JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Perdagangan meliputi penerimaan dari:

• jasa pelatihan fungsional kemetrologian;
• jasa pendidikan tinggi;
• jasa sertifikasi;
• jasa di bidang perdagangan berjangka komoditi;
• jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
• denda administratif;
• jasa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
• jasa pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di luar negeri;

1. penerimaan dari kegiatan hasil penyelenggaraan promosidagang; dan

• jasa pemeriksaan produk halal.

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf f meliputi:

• denda administratif atas pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban imbal beli pengadaan barang pemerintah asal impor yang belum direalisasikan;
• denda administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi; dan
• denda ...

SK No172139A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• denda administratif terhadap pelaku usaha terkait pelanggaran di sektor perdagangan.

(2) Besaran dan tata cara pengenaan denda administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

( 1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g dan huruf i dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

se bagaimana dimaksud pada ayat {1) se besar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

(3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal4

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pelatihan fungsional kemetrologian dengan model pembelajaran blended learning tidak termasuk biaya akomodasi, biaya transportasi, dan biaya konsumsi.

(2) Biaya akomodasi, biaya transportasi, dan biaya konsumsi,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan" antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berasal dari jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berlaku untuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) Tarif ...

SK No 172138 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
• Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk usaha menengah dapat ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Kriteria skala usaha mikro, kecil, dan menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dikhususkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta diberlakukan untuk personil.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan di luar kantor Kementerian Perdagangan tidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, biaya transportasi, biaya visa, biaya asuransi perjalanan dan/ atau biaya tes kesehatan.

(3) Biaya akomodasi, uang harian, biaya transportasi, biaya

visa, biaya asuransi perjalanan dan/ atau biaya tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ...

SK No 172137 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

( 1) Dalam hal jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk usaha besar tidak disediakan atau disediakan sebagian oleh pihak pemberi layanan yang berasal dari luar pemerintah, jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa sertifikasi dapat diberikan oleh pemerintah, dengan tarif Jasa Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Kriteria skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang berasal dari bagian pemerintah, besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar persentase yang diatur dalam kontrak kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan pihak ketiga dalam pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang.

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pemeriksaan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif pemeriksaan produk halal.

(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak kementerian/lembaga

yang dipungut oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia berupa jasa pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat ( 1) huruf h ditetapkan sebagai Penerimaan

Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perdagangan.

(2) Jenis ...

SK No 172136 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara lain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa layanan jasa sertifikasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan layanan jasa pendidikan tinggi untuk mahasiswa yang berprestasi akademik, mahasiswa kurang mampu, dan mahasiswa terkena bencana alam. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 12 ...

SK No 172129 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan wajib disetor ke kas negara.

Dalam hal penyelenggaraan promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 1 belum mencantumkan bagian pemerintah dalam persentase tertentu pada kontrak kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan pihak ketiga yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

Pasal 14 ...

SK No 172135 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Sertifikat produk untuk usaha besar yang telah terbit

dan masih berlaku, dilakukan layanan sertifikasi produk berupa asesmen, pengambilan contoh, sertifikasi, dan pemantauan mutu dengan tarif atas jenis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat.

(2) Pelayanan jasa sertifikasi produk usaha besar yang

masih dalam proses pemberian layanan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap dilakukan pemrosesan dengan tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan.

(3) Sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6894

SK No 189600 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

I. JASA PELATIHAN FUNGSIONAL

KEMETROLOGIAN

A. Model Pembelajaran Blended Leaming per orang 472.000,00 per hari

B. Model Pembelajaran Fully Online per orang 101.000,00 Leaming per hari

II. JASA PENDIDIKAN TINGGI

A. Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa per orang 205.000,00

B. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per orang 5.100.000,00 per semester

C. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Semester Akhir

1. Program Diploma - III (Pasca per orang 250.000,00 Semester VI) per SKS

2. Program Diploma - IV (Pasca per orang 250.000,00 Semester VIII) per SKS

D. Biaya ...

SK No 189599 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

D. Biaya Penyelenggaraan Perkuliahan per orang 150.000,00 Pasca Sidang Tugas Akhir

E. Biaya Penyelenggaraan Semester per orang 240.000,00 Pendek per SKS

F. Biaya Cuti Akademik per orang 150.000,00 per semester

G. Biaya Wisuda per orang 800.000,00

H. Biaya Uji Kompetensi per orang 150.000,00 per skema

III. JASA SERTIFIKASI

A. Sertifikasi Produk

I. Badan Usaha Dalam Negeri

• Pendaftaran per 500.000,00 pengajuan

• Audit Kecukupan Dokumen per 1.000.000,00 Sistem Mutu Perusahaan perusahaan

• Asesmen Sistem Manajemen per orang 1. 750.000,00 dan Proses Produksi per hari

• Asesmen Proses Produksi per orang 1.300.000,00 per hari

• Pengambilan Contoh per orang 900.000,00 per hari

• Kajian Sertifikasi Awal/ per 4.600.000,00 Re-sertifikasi perusahaan

• Kajian Sertifikasi Survailen per 500.000,00 perusahaan

• Kajian ... SK No 172188A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

• Kajian Sertifikasi Tipe I per 500.000,00 perusahaan

• Penerbitan Sertifikat per sertifikat 100.000,00

• Pemantauan Mutu Produk per produk 3.200.000,00 Pelanggan Sertifikasi

• Paket Penambahan Ruang per paket 500.000,00 Lingkup ( 1 paket maksimum 3 merek)

1. Badan Usaha Asing di Luar Negeri

• Pendaftaran per 1.000.000,00 pengajuan

• Audit Kecukupan Dokumen per 2.000.000,00 Sistem Mutu Perusahaan perusahaan

• Asesmen Sistem Manajemen per orang 3.500.000,00 dan Proses Produksi per hari

• Asesmen Proses Produksi per orang 3.000.000,00 per hari

• Pengambilan Contoh per orang 2.500.000,00 per hari

• Kajian Sertifikasi Awai/Re- per 18.000.000,00 sertifikasi perusahaan

• Kajian Sertifikasi Survailen per 1.650.000,00 perusahaan

• Kajian Sertifikasi Tipe I per 1.500.000,00 perusahaan

• Penerbitan Sertifikat per sertifikat 200.000,00

• Pemantauan Mutu Produk per produk 12.000.000,00 Pelanggan Sertifikasi

SK No 172187 A k) Paket ... jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

• Paket Penambahan Ruang per paket 2.750.000,00 Lingkup ( 1 paket maksimum 3 merek)

B. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

1. Badan Usaha Dalam Negeri

• Pendaftaran per 1.000.000,00 pengaJuan

• Audit Kecukupan Dokumen per ruang 1.000.000,00 Sistem Mutu Perusahaan lingkup

• Asesmen Sistem Mutu per orang 1.750.000,00 Perusahaan dan Pelaporan per hari Hasil Asesmen

• Asesmen Sistem Mutu per orang 1.300.000,00 Perusahaan per hari

• Evaluasi Komite Teknis per 2.500.000,00 perusahaan

• Penerbitan Sertifikat per sertifikat 1.500.000,00

1. Badan Usaha Asing di Luar Negeri

• Pendaftaran per 2.750.000,00 pengajuan

• Audit Kecukupan Dokumen per ruang 3.300.000,00 Sistem Mutu Perusahaan lingkup

• Asesmen Sistem Mutu per orang 1. 750.000,00 Perusahaan dan Pela po ran per hari Hasil Asesmen

• Asesmen Sistem Mutu per orang 1.300.000,00 Perusahaan per hari

• Evaluasi . . .

SK No 172186 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

• Evaluasi Komite Teknis per 6.600.000,00 perusahaan

• Penerbitan Sertifikat per sertifikat 1.650.000,00

C. Sertifikasi Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

1. Permohonan sertifikasi

• Asesmen per 5.000.000,00 permohonan

• Asesmen Ulang per 5.000.000,00 permohonan

• Survailen per 5.000.000,00 permohonan

• Penambahan ruang lingkup per 5.000.000,00 permohonan

1. Pelaksanaan Asesmen per orang 3.500.000,00 per hari

2. Asesmen Penilaian per kegia tan 20.000.000,00 Lembaga/ Instansi

3. Survailen Penilaian per kegiatan 5.000.000,00 Lembaga/lnstansi

D. Sertifikasi Personil

1. Pendaftaran per orang 250.000,00

2. Uji Kompetensi Petugas Pengambilan Contoh (PPC)

• Uji Kompetensi Tingkat I per komoditi 700.000,00 per orang
• Uji Kompetensi Tingkat II per komoditi 950.000,00 per orang

SK No 172185 A c) Uji ... jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

• Uji Kompetensi Tingkat III per komoditi 1.200.000,00 per orang

1. Penambahan Ruang Lingkup per komoditi 150.000,00 per orang

2. Uji Kompetensi Tenaga Penguji Laboratorium

• Uji Kompetensi Tingkat I per orang 700.000,00

• Uji Kompetensi Tingkat II per orang 950.000,00

• Uji Kompetensi Tingkat III per orang 1.200.000,00

• Uji Kompetensi Tingkat IV per orang 1.500.000,00

1. Uji Kompetensi Perantara Perdagangan Properti

• Uji Kompetensi Tingkat I per orang 700.000,00

• Uji Kompetensi Tingkat II per orang 950.000,00

1. Uji Kompetensi Tenaga Jasa Survey Komoditas Perdagangan

• Uji Kompetensi Tingkat I per orang 700.000,00

• Uji Kompetensi Tingkat II per orang 950.000,00

• Uji Kompetensi Tingkat III per orang 1.200.000,00

1. Kajian Sertifikasi Personil per orang 200.000,00

2. Penerbitan Sertifikat per sertifikat 150.000,00

3. Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemetrologian

• Juru Ukur, Takar, dan per orang 1.200.000,00 Timbang

• Reparatir ...

SK No 172184 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

• Reparatir Alat Ukur, Alat per orang 1.600.000,00 Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan
• Teknisi Metrologi Legal per orang 3.000.000,00

1. Paket Sertifikasi Personel per paket 8.500.000,00

IV. JASA DI BIDANG PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI

A. Pemberian Pelayanan Sertifikasi Pendaftaran bagi Pedagang Berjangka:

1. Perseorangan per 1.000.000,00 permohonan

2. Perusahaan per 2.500.000,00 permohonan

B. Pemberian Persetujuan Kepada Bank per pemohon 5.000.000,00 Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan

C. Pemberian Pelayanan untuk per 1.000.000,00 Persetujuan kepada Pialang Berjangka permohonan Dalam Negeri untuk Menyalurkan Amanat Nasabah Dalam Negeri ke Bursa Berjangka Luar Negeri

D. Pelayanan Ujian dalam Rangka per 500.000,00 Sertifikasi bagi Wakil Pialang permohonan Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

E. Izin Usaha di bidang Berjangka Komoditi

1. lzin U saha Bursa Berjangka per 20.000.000,00 permohonan

2. Izin ...

SK No 172183 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

1. Izin Usaha Lembaga Kliring per 20.000.000,00 Berjangka permohonan

2. Izin Usaha Pialang Berjangka per 10.000.000,00 permohonan

3. Izin Usaha Penasihat Berjangka per 10.000.000,00 permohonan

4. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana per 10.000.000,00 Berjangka permohonan

F. Izin Wakil di Bidang Berjangka Komoditi

1. lzin Wakil Pialang Berjangka per 500.000,00 permohonan

2. Izin Wakil Penasihat Berjangka per 500.000,00 permohonan

3. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana per 500.000,00 Berjangka permohonan

