Pasal 10

(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak kementerian/lembaga

yang dipungut oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia berupa jasa pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat ( 1) huruf h ditetapkan sebagai Penerimaan

Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perdagangan.

(2) Jenis ...

SK No 172136 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.