Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP bidang penanaman modal, adalah kegiatan penyelenggaraan

Perizinan dan Nonperizinan

berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 3. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangna perizinan dan nonperizinan.

(1) Kepala BKPM mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dari Menteri Teknis/Kepala LPNK yang memiliki kewenangan atas urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi0kewenanganoPemerintah. (2) BKPM menyelenggarakan fungsi PTSP bidang penanaman modal atas dasar pendelegasian wewenang/penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BKPM melalui penugasan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Khusus penerbitan perizinan dan

nonperizinan yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM, Menteri Teknis/Kepala LPNK menugaskan pejabat Kementerian/LPNK di PTSP bidang penanaman modal di BKPM untuk memproses serta menandatangani produk nonperizinan penanaman modal.

Maksud penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM adalah sebagai upaya : a. terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel; b. terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Tujuan penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi BKPM dalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional.

Dalam penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, Kepala BKPM menugaskan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk MENETAPKAN visi, misi, moto dan janji pelayanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Layanan Perizinan Penanaman Modal terdiri atas: a. Izin Prinsip Penanaman Modal; b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha; c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha; e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha; i. Izin Pembukaan Kantor Cabang; j. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); dan k. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A). (2) Layanan Nonperizinan Penanaman Modal terdiri atas: a. fasilitas bea masuk atas impor mesin; b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; c. usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah- daerah tertentu; d. usulan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan; e. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); f. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); g. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); h. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); i. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA); dan j. Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Layanan informasi terdiri atas : a. Kebijakan penanaman modal; b. Pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; c. Laporan kegiatan penanaman modal; dan d. Penerimaan pengaduan masyarakat.

Pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM terdiri dari: a. Front Officer yang bertugas menerima permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; b. Back Officer yang bertugas memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; c. Help Desk yang bertugas memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM; d. Tata Usaha yang bertugas memberikan layanan pengambilan produk perizinan dan nonperizinan serta layanan administrasi persuratan BKPM; e. Layanan Pengaduan yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pemberian layanan perizinan dan nonperizinan serta informasi penanaman modal terkait penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM.

(1) Pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM adalah pejabat BKPM yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pelayanan penanaman modal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pejabat BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Front Officer adalah pejabat eselon IV di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, dan pejabat Kementerian Teknis yang mendapat penugasan. b. Back Officer adalah pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional umum di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM. c. Help Desk adalah pejabat eselon IV di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. d. Tata Usaha adalah pejabat eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional umum di lingkungan Bagian Tata Usaha, Biro Umum, Sekretariat Utama BKPM. e. Layanan Pengaduan adalah pejabat BKPM yang ditugaskan berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas. (3) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM diberikan pendidikan dan pelatihan.

Penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM dilaksanakan di gedung kantor BKPM.

(1) Komposisi ruangan penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM terdiri atas: a. Ruang Resepsionis; b. Ruang Tunggu; c. Ruang Layanan Front Office; d. Ruang Back Office; e. Ruang Help Desk; f. Ruang Tata Usaha; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. Ruang Layanan Pengaduan; h. Ruang Arsip; i. Ruang Pengambilan Formulir j. Toilet. (2) Prasarana penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang cacat.

Penyelengaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM harus dilengkapi dengan sarana kerja berupa komputer, jaringan internet, telepon, faksimili, jaringan telepon, mesin pengganda dokumen dan printer.

Penyelengaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM harus dilengkapi dengan media informasi berupa tanda arah lokasi kantor, papan nama kantor, petunjuk (panduan) layanan, dan leaflet/brosur jenis layanan.

(1) Penanam modal yang membutuhkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal untuk pelaksanaan operasional kegiatan usahanya dapat memanfaatkan layanan penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM. (2) Penanam modal yang membutuhkan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil nomor antrian layanan kecuali untuk layanan pengaduan. (3) Penanam modal yang membutuhkan layanan informasi penanaman modal menghubungi layanan Help Desk. (4) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal menghubungi Front Officer Pelayanan Penanaman Modal. (5) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan permohonan pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal menghubungi Front Officer Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan permohonan nonperizinan penanaman modal yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM menghubungi Front Officer Kementerian Teknis. (7) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengambilan produk perizinan dan nonperizinan penanaman modal menghubungi Tata Usaha BKPM. (8) Penanam modal yang menyampaikan pengaduan atas layanan yang diselenggarakan oleh PTSP bidang penanaman modal di BKPM menghubungi Desk Layanan Pengaduan.

