Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PERGURUAN TINGGI SWASTA

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : a. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan; b. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan; c. Bantuan adalah pemberian sebagian kebutuhan perguruan tinggi swasta dari pemerintah untuk membantu perkembangan dan peningkatan mutu pendidikannya; d. Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta adalah badan hukum yang bersifat sosial yang dapat berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan wakaf yang pendiriannya dilakukan dengan akta otentik; e. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dapat berbentuk universitas, institut sekolah tinggi, akademi dan bentuk lain yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.

(1) Perguruan tinggi swasta yang memenuhi syarat dapat diberi bantuan melalui Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. (2) Bantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bantuan dapat diberikan berupa: a. Uang; b. Tenaga pendidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; c. Sarana dan prasarana pendidikan; d. Bantuan lain menurut keperluan.

Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini bagi perguruan tinggi swasta adalah : a. telah memiliki status dari Menteri; b. telah dinilai cukup memiliki potensi dan secara riil telah menunjukkan usaha-usaha pengembangan yang positif; c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. jumlah penerimaan uang yang lebih kecil dari biaya minimum perguruan tinggi; e. memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tenaga pengajar biasa yang diangkat oleh Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta serta memiliki kewenangan mengajar.

Syarat pemberian bantuan selanjutnya yang belum diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan oleh Menteri.

(1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan oleh Menteri. (2) Besarnya bantuan ditentukan setelah memperhitungkan seluruh sumber pendapatan dari perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.

(1) Untuk memperoleh bantuan, Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta wajib mengajukan permohonan kepada Menteri. (2) Setiap permohonan hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran bagi bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Pemberian bantuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun yang bersangkutan.

(1) Menteri berhak mengubah atau menghentikan bantuan yang telah ditetapkan bagi suatu perguruan tinggi swasta bila ternyata perguruan tinggi swasta yang bersangkutan : a. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH ini. b. ditutup atau dibubarkan; c. tidak memperoleh kemajuan yang diharapkan; d. sudah mampu berdiri sendiri. (2) Perubahan atau penghentian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Tata cara perubahan dan penghentian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penyelesaian masalah penempatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, sarana, dan prasarana yang merupakan bantuan kepada Penyelanggara Perguruan Tinggi Swasta yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

(1) Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang menerima bantuan menurut PERATURAN PEMERINTAH ini wajib : a. menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu tentang perguruan tinggi swasta yang diselenggarakannya kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk; b. bertanggung jawab atas bantuan yang diterima perguruan tinggi swasta yang diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang menerima bantuan menurut PERATURAN PEMERINTAH ini wajib menerima pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(1) Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang menerima bantuan menurut PERATURAN PEMERINTAH ini mewajibkan perguruan tinggi swasta melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya. (2) Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang menerima bantuan tenaga kependidikan menurut PERATURAN PEMERINTAH ini wajib melaksanakan peraturan kepegawaian dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta yang diselenggarakannya.

Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang menerima bantuan menurut PERATURAN PEMERINTAH ini wajib berusaha meningkatkan penerimaannya dari sumber lain dan dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini hanya berlaku terhadap perguruan tinggi swasta yang dibina oleh Departemen.

Hal-hal yang belum diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB 15 KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

(1) Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tidak berlaku. (2) Bantuan yang telah diberikan sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini dan sekarang masih berlaku, diatur kembali oleh Menteri berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, Menteri wajib MENETAPKAN peraturan pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1982 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, S.H.