Peraturan Badan Nomor 36-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksa adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang diangkat oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan di sektor pasar modal.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
3. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.
4. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

(1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal; b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau c. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pemeriksaan terdiri atas: a. Pemeriksa; b. Pelaksanaan Pemeriksaan; dan c. Pihak yang diperiksa.

(1) Pemeriksa dalam rangka melakukan Pemeriksaan wajib: a. memiliki tanda pengenal Pemeriksa; b. memiliki surat perintah Pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan pada saat melakukan Pemeriksaan; c. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa; d. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa; e. menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa; dan f. membuat laporan hasil Pemeriksaan. (2) Pemeriksa dilarang memberitahukan segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh pihak yang diperiksa dalam rangka Pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membatasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengumumkan hasil Pemeriksaan.

Tata cara pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan: a. Pemeriksaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang Pemeriksa; b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa atau di kantor, di pabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya

dengan pelanggaran yang terjadi; c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja dan hari kerja, jika diperlukan; d. hasil Pemeriksaan diwujudkan dalam laporan hasil Pemeriksaan; dan e. hasil Pemeriksaan yang disetujui pihak yang diperiksa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa.

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap pihak yang diperiksa didasarkan pada pedoman Pemeriksaan yang meliputi pedoman umum Pemeriksaan, pedoman pelaksanaan Pemeriksaan, dan pedoman laporan hasil Pemeriksaan.

Pedoman umum Pemeriksaan mengatur hal: a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang memiliki pengetahuan teknis yang cukup dan dapat menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa; b. Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, wajar, bertanggung jawab, penuh pengabdian, serta wajib menghindarkan diri dari tindakan yang merugikan kebebasan bertindak selayaknya sebagai Pemeriksa yang baik; dan c. laporan hasil Pemeriksaan harus dibuat oleh Pemeriksa secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pedoman pelaksanaan Pemeriksaan mengatur hal sebagai berikut: a. pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan tujuan Pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap Pemeriksa; b. ruang lingkup Pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkatan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data; dan c. kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup Pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal.

Pedoman laporan hasil Pemeriksaan mengatur hal: a. dalam menyusun laporan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa wajib memperhatikan:

1. sifat dari pelanggaran;
2. bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
3. pengaruh atau akibat dari pelanggaran;
4. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang dilanggar; dan
5. hal lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan; b. laporan hasil Pemeriksaan disusun secara jelas, terinci, dan ringkas serta memuat ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan; dan c. uraian dan kesimpulan didukung oleh alasan dan bukti yang cukup tentang ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal.

(1) Pemeriksaan dimulai setelah memperoleh penetapan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penetapan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah disusun program Pemeriksaan yang paling sedikit memuat: a. tujuan Pemeriksaan; b. ruang lingkup Pemeriksaan; dan c. saat dimulainya Pemeriksaan. (3) Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa dapat: a. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemeriksaan; b. memerintahkan pihak yang diperiksa atau pihak lain terkait untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya; d. meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan; e. memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya; f. memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk kepentingan Pemeriksaan; dan g. MENETAPKAN syarat dan/atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UNDANG-UNDANG mengenai pasar modal dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang

diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. (4) Peminjaman catatan, pembukuan, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberi tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya.

Pihak yang diperiksa: a. berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal Pemeriksa; b. berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan Pemeriksaan; dan c. menandatangani hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara.

(1) Dalam hal pada saat dilakukan Pemeriksaan, pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, maka Pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili pihak yang diperiksa, terbatas untuk hal yang boleh dilakukannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk diulang pada kesempatan yang berikutnya. (2) Dalam upaya pengamanan sebelum Pemeriksaan ditunda, Pemeriksa dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f. (3) Dalam hal pada saat Pemeriksaan dilanjutkan kembali setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang diperiksa atau wakil atau

kuasanya tidak juga ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai pihak yang diperiksa untuk membantu kelancaran Pemeriksaan. (4) Dalam hal pihak yang diperiksa, wakil, atau kuasanya berada di tempat, tetapi menolak atau menghambat pelaksanaan Pemeriksaan, yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak Pemeriksaan. (5) Dalam hal pegawai pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu atau menghambat kelancaran Pemeriksaan, yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak membantu Pemeriksaan. (6) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemeriksa membuat berita acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa. (7) Surat pernyataan menolak Pemeriksaan, surat pernyataan menolak membantu Pemeriksaan, atau berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan.

(1) Pemeriksa membuat laporan hasil Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal dalam Pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di sektor pasar modal, laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat informasi: a. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana; b. ketentuan pidana yang diduga dilanggar; c. pihak yang diduga melanggar ketentuan pidana; d. barang, surat, dan/atau dokumen yang mendukung adanya dugaan pelanggaran tindak pidana; dan e. rekomendasi dari Pemeriksa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa: a. meningkatkan ke tahap penyidikan; atau b. tidak meningkatkan ke tahap penyidikan disertai dengan usulan penetapan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis. (3) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan MEMUTUSKAN berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa denda, nilai sanksi administratif berupa denda tersebut paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (5) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa: a. perintah untuk mengembalikan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan; dan/atau

b. perintah untuk memperbaiki kesalahan, kondisi, dan/atau keadaan yang timbul akibat pelanggaran.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e disusun dengan mempertimbangkan: a. nilai transaksi dari pelanggaran atau dampak pelanggaran; b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan; dan/atau dampak kerugian terhadap sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat.

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan kesepakatan antara pihak yang melakukan pelanggaran dengan pihak yang menderita kerugian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan di sektor pasar modal tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY