Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 tentang SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN BMKG

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BMKG.
4. Para Pejabat Tinggi Madya adalah Para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan BMKG
5. Inspektur adalah Inspektur BMKG.
6. Terperiksa adalah Pegawai yang menjadi obyek pemeriksaan atau pihak yang sedang diperiksa atas pelaporan pelanggaran.

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi : a. asas; b. pelaporan pelanggaran; c. sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (whistleblowing system);

d. hak dan kewajiban Terperiksa dan whistleblower; dan e. perlindungan dan penghargaan whistleblower.

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai pedoman : a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di BMKG; dan b. meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan di BMKG.

Pengelolaan whistleblowing system dilakukan dengan berdasarkan asas : a. adil/ tidak diskriminatif; b. kerahasiaan; c. transparan; d. jujur; e. akurat; f. akuntabel; dan g. praduga tak bersalah.

Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran di lingkungan BMKG dapat menyampaikan pelaporan di lingkungan BMKG.

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan whistleblower.

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa dugaan pelanggaran: a. korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. penyalahgunaan wewenang; c. pungutan liar; d. gratifikasi;

e. benturan kepentingan; f. kelalaian dalam pelaksanaan tugas; dan/atau g. perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan kewajibannya, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada: a. Pejabat Tinggi Madya; atau b. Inspektur. (2) Pejabat Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan kepada Inspektur.

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memuat : a. identitas yang jelas dan benar; dan b. uraian fakta terjadinya pelanggaran dengan disertai bukti.

Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan melalui : a. laporan langsung; dan/atau b. laporan tidak langsung.

(1) Laporan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan melalui tatap muka dan/atau surat. (2) Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan secara online melalui aplikasi pelaporan yang telah tersedia.

Pelaporan sebagamana dimaksud dalam Pasal 10 wajib ditindaklanjuti oleh Inspektur.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (whistleblowing system).

Penanganan pelaporan pelanggaran oleh Pegawai dilakukan melalui : a. verifikasi; dan/atau b. pemeriksaan.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Inspektur.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Tim Verifikasi. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pejabat fungsional auditor di lingkungan BMKG. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimakud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memiliki tugas dan wewenang : a. melakukan pengumpulan data dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pelaporan pelanggaran;

b. melakukan verifikasi dan analisis terhadap data dan keterangan yang dikumpulkan; c. mengumpulkan bukti awal yang cukup berdasarkan hasil verifikasi dan analisis; dan d. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi.

(1) Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d paling sedikit memuat : a. sumber informasi dan/atau pelaporan; b. uraian indikasi terjadinya pelanggaran; c. uraian indikasi jenis perbuatan pelanggaran; d. perkiraan waktu terjadinya indikasi pelanggaran; dan e. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. (2) Sistematika Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Inspektur.

Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagai dasar bagi Inspektur untuk MEMUTUSKAN laporan pelanggaran : a. ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; atau b. tidak ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit kerja di lingkungan BMKG yang memiliki tugas di bidang hukum, pengawasan, dan pembinaan sumber daya manusia. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari unsur unit kerja terkait di Lingkungan BMKG sesuai dengan substansi pelaporan pelanggaran yang ditangani.

(4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimakud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki tugas dan wewenang : a. melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti awal yang cukup; b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan pelaporan pelanggaran; c. meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai laporan yang disampaikan; d. melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. mengundang whistleblower, terperiksa dan pihak-pihak yang mungkin terkait dengan laporan yang disampaikan; f. MENETAPKAN atau MEMUTUSKAN ada atau tidak adanya pelanggaran; dan g. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Tim Pemeriksa dapat membuat berita acara permintaaan keterangan.

(1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g paling sedikit memuat : a. dasar pemeriksaan; b. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan; c. uraian jenis pelanggaran; d. fakta-fakta atau kejadian yang terungkap; e. penyebab dan dampak pelanggaran; f. kerugian keuangan negara yang mungkin timbul; g. pihak-pihak yang terlibat; h. bukti dan hasil pemeriksaan; i. telaah hukum; dan j. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

(2) Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus diklarifikasi kepada Terperiksa dan atasan langsung Terperiksa. (2) Dalam hal atasan langsung terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka atasan langsung Terperiksa tersebut tidak diikutkan dalam proses klarifikasi.

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g disampaikan kepada : a. Kepala Badan; b. Sekretaris Utama; c. atasan langsung Terperiksa secara berjenjang; dan d. pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditindaklanjuti dengan : a. MENETAPKAN sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran; atau b. MENETAPKAN pemulihan nama baik, dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Dalam sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (whistleblowing system), Terperiksa berhak : a. mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada asas praduga tidak bersalah; b. memberikan hak jawab; c. menyampaikan bukti bahwa tidak melakukan Pelanggaran; d. menghadirkan saksi yang meringankan; dan

e. mendapatkan pernyataan pemulihan nama baik apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran pada saat verifikasi dan/ atau pemeriksaan.

Dalam sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (Whistleblowing System), Terperiksa berkewajiban: a. memberi keterangan dengan benar dan jujur; b. bekerja secara kooperatif dengan Tim Pemeriksa; dan c. memenuhi panggilan di setiap tahapan yang dilaksanakan dalam penanganan pelaporan pelanggaran.

Dalam sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (Whistleblowing System), whistleblower berhak: a. dirahasiakan identitasnya; b. dapat memberikan pernyataan tanpa tekanan dari pihak manapun; c. tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian yang sedang atau yang telah diberikan; d. mengetahui perkembangan penanganan pelaporan pelanggaran; atau e. mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (Whistleblowing System), whistleblower berkewajiban: a. menyampaikan seluruh informasi yang sebenar-benarnya; b. penyampaian pelaporan pelanggaran tidak berindikasi kepentingan pribadi; c. penyampaian pelaporan pelanggaran tanpa adanya paksaan/pengaruh dari pihak lain; dan d. bersikap koorporatif pada saat memberikan informasi.

(1) Kepala Badan wajib memberikan perlindungan kepada whistleblower. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya pelaporan.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan cara: a. menjaga kerahasiaan identitas whistleblower; b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan; c. memberikan bantuan hukum; d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

(1) Kepala Badan dapat memberikan penghargaan kepada whistleblower sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pelaporan: a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum terbukti telah melawan hukum.

Dalam hal Terperiksa beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan pelaporan, dapat direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin.

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan laporan palsu dan/atau bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, ANDI EKA SAKYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY