuni Rumah Negara dilarang: a. menyerahkan, meminjamkan, atau menyewakan sebagian atau seluruh Rumah Negara yang dihuninya kepada pihak lain; b. mengalihkan Izin Penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; c. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara termasuk pengembangannya; d. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi atau peruntukannya; e. membebankan/mengagunkan Rumah Negara dengan beban dan/atau ikatan apapun kepada pihak lain; dan/atau f. menuntut segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penghuni selama menghuni Rumah Negara.

(1) Pemeliharaan Rumah Negara meliputi: a. pemeliharaan kebersihan ruangan dan halaman; b. pengecatan secara berkala; atau c. kebocoran atap dan perawatan ringan lainnya. (2) Biaya pemeliharaan Rumah Negara yang dihuni oleh pejabat pimpinan tinggi madya dibebankan kepada negara. (3) Biaya pemeliharaan Rumah Negara yang dihuni oleh Pegawai ASN selain pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penghuni Rumah Negara. (4) Rumah Negara golongan II yang difungsikan sebagai mess/asrama dibebankan kepada negara.

(1) Perbaikan Rumah Negara meliputi: a. perbaikan kerusakan, baik kerusakan yang disebabkan karena pemakaian maupun kerusakan karena umur teknis barang; atau b. perbaikan lainnya yang bertujuan agar Rumah Negara beserta sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan layak huni. (2) Biaya perbaikan Rumah Negara yang dihuni oleh pejabat pimpinan tinggi madya dibebankan kepada negara. (3) Biaya perbaikan Rumah Negara yang dihuni oleh Pegawai ASN selain pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penghuni. (4) Rumah Negara golongan II yang difungsikan sebagai mess/asrama dibebankan kepada negara.

(1) Perbaikan Rumah Negara karena kerusakan yang disebabkan oleh faktor keadaan darurat, bencana alam, atau keadaan kahar (force majeure) dibebankan pada negara. (2) Penghuni Rumah Negara wajib segera melaporkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola Rumah Negara.

(1) Biro Umum LIPI ditetapkan sebagai Pengelola Rumah Negara. (2) Pengelolaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpusat oleh Biro Umum LIPI.

Pengelola Rumah Negara bertugas: a. menginventarisasi Rumah Negara beserta kelengkapannya; b. memelihara dan memperbaiki Rumah Negara yang tidak berpenghuni; c. menyiapkan Rumah Negara untuk dihuni dalam kondisi baik dan layak huni; d. melakukan monitoring dan evaluasi Penghunian Rumah Negara; e. memberikan teguran secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada Penghuni Rumah Negara yang telah terbukti melanggar persyaratan, kewajiban, dan/atau larangan Penghunian Rumah Negara; f. memberikan masukan dan saran kepada Tim Pertimbangan Urusan Perumahan tentang pencabutan

Izin Penghunian; g. memberitahukan kepada Penghuni Rumah Negara perihal pencabutan Izin Penghunian; dan h. melaksanakan pengosongan Rumah Negara berdasarkan pencabutan Izin Penghunian.

Rumah Negara golongan II dan Rumah Negara golongan II yang difungsikan sebagai mess/asrama tidak dapat dialihstatuskan menjadi Rumah Negara golongan III.

Purnabakti LIPI yang menghuni Rumah Negara pada saat Peraturan Lembaga ini diundangkan, paling lama 12 (dua belas) bulan harus mengosongkan Rumah Negara dan menyerahkan Rumah Negara kepada pengelola Rumah Negara.

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA Nomor 02/E/2009 tentang Pedoman Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA