Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pa"ak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang­ Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pa:ak

Penghasilan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh W ajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu.

1. Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum

Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang

dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang­

Undang Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tarif

Pasal 1 7 ayat (1) huruf a, Pasal 1 7 ayat (2a), atau

Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak

yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan

dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Pajak

Penghasilan.

1. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang

selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan

bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2019. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun

kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun

buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

1. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran

Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk

setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang­

Undang Pajak Penghasilan.