Peraturan Menteri Nomor 01-m-ind-per-1-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam, dan/atau karet sintetis yang terpasang, dan/atau tidak terpasang pada pelek yang termasuk dalam pos HS 4011, 4013, dan

2. 2. Rekomendasi Persetujuan Impor Ban adalah surat yang memuat keterangan teknis untuk merekomendasikan persetujuan impor Ban.

3. Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban adalah surat yang memuat perubahan keterangan teknis untuk merekomendasikan perubahan terhadap persetujuan impor Ban yang masih berlaku.

4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA (SPPT-SNI) Ban adalah Sertifikat Produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen Ban yang mampu menghasilkan produk Ban sesuai persyaratan SNI.

5. Importir Produsen adalah perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang melakukan importasi Ban untuk digunakan dalam kegiatan usahanya dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.

6. Importir Umum adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang melakukan kegiatan importasi Ban ke dalam daerah pabeanIndonesia untuk diperdagangkan.

7. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban atau Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban.

8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan atas industri ban di Kementerian Perindustrian.

9. Direktur adalah direktur yang melakukan pembinaan atas industri ban di Kementerian Perindustrian.

(1) Importasi atas Ban dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (3) Importasi atas Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Importir Produsen; atau b. Importir Umum.

Pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan: a. kebutuhan dalam negeri; b. kinerja masa lalu dari pemohon; dan/atau c. rencana pengembangan usaha perusahaan importir.

(1) Rekomendasi Persetujuan Impor Bansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)diberikan berdasarkan

permohonan dari Importir Produsen atau Importir Umum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan yang disampaikan oleh Importir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan : a. fotokopi akta pendirian perusahaan; b. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); e. fotokopi SPPT-SNI, dalam hal Ban yang diimpor merupakan Ban yang diberlakukan SNI wajib; dan f. daftar isian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan yang disampaikan oleh Importir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan: a. fotokopi akta pendirian perusahaan; b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c. fotokopi NPWP; d. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U); e. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek atau pabrik di luar negeri yang disahkan oleh notaris publik dan atase perdagangan negara setempat; f. fotokopi SPPT-SNI, dalam hal Ban yang diimpor merupakan Ban yang diberlakukan SNI wajib; dan g. daftar isian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian. (2) Terhadap permohonan yang lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang lengkap diterima.

(1) Direktur Jenderal melakukan Verifikasi atas kebenaran dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memerintahkan Direktur untuk melakukan pemeriksaan lapangan. (3) Dalam menentukan pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Ban, Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait atau asosiasi pelaku usaha.

(1) Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Rekomendasi Persetujuan Impor Bansebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Rekomendasi Persetujuan Impor Bansebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor.

(1) Permohonan penerbitanRekomendasi Persetujuan Impor Bansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditolakdalam hal: a. dokumen pendukung tidak benar; b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hasil klarifikasi;dan/atau c. dasar penetapan alokasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Penolakan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dan Pasal 5 serta penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dan Pasal 7 atau penolakan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftarandengan Sistem Elektronikdi Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1212).

(1) Pemohon yang telah mendapatkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban dan telah memperoleh persetujuan impor Ban dapat mengajukan perubahan atas persetujuan impor Ban yang telah dimiliki. (2) Dalam hal perubahan atas persetujuan impor dilakukan sehubungan dengan perubahan pos tarif, jenis Ban, jumlah Ban, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau

pelabuhan tujuan impor, perubahan atas persetujuan impor diberikan berdasarkan Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Permohonan atas Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Bansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan dengan mengirimkan surat permohonan perubahan Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. persetujuan impor yang akan diubah; b. Kartu Kendali Impor; dan c. dokumen yang mengalami perubahan. (2) Ketentuan penyampaian permohonan dan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Banatau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan atau penolakan Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban.

(1) Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Banberlaku hingga berakhirnya masa berlaku persetujuan impor Banyang diubah. (2) Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban hanya dapat diberikan 1 (satu) kali untuk masing-masing persetujuan impor Ban.

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan importasi Bansesuai dengan Rekomendasi Persetujuan Impor Banatau Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Banyang diterbitkan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahundan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemilik Rekomendasi Persetujuan Impor Ban, Direktur Jenderaldapat menolak penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Banatau Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Banberikutnya. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA