Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
- Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara iv
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Lingkup
Pasal 2
(1)
Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi
para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan bangunan
gedung negara.
(2)
Pedoman Teknis ini bertujuan terwujudnya bangunan gedung negara
sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan
sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan
diselenggarakan secara tertib, efektif dan efesien.
(3)
Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi substansi pedoman teknis dan
pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung negara.
BAB II PENGATURAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Bagian Pertama Substansi Pedoman Teknis
Pasal 3
(1)
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:
a.
Persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari:
- Klasifikasi Bangunan Gedung Negara;
- Tipe Bangunan Rumah Negara;
- Standar Luas;
- Persyaratan Teknis; dan
- Persyaratan Administrasi. b. Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
- Tahap Persiapan;
- Tahap Perencanaan Teknis; dan
- Tahap Pelaksanaan Konstruksi. v
c. Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
- Umum;
- Standar Harga Satuan Tertinggi;
- Komponen Biaya Pembangunan;
- Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu;
- Pembiayaan Pekerjaan Non Standar; dan
- Prosentase Komponen Pekerjaan. d. Tata cara pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:
- Penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Organisasi dan Tata Laksana;
- Penyelenggaraan Pembangunan Tertentu; dan
- Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Gedung Negara. e. Pendaftaran Bangunan Gedung Negara meliputi:
- Tujuan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara;
- Sasaran dan Metode Pendaftaran;
- Pelaksanaan Pendaftaran Bangunan gedung Negara; dan
- Produk Pendaftaran Bangunan Gedung Negara. f. Pembinaan dan Pengawasan Teknis.
(2) Rincian Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam Peraturan Menteri ini.
(3)
Setiap orang atau Badan Hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal ini.
Bagian Kedua
Pengaturan Penyelenggaraan
Pasal 4
(1) Setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis. (2) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan Keputusan vi
Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik BUMN/BUMD mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal Daerah belum mempunyai Keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota pada ayat (2) pasal ini diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. (5) Daerah yang telah mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan- ketentuan persyaratan pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
Pasal 5
(1)
Dalam melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan
gedung negara, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan
aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dalam memenuhi
ketentuan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara.
(2)
Dalam
melaksanakan
pengendalian
pembangunan
bangunan
gedung daerah Pemerintah Daerah wajib menggunakan Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(3)
Terhadap aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam
pembangunan
bangunan
gedung
daerah
yang
melakukan
pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
(4)
Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan
bangunan gedung negara/daerah yang melakukan pelanggaran
ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi dan atau ketentuan
pidana sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
vii
BAB III PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN TEKNIS
Pasal 6
(1)
Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan
gedung negara melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis
kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa Konstruksi.
(2)
Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui pemberian bantuan teknis berupa: bantuan
tenaga, bantuan informasi, bantuan kegiatan percontohan.
(3)
Pengawasan teknis dilaksanakan dengan pengawasan terhadap
penerapan
peraturan
perundang-undangan
terkait
dengan
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara.
(4)
Pembinaan teknis dan pengawasan teknis bangunan gedung negara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
oleh
Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Penataan Bangunan dan
Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk tingkat nasional dan
wilayah DKI Jakarta; dan Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi
yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung
untuk wilayah provinsi di luar DKI Jakarta.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
Peraturan Menteri tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ini merupakan bagian dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang meliputi pembangunan, pemanfaatan, dan penghapusan.
viii
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/ M/2002 Tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai digantikan dengan yang baru. BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
(1)
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2)
Peraturan Menteri ini wajib dilaksanakan bagi setiap penye-
lenggara
pembangunan
bangunan
gedung
negara
oleh
Kementerian /Lembaga.
(3)
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 27 Desember 2007
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DJOKO KIRMANTO ix
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa sesuai penjelasan ayat (8) pasal 5 Peraturan
Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002
tentang
Bangunan
Gedung, penyelenggaraan
bangunan gedung negara diatur oleh Menteri
Pekerjaan Umum;
b. bahwa sesuai dengan Lampiran C Peraturan
Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Peme-
rintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penetap-
an kebijakan pembangunan serta pengelolaan
gedung dan rumah negara merupakan urusan
Pemerintah;
c. bahwa bangunan gedung negara merupakan
salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai
strategis sebagai tempat berlangsungnya proses
penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola
agar
fungsional,
andal,
efektif,
efisien,
dan
diselenggarakan secara tertib;
d. bahwa dalam rangka pembangunan bangunan
gedung negara sebagai bagian awal dari proses
penyelenggaraan bangunan gedung negara yang
fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggara-
kan secara tertib, diperlukan adanya Pedoman
i
Teknis sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunannya; e. bahwa Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3833);
Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4247);
Undang–undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 64 Tambahan Lembaran Negara No. 3956);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 83 Tambahan Lembaran Negara No. 4532);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); ii
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI jo Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum
Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan;Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum
Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; iii
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
