HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- Hakim Ad Hoc adalah hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
- Pengadilan adalah pengadilan pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi di lingkungan peradilan khusus.
Pasal 2
Hakim Ad Hoc memiliki hak keuangan dan fasilitas sebagai berikut:
- tunjangan;
- rumah negara;
- fasilitas transportasi;
- jaminan kesehatan;
- jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- biaya perjalanan dinas; dan
- uang penghargaan.
Pasal 3
(1) Kepada Hakim Ad Hoc diberikan tunjangan setiap bulannya.
(2) Besaran tunjangan Hakim Ad Hoc pada setiap Pengadilan tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.13 4
(3) Besaran tunjangan Hakim Ad Hoc sudah termasuk pajak penghasilan.
(4) Hakim Ad Hoc yang berasal dari pegawai negeri dan menerima
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural maupun fungsional dari instansi dimana Hakim Ad Hoc tersebut berasal.
Pasal 4
(1) Hakim Ad Hoc diberikan hak menempati rumah negara dan
menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan.
(2) Dalam hal rumah negara dan fasilitas transportasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) belum tersedia, Hakim Ad Hoc dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi menurut kemampuan keuangan negara.
Pasal 5
Hakim Ad Hoc dalam menjalankan tugas diberikan jaminan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 6
Hakim Ad Hoc yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
Pasal 7
(1) Hakim Ad Hoc diberikan uang penghargaan pada akhir masa jabatan.
(2) Uang penghargaan diberikan sebesar 2 (dua) kali besaran tunjangan.
(3) Dalam hal Hakim Ad Hoc tidak dapat menyelesaikan masa
jabatannya, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja jabatan.
(4) Perhitungan masa kerja jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah sebagai berikut:
- sampai dengan 1 tahun : 0,2 x uang penghargaan;
- lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun : 0,4 x uang penghargaan;
- lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun : 0,6 x uang penghargaan;
- lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun : 0,8 x uang penghargaan; dan
- lebih dari 4 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun : 1 x uang penghargaan.
www.djpp.depkumham.go.id
5 2013, No.13
(5) Uang penghargaan tidak diberikan kepada Hakim Ad Hoc yang pernah
terkena sanksi administratif berat dan/atau sanksi pidana yang diancam dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara.
Pasal 8
(1) Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim Ad Hoc diberikan sejak yang
bersangkutan dilantik sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan.
(2) Kepada Hakim Ad Hoc yang telah dilantik sebelum Peraturan Presiden
ini mulai berlaku hak keuangan dan fasilitas yang diatur dalam Peraturan Presiden ini diberikan terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Presiden ini.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing.
Pasal 10
Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, maka:
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011; dan
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11
Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.13 6
Pasal 12
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2013
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013
,
www.djpp.depkumham.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa Hakim Ad Hoc adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa hak keuangan Hakim Ad Hoc sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu diatur secara khusus di dalam peraturan perundang- undangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.13 2
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1580, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155,
www.djpp.depkumham.go.id
3 2013, No.13
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);