PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pa"ak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pa:ak

Penghasilan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh W ajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu.

1. Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum

Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang

dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang­

Undang Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tarif

Pasal 1 7 ayat (1) huruf a, Pasal 1 7 ayat (2a), atau

Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak

yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan

dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Pajak

Penghasilan.

1. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang

selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan

bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2019. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun

kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun

buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

1. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran

Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk

setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang­

Undang Pajak Penghasilan.

(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018 merupakan:

• Wajib Pajak orang pribadi; dan

• Wajib Pajak badan berbentuk koperasi,

persekutuan komanditer, firma, atau perseroan

terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan

peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu)

Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam hal:

• Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak

Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak

Penghasilan;

• Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan

komanditer atau firma yang dibentuk oleh

beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki

keahlian khusus menyerahkan Jasa seJen1s

dengan Jasa sehubungan dengan pekerjaan

bebas;

• Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak

Penghasilan berdasar kan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak

Penghasilan; atau

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010

tentang Penghitungan Penghasilan Kena

Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan

dalam Tahun Berjalan beserta perubahan

atau penggantinya, dan

• Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

(3) Jasa sehubungan . dengan pekerjaan bebas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

• tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,

yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,

dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris;

• pemam musik, pembawa acara, penyany1,

pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang

iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/

peragawati, pemain drama, dan penari;

• olahragawan;

• penasihat, pengaJar, pelatih, penceramah,

penyuluh, dan moderator;

• pengarang, peneliti, dan penerjemah;

• agen iklan;

• pengawas atau pengelola proyek;

• perantara;

1. petugas penjaja barang dagangan;

J. agen asurans1;

• distributor perusahaan pemasaran berjenjang

atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis

lainnya.

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak

melalui:

• Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat

terdaftar;

• Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro

yang berada di dalam wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat

terdaftar; atau

• saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak.

(2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilakukan paling lambat pada akhir

Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak

Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak

Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.

(3) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli

2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Wajib

Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun

Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan

pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember

2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar.

(4) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal

1 J anuari 2019 dapat dikenai Pajak Penghasilan

berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan

mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara

menyampaikan pemberitahuan pada saat

mendaftarkan diri.

(1) Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi

dengan cara:

• disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu; atau

• dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau

Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong

atau Pemungut Pajak.

(2) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) huruf a dilakukan untuk setiap tempat

kegiatan usaha.

(3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan paling

lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah

Masa Pajak berakhir.

(4) Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh)

hari setelah Masa Pajak berakhir.

(5) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum

pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi

lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha

pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.

(7) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kedudukan

sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan,

dengan ketentuan sebagai berikut:

• dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau

penyerahan Jasa yang merupakan objek

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan

sesuai ketentuan yang mengatur mengenai

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan;

dan

• Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan

fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada

Pemotong atau Pemungut Pajak.

(8) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melakukan

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan

Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat

Keterangan yang melakukan transaksi:

• impor; atau

• pembelian barang,

dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan

fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong

atau Pemungut Pajak.

(9) Pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) disetor paling lama tanggal

10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak

berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

atau sarana administrasi lain yang dipersamakan

dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama

Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta

ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.

(10) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(9) merupakan bukti pemotongan atau pemungutan

Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh Pemotong

atau Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang

dipotong atau dipungut.

(11) Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke Kantor

Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut

Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah

Masa Pajak berakhir.

PENERBITAN

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(7) dan ayat (8) kepada Direktur Jenderal Pajak

melalui:

• Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat

terdaftar;

• Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro

yang berada di dalam wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat

terdaftar; atau

• saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak.

(2) Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan

sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

• permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,

atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh

bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat

Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2009;

• telah menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir

yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan; dan

• memenuhi kriteria Subjek Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b ditiadakan untuk:

• Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau

• Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir.

(1) Atas permohonan Surat Keterangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Kantor

Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak

menerbitkan:

• Surat Keterangan; atau

• surat penolakan permohonan Surat Keterangan,

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan

diterima.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) telah terlewati, permohonan dianggap diterima

dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat

Keterangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja

setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terlewati.

(3) Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan surat

penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali

permohonan sepanjang memenuhi persyaratan.

Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai

dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kecuali:

• Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih

untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan/atau

• Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai

subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur

Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau

pencabutan atas Surat Keterangan yang telah

diterbitkan dalam hal berdasarkan penelitian

ditemukan data bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi

kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak

Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018.

(2) Tata cara pembatalan atau pencabutan Surat

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal

Pajak.

BERJALAN

(1) Bagi Wajib Pajak yang:

• memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;

• peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi

jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar

delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun

Pajak; atau

• telah melewati jangka waktu tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,

wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan

Umum Pajak Penghasilan.

(2) Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk

Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai

Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum

Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:

• bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang­

Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran

pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran

pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan

• bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya

angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak

baru,

sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak

penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, sewa

guna usaha dengan hak ops1, badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk

bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan

ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan

berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi

pengusaha terten tu.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai

dengan tanggal 30 Juni 2018 tidak memenuhi syarat

untuk menjalankan kewajiban perpajakan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2013, namun sejak tanggal 1 Juli 2018 memenuhi

ketentuan sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak

Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak dapat memilih

untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun

Pajak 2018 sepanjang Wajib Pajak menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat pada tanggal 31

Desember 2018.

1. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat

keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan

bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya serta

telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan

dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak

Penghasilan dimaksud, berlaku keten tuan se bagai

berikut:

• surat keterangan be bas atau legalisasi surat

keterangan bebas dimaksud dipersamakan

kedudukannya dengan Surat Keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun

Pajak 2018; dan

• Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

1. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat

keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan

bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya

namun tidak dapat menyerahkan bukti penyetoran

Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• surat keterangan bebas atau legalisasi surat

keterangan bebas dimaksud dipersamakan

kedudukannya dengan Surat Keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun

Pajak 2018; dan

• Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan

pemotongan atau pemungutc;tn Pajak Penghasilan.

1. Surat keterangan mengenai pengenaan Pajak

Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diterbitkan sejak

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan

Menteri ini:

• dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan

kedudukannya dengan Surat Keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

ini; dan

• Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan kembali

Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Men teri ini.

Bentuk dokumen berupa:

• pemberitahuan Wajib Pajak memilih dikenai Pajak

Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

• permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5; dan

• Surat Keterangan dan surat penolakan permohonan

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6,

dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.011/2013 tentang Tata

Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima

atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 984), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2018

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plh. Kepala Bagian T

I LUHUT M.R. LI '130NG j ' I NIP 19610503 1988d'Q_ .. · //