Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

2. Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat dengan PNS BAPETEN adalah PNS dan Calon PNS BAPETEN yang bertugas di lingkungan BAPETEN dan PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada BAPETEN.

3. Disiplin PNS BAPETEN adalah kesanggupan PNS BAPETEN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

4. Kode Etik PNS BAPETEN adalah pedoman sikap dan perilaku bagi PNS BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari- hari.

5. Majelis Penegakan Kode Etik dan Disiplin yang selanjutnya disingkat MPKED adalah lembaga nonstruktural BAPETEN yang bertugas melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS BAPETEN.

6. Pejabat yang Berwenang Menghukum selanjutnya disingkat PBM adalah sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Inspektur Keselamatan Nuklir adalah pegawai BAPETEN yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan inspeksi.

8. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.

9. Pimpinan BAPETEN adalah Pejabat Eselon I di lingkungan BAPETEN.

(1) Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin PNS BAPETEN. (2) Peraturan Kepala BAPETEN ini tidak mengatur pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja. (3) Pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

(1) Tujuan penegakan Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memastikan PNS BAPETEN mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. (2) Tujuan penegakan Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memastikan PNS BAPETEN mematuhi disiplin yang telah ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan memahami bentuk sanksi terhadap pelanggaran disiplin.

(1) Setiap PNS BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada kode etik PNS sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik PNS BAPETEN yang diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini. (2) Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) PNS BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS BAPETEN dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 15 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. (2) PNS BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS BAPETEN selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(1) PNS BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. (2) PBM wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. (3) Hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (4) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Untuk melaksanakan penegakan Kode Etik PNS BAPETEN dan Disiplin PNS BAPETEN, Kepala BAPETEN MENETAPKAN MPKED.

Keanggotaan MPKED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. 5 (lima) orang Anggota.

(1) MPKED mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. memanggil dan memeriksa PNS BAPETEN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN; b. memberikan rekomendasi kepada PBM tentang penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan/atau hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN; dan c. memberikan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN kepada Kepala BAPETEN. (2) MPKED dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin mempunyai kewenangan menghadirkan saksi atau pejabat terkait.

(1) Tugas dan tanggung jawab MPKED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk penegakan disiplin terhadap ketentuan jam kerja. (2) Penegakan terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

(1) MPKED menerima masukan berupa instruksi Pimpinan BAPETEN, laporan, data, atau informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN oleh PNS di lingkungan BAPETEN. (2) MPKED mulai bekerja dengan melakukan pemeriksaan atas terjadinya dugaan pelanggaran terhadap PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

(1) MPKED menentukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan termasuk ke dalam pelanggaran tingkat ringan, sedang, atau berat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (2) MPKED menentukan sanksi kode etik yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik yang diduga terjadi sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) MPKED menentukan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan termasuk melanggar kewajiban PNS atau larangan terhadap PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (2) MPKED menentukan hukuman disiplin yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga terjadi berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin tingkat ringan, MPKED menyerahkan urusan penegakan disiplin kepada PBM. (2) Untuk penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan, PBM mengikuti mekanisme sesuai Pasal 23 dan Pasal 24 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. (3) Untuk pelanggaran kode etik tingkat ringan, MPKED menjatuhkan sanksi sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (4) Terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat, MPKED dapat memeriksa adanya dugaan telah terjadi pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat. (5) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, MPKED melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan mekanisme sesuai Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010. (6) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat, MPKED melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan mekanisme sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada Padal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, MPKED wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan.

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pemanggilan terhadap PNS ditemukan bukti adanya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin tingkat sedang atau berat, MPKED memberikan rekomendasi kepada PBM untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. (2) PBM memberikan putusan berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

(1) Apabila PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin menerima putusan, PBM mengeksekusi penjatuhan hukuman disiplin. (2) Apabila PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak menerima putusan, dapat menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 42 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010. (3) Putusan dan eksekusi atas penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010.

(1) MPKED wajib membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran disiplin kode etik dan/atau disiplin oleh PNS di lingkungan BAPETEN. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPETEN setiap selesai melakukan pemeriksaan.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN