PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44

(1) Program JKK dan JKM diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (21 Program JKK dan JKM bagi Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara yang berstatus calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjaqiian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. (3) Program JKK dan JKM bagi Pekerja yang beke{a pada penyelenggara negara selain Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Peserta program JKK dan JKM terdiri atas: Peserta penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan Peserta bukan penerima Upah. a. b c. SK No 191005 A (2)Peserta... TNIItrNEFIA l2l Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggiara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pekerja pada perusahaan; b, Pekerja pada orang perseorangan; dan c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. (3) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima Upah. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: (1)

Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) direkomposisi untuk luran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen), sehingga Iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi: a. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10olo (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan; b, tingkat risiko rendah sebesar O,40% (nol koma empat puluh persen) dari Upah sebulan; c. tingkat risiko sedang sebesar 0,75olo (nol koma tujuh puluh lima persen) dari Upah sebulan; d. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma tiga. belas persen) dari Upah sebulan; dan e.tingkat... SK No 191006A LIK (2t e. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam puluh persen) dari Upah sebulan. Besaran Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Peserta penerima Upah yang wajib dan telah terdaftar sebagai Peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan. Besaran Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak direkomposisi dan tetap berlaku bagi: a. Peserta penerima Upah yang tidak terdaftar sebagai Peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan; atau b. Peserta penerima Upah yang masih tertunggak Iurannya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sampai dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini dan belum dibayarkan lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. (3) Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direkomposisi untuk Iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar O,loolo (nol koma sepuluh persen), sehingga Iuran JKM menjadi O,2Oo/o (nol koma dua puluh persen) dari Upah sebulan. (21 Besaran Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Peserta penerima Upah yang wajib dan telah terdaftar sebagai Peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan. (3) Besaran Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak direkomposisi dan tetap berlaku bagi: a. Peserta . . . SK No 180392A TiITIitrIlillrtrtrIlEEtrtr Peserta penerima Upah yang tidak terdaftar sebagai Peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan; atau Peserta penerima Upah yang masih tertunggak Iurannya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sampai dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini dan belum dibayarkan lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25El sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelayanan kesehatan untuk dugaan Kecelakaan Kerja sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan. (21 Penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan status dugaan Kecelakaan Kerja disimpulkan atau ditetapkan sebagai Kecelakaan Kerja. (3) Penyimpulan atau penetapan status Kecelakaan Ke{a atau bukan Kecelakaan Kerja dilakukan paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan. (41 Pelayanan kesehatan untuk Peserta atas dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama atau yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagalerjaan dan/ atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam . . . a. b SK No 180393 A II I UK (5) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan merupakan Kecelakaan Kerja, semua biaya pelayanan kesehatan menjadi manfaat JKK yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan Kecelakaan Kerja, semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau penyelenggara jaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (6) dikoordinasikan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau penyelenggara jaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan mengenai tata cara penyimpulan atau penetapan status Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 25El (1) Pelayanan kesehatan untuk dugaan penyakit akibat kerja sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan. SK No 180394A (2) Penjaminan . . . J PRES'DEN NEPUBUT INDONESIA -9 (21 Penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan status dugaan penyakit akibat kerja disimpulkan atau ditetapkan sebagai penyakit akibat kerja. (3) Penyimpulan atau penetapan status penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan. (4) Pelayanan kesehatan untuk Peserta atas dugaan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama atau yang tidak bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal dugaan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan merupakan penyakit akibat kerja, semua biaya pelayanan kesehatan menjadi manfaat JKK yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Dalam hal dugaan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan penyakit akibat kerja, semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikoordinasikan antara BPJS Ketenagalerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (8) Ketentuan . . . SK No 180395 A II3 il n (8) Ketentuan mengenai tata cara penyimpulan atau penetapan status penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas. Angka 6

