Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Perdagangan meliputi penerimaan dari:

• jasa pelatihan fungsional kemetrologian;
• jasa pendidikan tinggi;
• jasa sertifikasi;
• jasa di bidang perdagangan berjangka komoditi;
• jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
• denda administratif;
• jasa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
• jasa pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di luar negeri;

1. penerimaan dari kegiatan hasil penyelenggaraan promosidagang; dan

• jasa pemeriksaan produk halal.

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf f meliputi:

• denda administratif atas pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban imbal beli pengadaan barang pemerintah asal impor yang belum direalisasikan;
• denda administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi; dan
• denda ...

SK No172139A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• denda administratif terhadap pelaku usaha terkait pelanggaran di sektor perdagangan.

(2) Besaran dan tata cara pengenaan denda administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.