Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 4. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 6. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah atau pada akhir periode Rencana Strategis. 8. Sasaran adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh unit organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan dalam suatu periode rencana strategis. 9. Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan instansi pemerintah. 10. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/Satker atau penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. 11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. 12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang merefleksikan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

13. Unit Organisasi adalah unit utama, pusat, lembaga, dan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14. Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, dan Inspektorat Jenderal.
15. Pusat adalah Pusat Data dan Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
16. Lembaga adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Lembaga Biologi Molukuler Eijkman, dan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
17. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
18. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pedoman SAKIP bertujuan untuk memberikan panduan/acuan bagi unit organisasi di Kementerian dalam penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran

kinerja, pengelolaan data kinerja, penyusunan indikator kinerja, pelaporan kinerja, reviu laporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Untuk mewujudkan suatu unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, setiap unit organisasi perlu menerapkan SAKIP, yang meliputi: a. Rencana Strategis; b. Pengukuran Kinerja; c. Pengelolaan Data Kinerja; d. Pelaporan Kinerja; dan e. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

(1) Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kinerja. (2) Rencana strategis di Kementerian ditetapkan oleh: a. menteri untuk tingkat Kementerian; b. pemimpin unit utama untuk tingkat unit utama; c. pemimpin PTN untuk tingkat PTN; d. pemimpin Lembaga untuk tingkat Lembaga; dan e. kepala pusat untuk tingkat Pusat. (3) Rencana strategis unit organisasi harus mengacu pada rencana strategis Kementerian. (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memuat paling sedikit: a. visi dan misi; b. tujuan; c. sasaran; d. indikator kinerja dan target;

e. cara mencapai tujuan dan sasaran; dan f. rencana anggaran.

(1) Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. (2) Isi Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran untuk Kementerian; b. sasaran program, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran untuk unit utama dan PTN; c. sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran untuk unit kerja eselon II; d. sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran untuk Lembaga; dan e. sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran untuk Pusat.

(1) Perjanjian kinerja disusun oleh: a. Sekretaris Jenderal untuk Kementerian; b. Pemimpin unit utama untuk unit utama; c. Pemimpin PTN untuk PTN; d. Pemimpin unit kerja eselon II untuk unit kerja eselon II; e. Pemimpin Lembaga untuk Lembaga; dan f. Pemimpin Pusat untuk Pusat. (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

(3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan apabila terjadi: a. pergantian atau mutasi pejabat; dan/atau b. perubahan program, prioritas, kegiatan, dan alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Menteri untuk kementerian; b. Pemimpin unit utama dengan Menteri untuk unit utama; c. Pemimpin unit kerja eselon II dengan pemimpin unit utama untuk unit kerja eselon II; d. Pemimpin PTN dengan Menteri untuk PTN; e. Pemimpin Lembaga dengan Menteri untuk Lembaga; dan f. Pemimpin Pusat dengan pemimpin unit utama pembinanya untuk Pusat. (5) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Sekretaris Jenderal. (6) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

(1) Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

(2) Kementerian dan Unit Organisasi melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. (3) Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. (4) Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

(1) Pengelolaan data kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan. (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Organisasi dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. (3) Pelaporan data kinerja secara periodik setiap triwulan dan tahunan, dilakukan melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonev).

(1) Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas unit organisasi kepada pihak yang memberikan amanah. (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun. (3) Laporan kinerja disusun oleh Kementerian, unit utama,PTN, Lembaga, dan Pusat. (4) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim penyusun laporan kinerja pada:

a. tingkat kementerian yang ditetapkan oleh Menteri; b. tingkat unit utama yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama; c. tingkat PTN ditetapkan oleh pemimpin PTN; d. tingkat Lembaga ditetapkan oleh pemimpin Lembaga; dan e. tingkat Pusat ditetapkan oleh pemimpin Pusat;

(1) Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. (2) Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian indikator kinerja; c. analisis pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi ke depan yang dilakukan; dan d. pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target rencana strategis. (3) Format dan tata cara penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pedoman penyusunan laporan kinerja PTN Badan Hukum diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Pemimpin pada setiap unit organisasi adalah sebagai penanggungjawab dalam penyusunan laporan kinerja. (2) Penyusunan laporan kinerja di lingkungan Kementerian dikoordinasikan oleh: a. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan untuk Kementerian; b. Sekretaris unit utamauntuk unit utama; c. Kepala Biro Perencanaan untuk PTN;

d. Kepala Bagian Perencanaan untuk Lembaga; dan e. Kepala Bagian Umum untuk Pusat.

(1) Penyampaian laporan kinerja untuk tingkat Kementerian disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan kinerja untuk tingkat unit utama disampaikan oleh pemimpin unit utama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Februari pada setiap tahun anggaran berjalan. (3) Laporan Kinerja untuk tingkat PTN danLembaga disampaikan oleh pemimpin PTN dan pemimpin Lembaga kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Februari pada setiap tahun anggaran berjalan. (4) Laporan kinerja untuk tingkat Pusat disampaikan oleh Kepala Pusat kepada Sekretaris Jenderal u.p Biro Perencanaan paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Februari pada setiap tahun anggaran berjalan.

(1) Reviu merupakan penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

(2) Reviu laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. (3) Reviu terhadap laporan kinerja Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. (4) Hasil reviu atas laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri.

(1) Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja merupakan penilaian terhadap fakta objektif pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. (2) Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memperoleh informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja; b. menilai akuntabilitas kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian; c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas unit organisasi di lingkungan Kementerian; dan d. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. (3) Petunjuk teknis evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja pada unit organisasi ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

(1) Evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada unit utama dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

(2) Hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri dan pemimpin unit utama. (3) Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(1) Evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada PTN, Lembaga dan Pusat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada unit organisasi yang dievaluasi. (3) Hasil evaluasi harus ditindak lanjuti oleh setiap unit organisasi. (4) Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pedoman pelaksanaan SAKIP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA