Pasal 4

(1) Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi

dengan cara:

• disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu; atau

• dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau

Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong

atau Pemungut Pajak.

(2) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) huruf a dilakukan untuk setiap tempat

kegiatan usaha.

(3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan paling

lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah

Masa Pajak berakhir.

(4) Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh)

hari setelah Masa Pajak berakhir.

(5) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

---

dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum

pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi

lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha

pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.

(7) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kedudukan

sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan,

dengan ketentuan sebagai berikut:

• dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau

penyerahan Jasa yang merupakan objek

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan

sesuai ketentuan yang mengatur mengenai

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan;

dan

• Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan

fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada

Pemotong atau Pemungut Pajak.

(8) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melakukan

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan

Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat

Keterangan yang melakukan transaksi:

• impor; atau

• pembelian barang,

dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan

fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong

atau Pemungut Pajak.

(9) Pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) disetor paling lama tanggal

---

10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak

berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

atau sarana administrasi lain yang dipersamakan

dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama

Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta

ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.

(10) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(9) merupakan bukti pemotongan atau pemungutan

Pajak Penghasilan dan harus diberikan oleh Pemotong

atau Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang

dipotong atau dipungut.

(11) Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas

pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke Kantor

Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut

Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah

Masa Pajak berakhir.

PENERBITAN