Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Banding Merek, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual.
2. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Pemohon Banding adalah pihak yang mengajukan Permohonan Banding.
4. Permohonan Banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding yang permohonan mereknya ditolak oleh Direktorat Jenderal.
5. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
6. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II …

Permohonan Banding dapat diajukan oleh Pemohon Banding apabila permintaan pendaftaran Merek ditolak oleh Direktorat Jenderal berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UNDANG-UNDANG.

(1) Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA kepada Ketua Komisi Banding, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Dalam hal Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasa, wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus. (3) Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik INDONESIA wajib diajukan melalui Kuasanya di INDONESIA. (4) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran Merek.

Pasal 4 …

Pengajuan Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Permohonan Banding harus memuat sekurang-kurangnya: a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan Banding; b. nama dan alamat lengkap Pemohon Banding; c. nama dan alamat lengkap Kuasa, apabila Permohonan Banding diajukan melalui Kuasa; d. Merek yang dimohonkan banding; e. nomor dan tanggal keputusan penolakan permintaan pendaftaran Merek; dan f. alasan pengajuan Permohonan Banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permintaan pendaftaran Merek. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan permintaan pendaftaran Merek yang ditolak. (3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan salinan atau fotokopi keputusan penolakan permintaan pendaftaran Merek dan bukti pembayaran biaya Permohonan Banding. (4) Dalam …

(4) Dalam hal surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak menggunakan bahasa INDONESIA, harus disertai terjemahannya dalam bahasa INDONESIA.

(1) Setiap Permohonan Banding yang diterima oleh Komisi Banding, diperiksa secara administratif oleh Sekretaris Komisi Banding. (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Permohonan Banding diterima.

(1) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Sekretaris Komisi Banding memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding atau Kuasanya, bahwa Permohonan Banding tidak dapat diterima. (2) Dalam …

(2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Sekretaris Komisi Banding memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding atau Kuasanya, agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Komisi Banding memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding atau Kuasanya bahwa Permohonan Banding dianggap ditarik kembali. (4) Dalam hal Permohonan Banding dianggap ditarik kembali, biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

(1) Dalam hal Permohonan Banding telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Permohonan Banding dicatat dalam buku khusus Permohonan Banding. (2) Permohonan Banding yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding atau Kuasanya. (3) Berkas Permohonan Banding yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Komisi Banding kepada Ketua Komisi Banding. Bagian …

(1) Selama Permohonan Banding belum mendapat keputusan Komisi Banding, dapat ditarik kembali oleh Pemohon Banding atau Kuasanya. (2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. (3) Permohonan Banding yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. (4) Dalam hal Permohonan Banding ditarik kembali, biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

(1) Persidangan pemeriksaan banding dilakukan terhadap berkas Permohonan Banding yang diajukan oleh Sekretaris Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Ketua Komisi Banding mengatur persidangan pemeriksaan banding sesuai dengan nomor urut Permohonan Banding yang telah dicatat dalam buku khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11 …

(1) Komisi Banding memeriksa dan memutus Permohonan Banding secara majelis yang anggotanya berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah Pemeriksa Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran Merek yang ditolak. (2) Persidangan pemeriksaan banding bersifat terbuka untuk umum.

(1) Majelis Komisi Banding untuk kepentingan pemeriksaan banding, dapat memanggil dan mendengar keterangan dari: a. Pemohon Banding atau Kuasanya; b. pemeriksa Merek yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran Merek yang ditolak; dan/atau c. tenaga ahli yang dianggap perlu. (2) Apabila dianggap perlu Majelis Komisi Banding dapat melakukan penelitian lapangan. (3) Pemohon Banding atau Kuasanya dapat mengajukan permintaan untuk dapat menyampaikan pendapatnya dihadapan majelis melalui Ketua Komisi Banding.

Bagian …

(1) Keputusan Komisi Banding diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Banding dinyatakan lengkap yang dicatat dalam buku khusus. (2) Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. mengabulkan seluruh Permohonan Banding; b. mengabulkan sebagian Permohonan Banding; atau c. menolak Permohonan Banding. (3) Pemohon Banding atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan diterima.

(1) Keputusan Komisi Banding dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding. (2) Dalam hal salah satu dari anggota Majelis Komisi Banding tidak dapat menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komisi Banding memberi catatan yang menjelaskan alasan Anggota Majelis Komisi Banding tersebut tidak dapat menandatangani keputusan tersebut. (3) Keputusan …

(3) Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: a. hari, tanggal, bulan, dan tahun keputusan; b. nama dan tanda tangan Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding; c. nama dan alamat lengkap Pemohon Banding dan/atau Kuasanya; d. Merek yang dimintakan banding; e. pokok-pokok alasan dalam pengajuan Permohonan Banding; f. dasar hukum yang menjadi dasar keputusan; dan g. amar keputusan. (4) Keputusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertimbangan masing-masing Anggota Majelis Komisi Banding.

Ketua Komisi Banding menyampaikan Keputusan Komisi Banding dengan surat resmi kepada Direktorat Jenderal dan Pemohon Banding atau Kuasanya, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.

(1) Dalam hal Komisi Banding MEMUTUSKAN mengabulkan Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a atau huruf b, maka Direktorat Jenderal melakukan pengumuman permintaan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 31 ayat (2) UNDANG-UNDANG. (2) Dalam …

(2) Dalam hal permintaan pendaftaran merek yang diputus oleh Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pernah diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UNDANG-UNDANG, maka Direktorat Jenderal melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat Merek atas permintaan pendaftaran Merek tersebut. (3) Penerbitan Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberiannya dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan Komisi Banding diterima Direktorat Jenderal.

Sekretaris Komisi Banding membuat berita acara persidangan Komisi Banding yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan Permohonan Banding.

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini berlaku, Permohonan Banding yang telah diperiksa oleh Komisi Banding proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

BAB V …

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan

ttd

Lambock V.Nahattands