Pasal 20

(1) Perbaikan Rumah Negara meliputi: a. perbaikan kerusakan, baik kerusakan yang disebabkan karena pemakaian maupun kerusakan karena umur teknis barang; atau b. perbaikan lainnya yang bertujuan agar Rumah Negara beserta sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan layak huni. (2) Biaya perbaikan Rumah Negara yang dihuni oleh pejabat pimpinan tinggi madya dibebankan kepada negara. (3) Biaya perbaikan Rumah Negara yang dihuni oleh Pegawai ASN selain pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penghuni. (4) Rumah Negara golongan II yang difungsikan sebagai mess/asrama dibebankan kepada negara.