Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Ekonomi Kreatif

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
2. Tunjangan kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan

Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. 3. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini. 4. Disiplin PNS adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. 5. Badan adalah Institusi yang membidangi ekonomi kreatif yaitu Badan Ekonomi Kreatif.

6. Kepala adalah pimpinan tertinggi Badan Ekonomi Kreatif yaitu Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

(1) Selain penghasilan yang berhak diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada PNS dan CPNS di lingkungan Badan, diberikan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan setiap bulan. (2) Tunjangan Kinerja bagi CPNS di lingkungan Badan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang. (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 dibayarkan dengan memperhitungkan komponen kehadiran dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a. pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu; b. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu; e. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Badan; f. pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas; g. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan h. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam

proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

(1) Hari kerja di lingkungan Badan yaitu 5 (lima) hari kerja mulai setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.30 - 16.00

waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 b. hari Jumat : Pukul 07.30 - 16.30

waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00 (3) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan, maka hari dan jam kerja pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

(1) Toleransi mengenai jam keterlambatan kerja adalah maksimal 90 (sembilan puluh) menit yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Kekurangan jumlah jam kerja efektif dikarenakan keterlambatan, wajib diganti langsung pada hari dimaksud dengan selama waktu keterlambatan. (3) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap pulang kerja sebelum waktunya.

Pegawai di lingkungan Badan wajib: a. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan b. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan mencatatkan kehadiran pada mesin pencatat elektronik. (2) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja. (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual apabila: a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dan/atau mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; atau c. terjadi keadaan kahar (force majeure) yaitu suatu keadaan/peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

(1) Pegawai yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan surat perintah dari pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum atau sesudah melaksanakan tugas kedinasan. (3) Dalam hal Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan atau kepulangan kerja dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan Surat Keterangan yang ditandatangani yang bersangkutan, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (4) Surat Perintah dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Pejabat eselon III atau Pejabat yang bertugas menangani kepegawaian pada unit organisasi/unit organisasi yang bersangkutan.

Pegawai yang telah mendapatkan ijin cuti, wajib menyampaikan surat ijin cuti kepada Pejabat eselon III atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada unit organisasi/unit organisasi yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan cuti.

Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, wajib menyampaikan Surat Perintah dimaksud kepada Pejabat eselon III atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani

kepegawaian pada unit organisasi/unit organisasi yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal keberangkatan atau 1 (satu) hari setelah pulang.

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. (2) Surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat eselon III atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada unit organisasi/satuan kerja yang bersangkutan.

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting atau mendesak, dapat mengajukan permohonan cuti karena alasan penting atau cuti tahunan, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada atasan langsung untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. (2) Surat ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat eselon III atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada unit organisasi/unit organisasi yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(1) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak, dapat mengajukan permohonan ijin kepada pimpinan unit kerjanya, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat eselon III atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada unit

organisasi/unit organisasi yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(1) Pencatatan kehadiran pegawai dilakukan setiap bulan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon I di lingkungan Badan. (2) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran pegawai kepada Biro Umum dan Kepegawaian. (3) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat setiap tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 6 jatuh pada hari libur, dengan tembusan kepada inspektorat.

(1) Apabila mesin pencatat kehadiran pegawai tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencatatan kedatangan dan kepulangan kerja pegawai dilakukan dengan mengisi Formulir Daftar Hadir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (2) Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan unit organisasi yang bersangkutan. (3) Pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perekapan kehadiran pegawai sesuai Daftar Hadir untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada unit organisasi masing-masing.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai kepada atasan langsung, dengan tembusan inspektorat.

(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang sebelum waktunya; d. tidak berada ditempat tugas; dan/atau e. tidak mengisi daftar hadir tanpa alasan yang sah. (2) Pegawai tidak dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan alasan yang sah. (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat ijin/pemberitahuan yang disetujui oleh: a. Pejabat eselon II, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat eselon III; b. Pejabat eselon III, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat eselon IV; dan/atau c. Pejabat eselon IV, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh staf atau pegawai. (4) Surat izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (5) Surat izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum

waktunya, tidak berada ditempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir. (6) Surat izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

(1) Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) apabila: a. tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai dengan ketentuan mengenai hari dan jam kerja; c. tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif ini; d. tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan/atau pulang kerja juga dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya. (2) Penghitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan konversi 7,5 jam (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (3) Terhadap pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja dan telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, pejabat yang berwenang pada unit organisasi masing-masing wajib menjalankan prosedur penjatuhan hukuman disiplin dan pembinaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya disampaikan kepada:

a. atasan langsung dari pejabat yang berwenang; dan b. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian.

(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran pemberian Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan (grading) dengan indeks tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Besaran tunjangan kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya. (2) Besaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (3) Besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Badan, hanya diberikan satu tunjangan jabatan struktural atau fungsional tertentu yang menguntungkan bagi yang bersangkutan.

(1) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen dan mendapat tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi. (3) Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih kecil daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah selisih tunjangan profesi dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatannya. (4) Bagi dosen yang belum mendapatkan sertifikasi dibayarkan sebesar selisih dari yang seharusnya diterima pada kelas jabatan sertifikasi selaku dosen dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan.

(1) Besaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusanpengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

(1) Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada: a. pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugasselama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari; b. pegawai yang terlambat masuk kerja; c. pegawai yang pulang sebelum waktunya; d. pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan e. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. (2) Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan 4 huruf d, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; atau c. hukuman disiplin berat. (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; b. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan c. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

(4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (5) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan d. sebesar 100% (seratus persen), jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif. (6) Pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Tunjangan Kinerja pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya oleh unit organisasi di masing-masing unit organisasi yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja. (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada 1 (satu) hari kerja sebelum atau sesudah tanggal 20 (dua puluh). (3) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan, sekurang- kurangnya selama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu).

(1) Pejabat eselon III atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada unit organisasi/unit organisasi masing-masing menyusun kelengkapan administrasi pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai (RDHP). (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dari unit kerja kepada unit organisasi di masing-masing unit organisasi yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlaku Peraturan Kepala Badan ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan ini. (3) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan ini dan pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan sebelumnya.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 10 Mei 2016

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 23 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA