PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
- Benda berharga adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya, ekonomi dan lainnya.
- Kapal yang tenggelam adalah kapal Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, Cina dan kapal lain yang tenggelam di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia sekurang-kurangnya selama 50 (lima puluh) tahun.
- Pengangkatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, survei dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.
- Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk Pemerintah.
Pasal 2
(1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Panitia Nasional Pengangkatan
dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Panitia Nasional.
(2) Panitia Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
Pasal 3
Panitia Nasional mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan kegiatan Departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan pengangkatan, pengangkutan, dan pemanfaatan benda-benda berharga;
- menyiapkan peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga;
- menyiapkan pembentukan Badan Pengelola dalam rangka pengangkatan dan
PRESIDEN
pemanfaatan benda-benda berharga;
- memberikan rekomendasi mengenai izin pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga kepada Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian atas proses pengangkatan, pengangkutan, dan pemanfaatan benda-benda berharga.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Panitia Nasional menyelenggarakan fungsi:
- pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga;
- penyusunan ketentuan dan persyaratan pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga;
- pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengangkatan, pengangkutan, dan pemanfaatan benda-benda berharga.
Pasal 5
(1) Susunan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:
- Ketua : Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- Wakil Ketua I : Menteri Pendidikan Nasional;
- Wakil Ketua II : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- Sekretaris I merangkap Anggota sekaligus sebagai pelaksana harian : Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- Sekretaris II merangkap Anggota : Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional;
- Anggota : a. Sekretaris Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- Direktur Jenderal dari Departemen Pertahanan;
- Direktur Jenderal dari Departemen Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal dari Departemen Luar Negeri;
PRESIDEN
- Direktur Jenderal dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan;
- Direktur Jenderal dari Departemen Keuangan;
- Direktur Jenderal dari Departemen Perhubungan;
- Direktur Jenderal dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, Sekretariat Kabinet.
(2) Rincian Susunan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan usulan dari pimpinan departemen atau instansi masing-masing.
Pasal 6
zin pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini harus disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan baru yang ditetapkan oleh Panitia Nasional berdasarkan Keputusan Presiden ini.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Panitia Nasional dibebankan kepada anggaran Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8
Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan membentuk Tim Teknis dan menyusun ketentuan teknis sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 9
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, dinyatakan tidak berlaku.
PRESIDEN
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000
INDONESIA,
ttd
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di wilayah perairan Indonesia, perlu dibentuk Panitia Nasional yang mempertimbangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaannya;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Teritoriale Zee-en Maritieme Kringen Ordonantie, Staatsblad Nomor 442 Tahun 1939 juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
- Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;
- Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;