(1) Pengambilan nomor antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan pada hari Senin – Jumat pada pukul 08.45 – 12.00 WIB. (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, dilaksanakan dengan pengaturan waktu sebagai berikut : a. Senin – Kamis : Pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Istirahat

: Pukul 12.00 – 13.30 WIB. b. Jumat

: Pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Istirahat

: Pukul 11.30 – 13.30 WIB.

(1) Pengambilan nomor antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. nomor antrian berdasarkan katagori layanan yang diinginkan; b. untuk layanan konsultasi, satu nomor antrian hanya berlaku untuk 1 (satu) orang,; c. untuk layanan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, 1 (satu) nomor antrian yang berlaku untuk 1 (satu) perusahaan; d. Front Officer memanggil nomor antrian 3 (tiga) kali, apabila setelah dilakukan pemanggilan nomor antrian dan yang bersangkutan tidak menghadap, Front Officer akan memanggil nomor antrian berikutnya; e. Front Officer tidak melayani tamu tanpa nomor antrian; f. apabila nomor antrian sudah terlewati, maka tamu wajib mengambil nomor antrian baru. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengambilan produk perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), harus dilakukan oleh orang yang menyampaikan permohonan kepada Front Officer dengan menunjukkan kartu identitas dan tanda terima permohonan asli.

Front Officer harus memiliki ciri khusus yang dapat dilihat dari: a. perilaku senyum, sapa, salam, sopan dan santun; b. pakaian seragam dan atribut.

Seluruh layanan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM tidak dipungut biaya.

(1) Front Officer Pelayanan Aplikasi dan Pelayanan Perizinan bertugas memberikan layanan penerimaan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang lengkap dan benar. (2) Front Officer Pelayanan Fasilitas bertugas memberikan layanan penerimaan permohonan nonperizinan dalam bentuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin/barang dan bahan (masterlist), dan fasilitas Pajak Penghasilan/PPh. (3) Back Officer Pelayanan Aplikasi, Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Fasilitas bertugas memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

(1) Front Officer Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertugas memberikan layanan penerimaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan permohonan pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal. (2) Back Officer Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertugas mengevaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan memproses pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Front Officer dan Back Officer Kementerian Teknis bertugas memberikan layanan penerimaan dan memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan nonperizinan yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM.

(1) Layanan Help Desk dilaksanakan oleh Front Officer Pengembangan Iklim Penanaman Modal. (2) Front Officer Pengembangan Iklim Penanaman Modal bertugas memberikan layanan informasi dan konsultasi untuk semua jenis layanan penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM.

(1) Layanan Pengaduan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditugaskan berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas. (2) Desk Layanan Pengaduan bertugas memberikan layanan penerimaan pengaduan atas semua jenis layanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal di BKPM.

Dalam penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal harus diterapkan e-government melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang terintegrasi.

Dalam rangka keterbukaan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal kepada pengguna layanan, penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM dilengkapi dengan online tracking system.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menciptakan Good Governance dan Clean Government ditetapkan Maklumat Kepala BKPM. (2) Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komitmen dan diketahui, dipahami serta dilaksanakan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum di lingkungan BKPM.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM ditetapkan Maklumat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. (2) Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komitmen dan diketahui, dipahami serta dilaksanakan oleh pejabat pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM.

Pejabat pelaksana fungsi PTSP di bidang penanaman modal di BKPM diberikan penghargaan dalam hal kedisiplinan dan perilaku baik, dengan mempertimbangkan: a. kesanggupan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel; dan b. ketepatan dalam melaksanakan standar operasional prosedur.

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa : a. diumumkan secara terbuka setiap awal bulan; b. diberikan pin penghargaan untuk pejabat pelaksana fungsi PTSP di bidang penanaman modal di BKPM yang memperoleh penghargaan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pejabat pelaksana fungsi PTSP di bidang penanaman modal di BKPM diberikan sanksi dalam hal ketidakdisiplinan dan perilaku buruk dengan mempertimbangkan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. ketidaksanggupan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel; dan b. ketidaktepatan dalam melaksanakan standar operasional prosedur.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa sanksi adminstratif sesuai ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM secara fungsional dilakukan oleh Kepala BKPM. (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dilakukan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

(1) Dalam penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, masyarakat dapat berperan pada proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penyelenggaraan dialog interaktif secara berkala.

Atas penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala BKPM.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKPM.

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id