G. Pembukaan Kantor Cabang Pialang per 7.500.000,00 Berjangka permohonan

H. Persetujuan Bursa Berjangka dalam per 5.000.000,00 Rangka Perdagangan Kontrak permohonan Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif Lainnya Berdasarkan Subyek Komoditi

I. Persetujuan Bursa Berjangka dalam per 5.000.000,00 Rangka Penyelenggaraan Pasar Fisik permohonan Komoditi Berdasarkan Subyek Komoditi J. Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka per 5.000.000,00 dalam Rangka Penyelenggaraan Kliring permohonan dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik di Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi

SK No 172182 A K. Persetujuan ... jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

K. Persetujuan Peserta Sistem per 10.000.000,00 Perdagangan Alternatif permohonan L. Persetujuan Penyelenggara Sistem per 15.000.000,00 Perdagangan Alternatif permohonan

M. Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi di per 15.000.000,00 Bursa Berjangka Berdasarkan Subyek permohonan Komoditi

N. Persetujuan Pengelola Tempat per 10.000.000,00 Penyimpanan Pasar Fisik di Bursa permohonan Berjangka Berdasarkan Subyek Komoditi

1. Persetujuan Perantara Perdagangan per 10.000.000,00 Fisik di Bursa Berjangka Berdasarkan permohonan Subyek Komoditi

P. Persetujuan kepada Bank Penitipan per 5.000.000,00 Sentra Dana Berjangka permohonan

JASA PENGGUNAAN SARANA DAN

V. PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN

FUNGSI

A. Fasilitas Ruangan

1. Ruang Kelas

• Ruang Kelas Kapasitas 20 per hari 600.000,00 orang (8 jam per hari)

• Tambahan Biaya Ruang Kelas per jam 100.000,00 Kapasitas 20 9rang

• Ruang Kelas Kapasitas 30 per hari 900.000,00 orang (8 jam per hari)

• Tambahan Biaya Ruang Kelas per jam 150.000,00 Kapasitas 30 orang

1. Ruang ... SK No 172181 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

1. Ruang Serba Guna

• Ruang Serba Guna Kapasitas per hari 1.000.000,00 75 orang (6 jam per hari)

• Tambahan Biaya Ruang Serba per jam 300.000,00 Guna Kapasitas 75 orang

• Ruang Serba Guna Kapasitas per hari 3.000.000,00 150 orang (6 jam per hari)

• Tambahan Biaya Ruang Serba per jam 300.000,00 Guna Kapasitas 150 orang

• Ruang Serba Guna Kapasitas per hari 6.000.000,00 500 orang (6 jam per hari)

• Tambahan Biaya Ruang Serba per Jam 500.000,00 Guna Kapasitas 500 orang

B. Asrama

1. Kamar Asrama Kapasitas 2 orang per orang 150.000,00 per hari

2. Kamar Asrama Kapasitas 3 orang per orang 100.000,00 per hari

3. Kamar Asrama Kapasitas 4 orang per orang 75.000,00 per hari

C. Kendaraan

1. Bis kapasitas 20 - 25 orang per hari 1.000.000,00 (Penggunaan Dalam Kota)
2. Bis kapasitas 20 - 25 orang per hari 2.500.000,00 (Penggunaan Luar Kota)

D. Tempat Uji Kompetensi Kemetrologian

1. Instalasi . . .SK No 172180 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

(Rupiah)

1. lnstalasf Pengujian per instalasi 1.000.000,00 per hari
2. Alat Kemetrologian per alat 200.000,00 per hari E. Fasilitas Sarana dan Prasarana per paket 1.000.000,00 Tera/Tera Ulang per kegiatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

~~ erundang-undangan dan ·strasi Hukum,

~·~,==~--..L..LI-J111~ ~

i vanna Djaman -....;;; __·;,::>~"

SK No 189596 A jdih.kemenkeu.go.id