Peraturan Badan Nomor 3-pojk-02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

4. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

5. Wajib Bayar adalah Pihak yang wajib membayar Pungutan kepada OJK.

6. Bank Umum adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Bank Tempat Pembayaran adalah Bank INDONESIA dan/atau bank umum yang ditunjuk oleh OJK untuk menerima setoran penerimaan yang berasal dari Pungutan OJK.

8. Rekening OJK adalah rekening di Bank Tempat Pembayaran yang dipergunakan OJK untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana yang berasal dari penerimaan Pungutan OJK.

9. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian atas penghitungan dan pembayaran Pungutan OJK, berdasarkan data dan informasi penghitungan dan pembayaran yang dimiliki atau diperoleh OJK.

10. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

11. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

(1) Jenis Pungutan yang berlaku di OJK meliputi: a. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan b. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian. (2) Jenis, satuan, dan besaran Pungutan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan Pungutan OJK.

(1) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dibayar ke Rekening OJK pada Bank Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh OJK. (2) Dalam hal rekening OJK tidak dapat menerima pembayaran Pungutan, Pungutan dibayarkan melalui cara pembayaran lain yang ditetapkan OJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK. (4) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan. (5) Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke satuan rupiah terdekat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran kewajiban Pungutan diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib dibayar oleh Wajib Bayar sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan kepada OJK. (2) Biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib dibayar oleh Wajib Bayar sebelum penyampaian rencana aksi korporasi. (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak disertai dengan penyampaian dokumen pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, maka pembayaran tersebut bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali. (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi tersebut dianggap belum diajukan kepada OJK. (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi. (6) Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3), pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Biaya pendaftaran bagi Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dihitung berdasarkan nilai emisi. (2) Nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total dana bruto yang diperoleh oleh Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum setelah pelaksanaan penjatahan dalam rangka Penawaran Umum. (3) Pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum dihitung secara mandiri berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana tercantum dalam dokumen pernyataan pendaftaran. (4) Keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung kembali berdasarkan nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan konfirmasi nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan dalam rangka Penawaran Umum. (6) Dalam hal keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar dari pembayaran berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih kurang bayar wajib dibayar kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah konfirmasi nilai emisi. (7) Dalam hal keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari pembayaran berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih lebih bayar akan dikembalikan oleh OJK setelah konfirmasi nilai emisi diterima oleh OJK. (8) Dalam hal pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum batal, pembayaran biaya pendaftaran bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.

(1) Besarnya biaya penelaahan aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka dihitung berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka sebelum efektifnya pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal biaya penelaahan dalam rangka rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka yang telah dibayarkan lebih kecil dari perhitungan biaya berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma, perusahaan terbuka wajib membayar selisih kurang bayar dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah efektifnya pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka. (3) Dalam hal biaya penelaahan dalam rangka rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka yang telah dibayarkan lebih besar dari perhitungan biaya berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma, OJK mengembalikan selisih lebih bayar paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah efektifnya pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka. (4) Biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi berupa pengambilalihan perusahaan terbuka wajib dibayar oleh Wajib Bayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian bukti pengumuman negosiasi atau dalam rangka pengambilalihan perusahaan terbuka kepada OJK.

(1) Perhitungan biaya tahunan manajer investasi dihitung berdasarkan tarif persentase tertentu sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari rata- rata harian atas dana kelolaan selama 1 (satu) tahun periode pelaporan sebelum kewajiban pembayaran Pungutan. (2) Dana kelolaan manajer investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan dana kelolaan harian atas produk reksa dana, efek beragun aset, pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual, reksa dana penyertaan terbatas, dana investasi real estate dan produk investasi lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan perusahaan konsultan aktuaria, sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pendaftaran dari OJK dikenakan Pungutan oleh OJK. (2) Perhitungan biaya tahunan kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan perusahaan konsultan aktuaria yang besaran tarifnya berdasarkan nilai kontrak di Sektor Jasa Keuangan dilakukan dengan dasar nilai kontrak per triwulanan pada tahun berjalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Biaya tahunan sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dibayar dalam 4 tahap, pembayaran setiap tahap dihitung dengan cara: a. Pembayaran biaya tahunan tahap I paling lambat tanggal 15 April untuk pembayaran atas kewajiban triwulan I yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berjalan; b. Pembayaran biaya tahunan tahap II paling lambat tanggal 15 Juli untuk pembayaran atas kewajiban triwulan II yaitu mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni tahun berjalan; c. Pembayaran biaya tahunan tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober untuk pembayaran atas kewajiban triwulan III yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September tahun berjalan; dan d. Pembayaran biaya tahunan tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember untuk pembayaran atas kewajiban triwulan IV yaitu mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. (2) Dalam hal biaya tahunan yang besaran tarifnya ditetapkan dalam nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 Juni untuk pembayaran atas kewajiban periode satu tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

(1) Kewajiban biaya tahunan dimulai sejak Wajib Bayar memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dan berakhir setelah perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dicabut, dibatalkan, dibubarkan, atau perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. (2) Kewajiban biaya tahunan bagi Wajib Bayar yang baru memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan dan belum mempunyai acuan sebagai dasar perhitungan biaya tahunan dikenakan biaya tahunan pada besaran paling sedikit sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal kewajiban biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dalam satu tahun penuh, biaya tahunan dihitung secara proporsional bulanan dengan bagian bulan dihitung secara harian. (4) Dalam hal perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan bagi Wajib Bayar yang dikenakan biaya tahunan yang besaran tarifnya www.djpp.kemenkumham.go.id

ditetapkan dalam nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diperoleh setelah tanggal 15 Juni, pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember. (5) Dalam hal tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

(1) Biaya tahunan emiten dihitung berdasarkan nilai seluruh outstanding emisi yang tercakup dalam laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit. (2) Dalam rangka perhitungan biaya tahunan bagi emiten, nilai emisi outstanding dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan nilai emisi yang meliputi: a) jumlah nilai penerbitan Efek yang bersifat ekuitas pada saat Penawaran Umum, Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu (Penawaran Umum terbatas/right issue), penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu, pelaksanaan Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dikurangi dengan nilai saham dari emisi yang dibeli kembali dan menurunkan modal disetor; b) jumlah nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan belum lunas; dan c) jumlah nilai sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan belum lunas.

(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK memberikan surat teguran pertama yang memuat: a. kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran pertama; dan b. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan www.djpp.kemenkumham.go.id

paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama, OJK memberikan surat teguran kedua yang memuat: a. kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama; dan b. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. (3) Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat MENETAPKAN sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (4) Pengenaan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan. (5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat. (6) Tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan yang dikenakan kepada Pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran Pungutan, OJK MENETAPKAN kewajiban tersebut sebagai piutang macet. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pembayaran atas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

(1) OJK dapat melakukan Verifikasi terhadap kewajiban biaya tahunan secara: a. rutin; dan/atau b. khusus. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a. pembayaran telah tercatat pada Rekening OJK; dan b. jumlah pembayaran telah sesuai dengan jumlah kewajiban. (3) Verifikasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap transaksi pembayaran biaya tahunan. (4) Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan yang terjadi lebih dari 1 (satu) tahun sejak dilakukannya pembayaran biaya tahunan. (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal terdapat antara lain: a. keterangan tertulis dari Wajib Bayar atas kehendak sendiri yang menyatakan bahwa biaya tahunan yang telah dibayar tidak sesuai dengan kewajibannya; b. perubahan nilai dasar pengenaan biaya tahunan; c. indikasi ketidaksesuaian perhitungan kewajiban dan pembayaran biaya tahunan. (6) OJK menyampaikan hasil Verifikasi kepada Wajib Bayar. (7) Wajib Bayar dapat meminta klarifikasi secara tertulis kepada OJK atas hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil Verifikasi dari OJK. (8) Jika setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) OJK tidak menerima permintaan klarifikasi tertulis dari Wajib www.djpp.kemenkumham.go.id

Bayar, maka hasil verifikasi OJK bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali. (9) OJK memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permintaan klarifikasi diterima OJK. (10) Dalam hal terdapat selisih negatif antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi OJK dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih negatif tersebut ditambahkan sebagai kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil verifikasi. (11) Dalam hal terdapat selisih positif antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi OJK dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih positif tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil verifikasi. (12) Selisih negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) atau selisih positif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditambahkan atau dikurangkan pada tahap pembayaran terdekat setelah ditetapkannya selisih berdasarkan hasil Verifikasi.

(1) OJK dapat menyesuaikan kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal: a. Wajib Bayar sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan; b. sebagian besar atau seluruh Pihak:

1. tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
2. mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya; dan c. OJK akan atau sedang memprioritaskan pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu. (2) Kriteria kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

(1) Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan semakin memburuknya kondisi keuangan dan/atau membantu proses penyehatan keuangan Wajib Bayar. (2) Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan secara tertulis kepada OJK. (3) Permohonan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas akhir pembayaran Pungutan. (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat informasi sebagai berikut: a. terpenuhinya kriteria kesulitan keuangan sebagaimana terdapat pada Pasal 15 ayat (2); b. kemampuan keuangan Wajib Bayar yang mengajukan permohonan; c. program kerja dalam rangka perbaikan kondisi perusahaan jika OJK MENETAPKAN Pungutan lebih kecil dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OJK, OJK dapat menentukan Wajib Bayar memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a. (6) Penyesuaian besaran Pungutan yang ditetapkan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain kriteria kesulitan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan OJK ini, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OJK, OJK dapat menentukan kondisi tertentu sebagai ukuran untuk MENETAPKAN Wajib Bayar sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan OJK terhadap sebagian besar atau seluruh industri, serta pengaruhnya pada pembiayaan kegiatan OJK. (2) Penetapan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

(1) Penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan OJK berdasarkan prioritas pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan yang ditetapkan OJK. (2) Penetapan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal sebelum berakhirnya tahun berjalan penerimaan OJK yang berasal dari Pungutan lebih besar dari rencana kerja dan anggaran OJK tahun berikutnya yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, OJK mengenakan biaya tahunan sebesar 0% (nol persen) pada sisa tahun berjalan. (2) OJK mengumumkan pengenaan biaya tahunan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Wajib Bayar telah melunasi seluruh kewajiban biaya tahunan pada saat OJK mengenakan biaya tahunan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran yang dihitung secara proporsional triwulanan diperhitungkan pada kewajiban pembayaran periode berikutnya. (4) Dalam hal kegiatan usaha Wajib Bayar berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada OJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pungutan oleh OJK diatur dengan Surat Edaran OJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) berlaku bagi Wajib Bayar yang mengajukan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi pada atau setelah tanggal 12 Februari 2014. (2) Bagi Wajib Bayar yang telah mengajukan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi pada tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan diundangkannya Peraturan OJK ini dan belum membayar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib membayar biaya dimaksud paling lambat tanggal 15 April 2014. (3) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berlaku sejak tanggal 12 Februari 2014.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id