Pasal 9

(1) Bagi Wajib Pajak yang:

• memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;

• peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi

jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar

delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun

Pajak; atau

• telah melewati jangka waktu tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,

wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan

Umum Pajak Penghasilan.

(2) Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk

Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai

Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum

Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:

• bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang­

Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran

pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran

pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan

• bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya

angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak

baru,

sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak

penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, sewa

guna usaha dengan hak ops1, badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk

bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan

ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan

berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi

pengusaha terten tu.