Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

Dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan penunjangnya yang dioperasikan dan/atau

diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi. 3. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan dapat disesuaikan setiap tahun. 4. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 5. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari Jaringan Distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 6. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen Gas Bumi atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan Gas Bumi. 7. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi atau dari Pipa Distribusi lainnya ke konsumen Gas Bumi atau ke Pipa Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan. 8. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan Lelang. 9. Lelang adalah metode pemilihan Badan Usaha dengan mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Dokumen Lelang yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan yang kompleks. 10. Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral sebagai persyaratan untuk mengikuti Lelang Ruas Transmisi. 11. Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi adalah Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai persyaratan untuk mengikuti Lelang Wilayah Jaringan Distribusi. 12. Dokumen Lelang adalah Dokumen yang disusun oleh Panitia Pelaksana Lelang yang meliputi persyaratan administrasi, teknis dan finansial dan ditetapkan dalam Sidang Komite. 13. Dokumen Penawaran adalah Dokumen yang disampaikan oleh Badan Usaha peserta Lelang kepada Panitia Pelaksana Lelang yang meliputi dokumen administrasi, teknis dan finansial untuk dievaluasi oleh Panitia Pelaksana Lelang. 14. Feasibility Study (FS) adalah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah kegiatan pembangunan dan pengoperasian pipa Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi. 15. Front End Engineering Design (FEED) adalah pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan proses dan teknik dokumentasi yang berkualitas untuk mendefinisikan persyaratan proyek untuk rekayasa rinci, pengadaan dan pembangunan sarana serta untuk mendukung perkiraan biaya proyek. 16. Sidang Komite adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di organisasi Badan Pengatur. 17. Transporter adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus. 18. Shipper adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya. 19. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui Pipa bersifat tetap

terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 20. Komite adalah Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. 21. Panitia Pelaksana Lelang adalah Panitia yang diketuai oleh Direktur Gas Bumi dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan evaluasi FS dan FEED, menyiapkan Dokumen Lelang serta melakukan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran. 22. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Peraturan Badan Pengatur tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam Rangka Pemberian Hak Khusus ditetapkan dengan maksud agar penyelenggaraan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dapat berlangsung secara wajar, sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Peraturan Badan Pengatur tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus ditetapkan dengan tujuan: a. mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas

Bumi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan Gas Bumi dalam negeri; b. MENETAPKAN Badan Usaha yang memiliki kemampuan teknis dan finansial serta mampu membangun dan mengoperasikan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi secara efisien, ekonomis dan efektif.

(1) Penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang dapat merupakan usulan dari: a. Badan Pengatur berdasarkan

Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; atau b. Badan Usaha berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. (2) Dalam hal untuk rencana Lelang di luar Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kondisi tertentu yang mendesak, Badan Pengatur dapat mengajukan surat usulan penyempurnaan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional berdasarkan Sidang Komite kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (3) Dalam hal usulan penyempurnaan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dijadikan dasar Badan Pengatur melaksanakan Lelang pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang diusulkan tersebut.

(4) Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang akan dilelang ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui Sidang Komite. (5) Hasil Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4),dituangkan dalam keputusan Kepala Badan Pengatur.

Dalam hal prakarsa Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi diusulkan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a maka: (1) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang untuk menghadiri paparan prakarsa Lelang oleh Badan Pengatur. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berminat mengikuti Lelang wajib menyusun FS dan FEED sesuai paparan prakarsa Lelang oleh Badan Pengatur. (3) FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Badan Pengatur paling lama 6 (enam) bulan setelah paparan prakarsa Lelang. (4) Badan Usaha melakukan pemaparan FS dan FEED kepada Badan Pengatur paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu akhir penyerahan FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan evaluasi atas usulan FS dan FEED yang disampaikan oleh Badan Usaha paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pemaparan FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Panitia Pelaksana Lelang menyiapkan rekapitulasi hasil evaluasi FS dan FEED yang diajukan oleh Badan Usaha sebagai bahan Rapat Komite paling lama 3 (tiga) hari

