Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1949 tentang PEMBERIAN UANG TUNGGU KEPADA PEGAWAI NEGERI YANG DIPERHENTIKAN SEMENTARA

(1) Pegawai negeri yang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap. (2) Yang dimaksudkan dengan pegawai Negeri tetap dalam Peraturan ini ialah mereka yang tersebut dalam pasal 15. (3) Yang dimaksudkan dengan gaji ialah gaji-pokok dan gaji-tambahan-perhalihan yang diberikan menurut peraturan gaji yang berlaku.

Uang-tunggu diberikan kepada pegawai negeri, yang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerjaannya: a. Karena perubahan susunan kantor atau perubahan banyaknya pegawai yang ditetapkan, sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan; b. Karena tidak cakap, akan tetapi masih memenuhi syarat-syarat untuk sesuatu jabatan Negeri yang lain: c. Karena sakit.

(1) Kepada pegawai Negeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2, diberikan uang-tunggu paling lama satu tahun. Masa ini dalam hal-hal tersebut dibawah dapat diperpanajng, tiap-tiap kali paling lama dengan satu tahun, akan tetapi jumlah masa pemberian uang-tunggu semuanya itu dengan memperhatikan ayat-ayat berikut tidak boleh lebih dari lima tahun:

a. apabila pegawai negeri tersebut dalam pasal 2 huruf c menurut surat keterangan Majelis Pemeriksa Kesehatan, karena masih sakit, belum dapat bekerja kembali;

b. apabila pegawai negeri tersebut dalam pasal 2 huruf a atau b, belum dapat ditempatkan kembali pada sesuatu jabatan, sekalipun ia telah berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat pekerjaan. (2) Jumlah segala masa menerima uang-tunggu bagi mereka tersebut dalam pasal 2 huruf b, tidak boleh lebih dari lima tahun.

Uang-tunggu diberikan mulai bulan, berikutnya bulan pegawai negara diperhentikan dari pekerjaan.

(1) Kecuali ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) da (3) pasal ini, maaka banyaknya uang-tunggu adalah 50% dari gaji terakhir. (2) Bagi pegawai Negeri yang dimaksudkan pada pasal 2 huruf a yang nyata benar-benar kecakapannya, maka banyaknya uang-tunggu untuk tahun pertama dapat ditambah menjadi 80%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 60% dan seterusnya 50% dari gaji terakhir. (3) Apabila banyaknya uang-tunggu yang dimaksudkan dalam ayat-ayat di atas kurang dari pada: a. 45 rupiah sebulan, maka kepada yang berkepentingan diberkan tambahan uang-tunggu sekian banyaknya, sehingga jumlah uang-tunggu dan tambahannya menjadi 45 rupiah sebulan; b. 65 rupiah sebulan bagi yang beristri (bersuami) atau mempunyai anak kandung atau anak tiri yang menjadi tanggungannya penuh, maka kepada yang berkepentingan diberikan tambahan uang-tunggu sekian banyaknya, sehingga jumlah uang-tunggu dan tambahannya menjadi 65 rupiah sebulah.

dan tambahannya menjadi 65 rupiah sebulan. (4) Apabila pegawai negeri yang menerima uang-tunggu, jika ia bekerja turus, mendapat kenaikan gaji menurut peraturan yang berlaku maka uang-tunggunya dapat diubah dan ditetapkan kembali atas dasar gaji baru.

Ketentuan ini dikecualikan bagi pegawai negeri yang diperhentikan karena tidak cakap. (5) Apabila pegawai Negeri yang menerima uang-tunggu karena sakit telah sembuh menurut Majelis Pemeriksa Kesehatan, akan tetapi telah tidak atau belum dapat dipekerjakan kembali, karena tidak/belum ada lowongan, maka jika ia nyata benar-benar cakap, jumlah uang-tunggu mulai bulan berikutnya ia menghadap untuk dipekerjakan kembali, dapat diubah sesuai dengan ayat (2) pasal ini dengan ketentuan, bahwa jumlah masa pemberian uang-tunggu semua itu tidak boleh lebih dari lima tahun.