(1) Peserta, keluarga Peserta, serikat Pekerja/ serikat buruh di tempat Pemberi Kerja, danlatau fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memberitahukan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan penyakit akibat kerja yang dialami oleh Peserta penerima Upah kepada Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dinas provinsi yang membidangi unit Pengawas Ketenagakerj aan setempat, atau satuan kerja pemerintah pusat/ daerah yang membidangi kepegawaian. (21 Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, unit Pengawas Ketenagakerjaan setempat, atau satuan kerja pemerintah pusat/daerah yang membidangi kepegawaian yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan penjaminan pelayanan kesehatan terlayani pada saat menerima pemberitahuan. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pemberi Kerja untuk melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja. SK No 180396A (4) Dalam . . . PRESIDET{ REPUEUK INDONEgIA (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama dengan tetap memastikan pelayanan kesehatan diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada Peserta. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Serikat Pekerja/ serikat buruh yang Peserta bukan penerima Upah menjadi anggotanya, wadah atau kelompok tertentu, danlatau fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memberitahukan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan penyakit akibat kerja yang dialami oleh Peserta bukan penerima Upah kepada BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, atau unit Pengawas Ketenagakerjaan setempat. (2) BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, atau unit Pengawas Ketenagakerjaan setempat yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan penjaminan pelayanan kesehatan terlayani pada saat menerima pemberitahuan. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Peserta bukan penerima Upah dan/ atau keluarganya untuk melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja. (4) Dalam . . . SK No 180397A r=rr{JTf:If IilVrT.TIf+TA -t2- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama dengan tetap memastikan pelayanan kesehatan diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada Peserta. Ketentuan ayat (21 Pasa-l 50 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan promotif dan preventif bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. (1a) BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan kegiatan promotif dan preventif bagi Peserta bukan penerima Upah dan Pekerja migran Indonesia. (2) Ketentuan mengenai kegiatan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 180398A Agar PRESIDEN REPUBUK INDONESIA Agar setiap , orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Repu6tk Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jalarta pada tanlgal O Oktober iOZS MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 128 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARI,AT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perrrndang-undangan dan strasi Hukum, ttd SK No 177020A ilvanna Djaman REPUEUK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KER.IA DAN JAMINAN KEMATIAN I. UMUM Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertqluan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial b"g: seluruh rak5rat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami Kecelakaan Keqa, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Untuk mewujudkan komitmen sistem jaminan sosial dimaksud, telah disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dengan berlakunya kedua Undang-Undang tersebut, pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional harus terlaksana dalam bingkai perlindungan sosial yang utuh untuk melindungi Peserta dari risiko sosial baik pada saat bekerja maupun tidak bekerja. Peraturan - - - SK No 177021 A NEPUELIK INDONESIA -2 Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi Peserta yang mengalami risiko Kecelakaan Kerja. Dampak dari Kecelakaan Kerja tersebut tentu akan mengakibatkan Peserta kehilangan mata pencaharian sehingga berdampak terhadap biaya hidup Peserta dan keluarganya. Namun demikian, memperhatikan dinamika perlindungan jaminan sosial yang terjadi, kehilangan mata pencaharian serta merta tidak hanya dimaknai sebagai akibat Kecelakaan Kerja, akan tetapi terdapat situasi lainnya yang mengakibatkan Peserta kehilangan mata pencaharian yaitu saat terjadi pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian jaminan sosial bagi Peserta yang kehilangan pekerjaan dapat berjalan optimal, telah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ter:tar:g Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 lenlang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang salah satunya mengatur jaminan sosial bagi Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Bentuk jaminan sosial bagi Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu berupa program jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini dilaksanakan dengan tidak menambah beban Iuran bagi Pekerja maupun Pemberi Kerja yaitu dilakukan melalui rekomposisi Iuran program JKK dan program JKM. Rekomposisi Iuran program dilakukan dengan mengalihkan sebagian luran program JKK dan program JKM untuk pembayaran Iuran program jaminan kehilangan pekerjaan, dengan tidak mengurangi manfaat yang diterima oleh Peserta. Selain hal sebagaimana dimaksud di atas, beberapa pengaturan lain seperti cakupan kepesertaan, pemberian manfaat pada dugaan Kecelakaan Kerja dan dugaan penyakit akibat kerja, pelaporan, serta kegiatan promotif dan preventif dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM juga perlu dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan perlindungan bagi Peserta. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perrierintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. II. PASAL. . . SK No 180401A REPUELIK INDONESIA II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1