Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai

dengan tanggal 30 Juni 2018 tidak memenuhi syarat

untuk menjalankan kewajiban perpajakan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2013, namun sejak tanggal 1 Juli 2018 memenuhi

ketentuan sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak

Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak dapat memilih

untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun

Pajak 2018 sepanjang Wajib Pajak menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat pada tanggal 31

Desember 2018.

1. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat

keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan

bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya serta

telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan

dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak

Penghasilan dimaksud, berlaku keten tuan se bagai

berikut:

• surat keterangan be bas atau legalisasi surat

keterangan bebas dimaksud dipersamakan

kedudukannya dengan Surat Keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun

Pajak 2018; dan

• Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

1. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat

keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan

bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya

namun tidak dapat menyerahkan bukti penyetoran

Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• surat keterangan bebas atau legalisasi surat

keterangan bebas dimaksud dipersamakan

kedudukannya dengan Surat Keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun

Pajak 2018; dan

• Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan

pemotongan atau pemungutc;tn Pajak Penghasilan.

1. Surat keterangan mengenai pengenaan Pajak

Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diterbitkan sejak

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan

Menteri ini:

• dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan

kedudukannya dengan Surat Keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

ini; dan

• Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan kembali

Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Men teri ini.