Pecahan rupiah dari jumlah uang-tunggu dibulatkan menjadi satu rupiah.

Pegawai Negeri yang menerima uang-tunggu, mendapat tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku.

Pegawai negeri yang menerima uang-tunggu diwajibkan: a. senantiasa bersiap sedia untuk dipekerjakan kembali dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat pekerjaan pada sesuatu Kantor Negeri; b. minta izin lebih dahulu kepada Kepala Kantor yang bersangkutan,

(1) Pegawai negeri termaksud dalam pasal 2 huruf a dan b selama ia menerima uang-tunggu, dibolehkan bekerja untuk sementara waktu pada perusahaan partikelir, akan tetapi hal ini tidak akan mengurangi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 8. (2) Apabila pegawai negeri tersebut dipekerjakan untuk sementara waktu pada sesuatu kantor Negeri dengan mendapat penghasilan disamping uang-tunggu, maka penghasilan pada kantor itu harus ditetapkan sekian banyaknya sehingga jumlah penghasilan dan uang-tunggu tidak melebihi jumlah gaji yang akan diterimanya, apabila ia bekerja terus dalam jabatannya semula.

(1) Kejuali ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, maka apabila pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam pasal 2 pindah kelain tempat tidak dengan izin Kepala Kantor yang bersangkutan atau menolak pekerjaan yang diberikan kepadanya yang menurut pendapat Kepala Kantor yang bersangkutan, dengan Mengingat kedudukan dan kecakapan pegawai Negeri itu, patut diserahkan kepadanya, maka pemberian uang-tunggu itu dicabut mulai bulan berikutnya ia pindah kelain tempat atau diperhentikan untuk bekerja. (2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak dijalankan: a. apabila pegawai Negeri yang bersangkutan dapat mengemukakan alasan-alasan yang patut diterima oleh Kepala-Kantor; b. karena kesehatan pegawai Negeri tidak mengizinkan menjalankan pekerjaan itu, yang harus dinyatakan dengan surat keterangan Majelis Pemeriksa Kesehatan. (3) Dalam hal termaksud dalam ayat (2) huruf b, uang-tunggu diubah menjadi uang-tunggu menurut pasal 3 huruf a, mulai bulan berikutnya bulan ia menerima surat keterangan dari Majelis Pemeriksa Kesehatan yang menyatakan bahwa ia belum dapat dipekerjakan kembali.

Dengan Mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), maka uang-tunggu tidak diberikan bilamana pegawai Negeri yang telah diberitahukan terlebih dahulu akan pemberhentiannya dari pekerjaan menolak pekerjaan lain yang diberikan kepadanya.

Uang-tunggu diberikan dan dicabut oleh Pembesar yang berhak mengangkat, serendah-rendahnya oleh Kepala Jawatan.

Terhadap putusan yang diambil oleh yang berwajib untuk mencabut atau tidak memberikan uang-tunggu, pegawai Negeri yang berkepentingan dapat memajukan keberatannya dengan tertulis kepada Pembesar yang lebih atas.

Baca perjalanan dari pegawai Negeri yang harus diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Kesehatan, dipukul oleh Negeri menurut peraturan perjalanan dinas yang berlaku.

Yang dianggap sebagai pegawai Negeri tetap menurut peraturan ini ialah mereka yang pada hari mulai berlakunya peraturan ini atau sesudahnya tanggal itu telah mempunyai masa kerja sebenarnya dengan tidak terputus-putus, sekurang-kurangnya 2 tahun.

Ketentuan tersebut dalam pasal 15 ini tidak berlaku terhadap pegawai yang telah diperhatikan dari pekerjaanya sebelum hari mulai berlakunya peraturan ini, kecuali dalam hal-hal luar biasa yang harus ditentukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Peraturan ini yang berlaku untuk seluruh daerah Republik Undonesia disebut "Peraturan Uang-Tunggu" dan mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam PERATURAN PEMERINTAH.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 September1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 30 September 1949

Menteri yang diserahi urusan Sekretaris Negara

Pegawai Negeri, ttd.

ttd A. G. PRINGGODIGDO

KOESNAN.