kerja setelah evaluasi FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan dengar pendapat (public hearing). (8) Badan Pengatur mengadakan dengar pendapat (public hearing) dengan mengundang pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam rangka untuk mendapat masukan untuk menentukan FS dan FEED yang akan dipilih untuk ditetapkan dalam Sidang Komite. (9) Komite melakukan Sidang Komite dalam rangka untuk MENETAPKAN FS dan FEED. (10) FS dan FEED yang ditetapkan dalam Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi bagian dari Dokumen Lelang.

Badan Usaha dapat mengajukan usulan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang mengacu pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

(1) Badan Usaha mengajukan usulan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dengan melampirkan hasil FS dan FEED kepada Badan Pengatur. (2) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha untuk melakukan pemaparan FS dan FEED paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan usulan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Panitia Pelaksana Lelang melakukan evaluasi atas usulan FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pemaparan FS dan FEED. (4) Panitia Pelaksana Lelang menyerahkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dijadikan sebagai bahan Sidang Komite. (5) Badan Pengatur MENETAPKAN Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang beserta FS dan FEED berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sidang Komite. (6) FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian dari Dokumen Lelang.

(1) Badan Pengatur dalam melaksanakan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi membentuk Panitia Pelaksana Lelang. (2) Panitia Pelaksana Lelang diusulkan oleh Direktur Gas Bumi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur. (3) Panitia Pelaksana Lelang dapat terdiri atas unsur: a. Badan Pengatur; b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan/atau c. Pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota terkait. (4) Panitia Pelaksana Lelang diketuai oleh Direktur Gas Bumi. (5) Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. menyiapkan Dokumen Lelang; b. melakukan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran; dan

c. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran kepada Komite. (6) Penetapan pemenang Lelang dilakukan oleh Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

(1) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dan Pasal 7 ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite. (2) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Persyaratan administrasi, yang terdiri dari:

1. surat penawaran dari pimpinan perusahaan;
2. fotokopi Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Ruas Transmisi Gas Bumi yang dilelang atau Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang dilelang, dengan menunjukkan aslinya;
3. profil Badan Usaha beserta fotokopi data pendukungnya yang meliputi antara lain: Akta Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan;
5. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup atas kebenaran Dokumen Penawaran yang ditanda tangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan; dan
6. jaminan kesungguhan penawaran yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang

mempunyai reputasi baik dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nilai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan besaran 1% (satu per seratus) dari nilai investasi, dan dicantumkan dalam Dokumen Penawaran. b. Persyaratan Teknis terdiri dari:

1. untuk Lelang Ruas Transmisi berupa GTA (Gas Transportation Agreement) antara Transporter dengan Shipper, sedangkan untuk Lelang Wilayah Jaringan Distribusi berupa MoU (Memorandum of Understanding) sumber pasokan antara Badan Usaha Niaga yang memiliki fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi dengan pemasok;

2. FS dan FEED yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur;

3. pengalaman Badan Usaha dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi; dan

4. jadwal pelaksanaan konstruksi pembangunan pipa. c. Persyaratan Finansial antara lain :

5. tanda bukti Surat Setoran Pajak (SSP);

6. laporan keuangan Badan Usaha minimal 3 (tiga) tahun terakhir yang telah disetujui dan disyahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Kantor Akuntan Publik;

7. surat pernyataan kesanggupan/jaminan pendanaan dari lembaga keuangan;

8. penjelasan dan/atau komitmen biaya operasi dan pemeliharaan tahunan Operational Expenditure (OPEX) yang ditawarkan selama 5 (lima) tahun; dan

9. penjelasan dan/atau komitmen Capital Expenditure (CAPEX). d. Jadwal Lelang. e. Tata cara penilaian dan penetapan pemenang. (3) Badan Usaha peserta Lelang wajib mengambil Dokumen Lelang sesuai jadwal yang ditetapkan.

(1) Badan Usaha peserta Lelang Ruas Transmisi Gas Bumi wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Ruas Transmisi Gas Bumi yang dilelang; b. melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang ditetapkan; dan c. menyampaikan surat penawaran dan dokumen penawaran sesuai persyaratan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang. (2) Badan Usaha peserta Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi wajib memiliki Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi Yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi untuk Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang dilelang, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

(1) Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi: a. Persyaratan administrasi meliputi :

1. surat penawaran dari pimpinan perusahaan;

2. fotokopi Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Ruas Transmisi Gas Bumi yang dilelang atau Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang dilelang, dengan menunjukkan aslinya;

3. profil Badan Usaha beserta fotokopi data pendukungnya yang meliputi antara lain: Akta Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan;

5. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup atas kebenaran Dokumen Penawaran yang ditanda tangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan; dan

6. jaminan kesungguhan penawaran yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang mempunyai reputasi baik dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nilai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan besaran 1% (satu per seratus) dari nilai investasi, dan dicantumkan dalam Dokumen Lelang. b. Persyaratan Teknis terdiri dari :

7. Untuk Lelang Ruas Transmisi berupa GTA (Gas Transportation Agreement) antara Transporter dengan Shipper sedangkan untuk Lelang Wilayah Jaringan Distribusi berupa MoU (Memorandum of Understanding) sumber pasokan antara Badan Usaha Niaga yang memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi dengan pemasok;

8. Pengalaman Badan Usaha dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau kegiatan usaha niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi; dan

9. Jadwal pelaksanaan konstruksi pembangunan pipa. c. Persyaratan Finansial antara lain :

10. tanda bukti Surat Setoran Pajak (SSP);

11. laporan keuangan Badan Usaha minimal 3 (tiga) tahun terakhir yang telah disetujui dan disyahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Kantor Akuntan Publik;

12. surat pernyataan kesanggupan/jaminan pendanaan dari lembaga keuangan;

13. penjelasan dan/atau komitmen biaya operasi dan pemeliharaan tahunan Operational Expenditure (OPEX) yang ditawarkan selama 5 (lima) tahun; dan

14. penjelasan dan/atau komitmen Capital Expenditure (CAPEX). d. Biaya Operational Expenditure (OPEX) dan Capital Expenditure (CAPEX) sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 4 dan huruf c angka 5 merupakan dasar untuk perhitungan tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa selama 5 (lima) tahun.

(1) Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilampirkan dalam surat penawaran. (2) Surat penawaran dan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib : a. disampaikan kepada Kepala Badan Pengatur sesuai batas waktu yang telah ditentukan; dan b. memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Lelang.

(3) Dokumen Penawaran yang telah disampaikan kepada Kepala Badan Pengatur sepenuhnya menjadi milik Badan Pengatur.

(1) Panitia Pelaksana Lelang melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Dokumen Penawaran dalam bentuk kertas kerja. (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemeriksaan Panitia Pelaksana Lelang terhadap: a. dokumen administrasi; b. dokumen teknis; dan c. dokumen finansial. (3) Evaluasi dokumen administrasi meliputi pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi. (4) Evaluasi dan Penilaian dokumen teknis meliputi pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan penilaian kemampuan teknis Badan Usaha untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi. (5) Evaluasi dokumen finansial meliputi pemeriksaan dokumen finansial dan evaluasi kemampuan finansial Badan Usaha untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi. (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. Tahap I, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi; dan b. Tahap II, yaitu penilaian dokumen teknis serta dokumen finansial yang terkait dengan kemampuan teknis dan kemampuan finansial Badan Usaha

dilakukan terhadap peserta Lelang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pada tahap I. (7) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Lelang berupa kertas kerja disampaikan kepada Komite sebagai bahan Sidang Komite. (8) Panitia Pelaksana Lelang menentukan bobot dari persyaratan teknis dan finansial. (9) Dalam hal Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang merupakan prakarsa dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Panitia Pelaksana Lelang memberikan kesempatan kepada Badan Usaha Pemrakarsa untuk melakukan penawaran besaran Capital Expenditure (CAPEX) dan Operational Expenditure (OPEX) sama atau lebih rendah terhadap Capital Expenditure (CAPEX) dan Operational Expenditure (OPEX) Badan Usaha yang mempunyai nilai tertinggi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (10) Dalam hal pendaftaran peserta Lelang hanya 1 (satu) Badan Usaha, dan Badan Usaha tersebut memenuhi persyaratan Lelang maka Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite melakukan penunjukan langsung terhadap Badan Usaha tersebut untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian pipa. (11) Apabila diperlukan, Panitia Pelaksana Lelang melakukan klarifikasi Dokumen Penawaran dengan Badan Usaha.

(1) Panitia Pelaksana Lelang menyusun rekapitulasi hasil evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran. (2) Ketua Panitia Pelaksana Lelang menyerahkan rekapitulasi hasil evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran kepada Kepala Badan Pengatur.

(3) Ketua Panitia Pelaksana Lelang mengusulkan urutan 3 (tiga) Badan Usaha calon pemenang Lelang. (4) Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite MENETAPKAN Badan Usaha calon pemenang. (5) Kepala Badan Pengatur mengumumkan Badan Usaha calon pemenang.

(1) Badan Usaha calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman calon pemenang Lelang. (2) Badan Usaha calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang mempunyai reputasi baik dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nilai yang ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan besaran 5% (lima per seratus) dari nilai investasi. (3) Jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Badan Usaha dinyatakan gugur apabila: a. tidak menyampaikan surat kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. tidak menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau c. mengundurkan diri. (5) Dalam hal calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Badan

Pengatur MENETAPKAN calon pemenang pada urutan berikutnya. (6) Dalam hal calon Pemenang tidak menyampaikan surat kesanggupan, jaminan pelaksanaan pekerjaan, atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Pengatur berhak mencairkan jaminan kesungguhan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a butir 6 untuk disetorkan ke Kas Negara. (7) Badan Usaha peserta Lelang yang bukan merupakan calon pemenang Lelang dan Badan Usaha calon pemenang Lelang selain yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak memperoleh kembali jaminan kesungguhan penawaran.

Jaminan pelaksanaan pekerjaan disimpan pada Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(1) Badan Usaha calon pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) berhak memperoleh kembali jaminan pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan pembangunan pipa selesai sesuai dengan jadwal yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran. (2) Dalam hal Badan Usaha calon Pemenang Lelang tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai jadwal yang telah diajukan dalam Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, maka Badan Pengatur berhak mencairkan sebesar 4% (empat per seratus) per bulan dari jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk disetorkan ke Kas Negara.

(1) Badan Usaha pemenang Lelang dan/atau pelaksana penugasan wajib melaksanakan pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah diajukan dalam Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3; (2) Badan Usaha pemenang Lelang wajib melaporkan kepada Badan Pengatur tentang perkembangan pembangunan sesuai jadwal yang diajukan dalam Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 setiap 3 (tiga) bulan sekali; (3) Badan Pengatur akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pipa. (4) Dalam hal Badan Usaha tidak merealisasikan pembangunan pipa : a. 4 (empat) bulan dari akhir jangka waktu pembangunan sesuai jadwal yang telah diajukan dalam Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 maka akan diberikan teguran pertama; b. 8 (delapan) bulan dari akhir jangka waktu pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah diajukan dalam Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 maka akan diberikan teguran kedua; dan c. 12 (dua belas) bulan dari akhir jangka waktu pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah diajukan dalam Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 maka pembangunan pipa akan dialihkan ke urutan pemenang berikutnya.

Pada saat Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 12/P/BPH MIGAS/III/2008 tentang Pedoman Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2016

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

ttd

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA