Peraturan Menteri Nomor p-9-menlhk-ii-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.
3. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat

dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 7. Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 8. Koordinat geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang dari suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu. 9. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 12. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 13. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah badan yang mendapatkan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 15. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

16. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

(1) Areal yang dimohon adalah kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak. (2) Areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada areal yang telah dicadangkan / ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan dapat dilihat dalam Website : www.dephut.go.id dengan alamat "Bina Usaha Kehutanan" dan diinformasikan pada loket PTSP BKPM. (3) Areal yang telah ditetapkan arahan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan bagi Gubernur dalam memberikan rekomendasi permohonan izin.

(1) Syarat Pemohon: a. Perorangan; b. Koperasi; c. Badan Usaha Milik Swasta INDONESIA (PT, CV, Firma); d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk: a. perorangan dapat berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akta pendirian yang disahkan oleh instansi berwenang; atau b. koperasi, dan BUMSI harus memiliki akta pendirian beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang.

(3) Pemohon IUPHHK-HTI oleh Badan Usaha Milik Swasta INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, modalnya dapat berasal dari investor asing. (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

(1) Proses perizinan yang tidak dikenakan biaya meliputi: a. informasi Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; b. permohonan Rekomendasi dari Gubernur; c. pelayanan/pendaftaran pada loket PTSP; d. pengecekan administrasi; e. penilaian proposal (ekspose); f. pengecekan lapangan oleh UPT atau Dinas Kehutanan Provinsi; g. persetujuan prinsip; h. pembuatan working areal kerja; dan i. penerbitan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri tentang Pemberian Izin. (2) Biaya perizinan yang dikenakan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran izin usaha pemanfatan hasil hutan kayu (IIUPHHK) yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan pada loket PTSP BKPM. (3) Adapun biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon, berupa; a. inventarisasi lapangan; b. pembuatan proposal teknis; c. pengurusan IL beserta dokumen AMDAL atau UKL dan UPL; dan d. pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon.

(1) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi: a. surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan/atau di Kabupaten/Kota; d. areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta electronic file shp; e. rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Propinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:

1. peta skala 1 : 50.000; dan
2. informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon; f. proposal teknis, berisi antara lain :
3. kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon;
4. kondisi umum perusahaan dan perusahaan tidak masuk dalam katagori pembatasan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, rencana investasi, pembiayaan/cashflow, perlindungan dan pengamanan hutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket PTSP BKPM secara Online.

(1) Dalam hal rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf e, tidak diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua

puluh satu) hari kalender sejak diajukan permohonan, BKPM memproses permohonan izin. (2) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan bukti permohonan rekomendasi yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan. (3) Dalam hal suatu Provinsi telah membentuk badan pelayanan perizinan terpadu, rekomendasi dari Gubernur dapat diterbitkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu. (4) Contoh format rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

(1) Kepala BKPM dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditempatkan pada BKPM (Liaison Officer). (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas permohonan dikembalikan. (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Liaison Officer meneruskan permohonan kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. (4) Direktur Jenderal melalui Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian Proposal Teknis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal. (5) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala BKPM. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal hasil Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(5) tidak lulus, Kepala BKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin. (2) Dalam hal hasil Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dinyatakan lulus, Kepala BKPM atas nama Menteri MENETAPKAN calon pemegang izin dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP), yang berisi perintah untuk : a. menyusun dan menyampaikan dokumen AMDAL dan IL untuk IUPHHK-HA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menyusun dan menyampaikan AMDAL atau UKL dan UPL dan IL untuk IUPHHK-HTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyusun UKL dan UPL dan IL untuk IUPHHK-RE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pemantapan kawasan hutan.

Pemenuhan atas perintah dalam Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disampaikan kepada BKPM (Liaison Officer) berupa: a. IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui atau disahkan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c; dan b. berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.

(1) Kewajiban pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender. (2) Dalam hal pemohon tidak menyelesaikan kewajiban pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) batal dengan sendirinya dan Kepala BKPM atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan pembatalan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP).

(1) BKPM (Liaison Officer) menyampaikan IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang diterima, Direktur Jenderal menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) paling lama 5 (lima) hari kerja.

(1) Berdasarkan peta areal kerja (working area/WA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menerbitkan Surat tentang pengenaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan terhadap IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-RE dan memerintahkan calon pemegang izin melunasi Iuran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (2) Pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). (3) Pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dianggap sah apabila kode billing yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) baik berupa bukti transfer melalui ATM maupun bukti setor melalui bank sesuai dengan kode billing yang terdapat pada data base SIMPONI. (4) Berdasarkan pelunasan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri mengenai pemberian izin kepada Sekretaris Jenderal. (5) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan kepada Kepala BKPM. (6) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri, Kepala BKPM a.n. Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin beserta lampiran peta areal kerjanya. (7) Penyerahan dokumen asli Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pada loket PTSP BKPM.

(1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE, dapat mengajukan perluasan areal kerja dengan kriteria: a. lokasi yang berbatasan langsung/berdampingan dengan areal izinnya, b. sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan; dan c. tidak melebihi luas izin yang ditetapkan. (2) Pengajuan perluasan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK- RE dalam hutan produksi yang bersertifikat kinerja sedang atau baik. (3) Proses permohonan izin perluasan selanjutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri ini, dengan pengecualian: a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan huruf f; dan b. pelaksanaan penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4),

tidak diperlukan.

(1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA yaitu areal kerja IUPHHK-HA yang akan berakhir masa berlakunya dan berada di kawasan hutan produksi. (2) Dalam hal areal yang dimohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA terdapat kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), maka pemohon diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi perubahan/alih fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA oleh pemegang izin diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA berakhir.

(2) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang hapusnya IUPHHK-HA terhitung masa berakhirnya izin, berdasarkan usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA mengajukan permohonan perpanjangan melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan, dan pada saat berakhirnya izin Kepala BKPM atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang hapusnya IUPHHK-HA terhitung masa berakhirnya izin, berdasarkan usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(1) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA diajukan kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi: a. rekomendasi Gubernur kepada Menteri u.p. Kepala BKPM berisi tentang informasi tata ruang wilayah propinsi serta izin sah lainnya, dengan dilampiri:

1. peta skala 1 : 50.000; dan 2) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat di lokasi areal yang dimohon; b. copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akte perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 beserta electronic file shp; d. peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir; e. sertifikat PHAPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang; f. laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; dan g. bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban- kewajiban financial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenan

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket PTSP BKPM secara On line.

Proses permohonan perpanjangan IUPHHK-HA selanjutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri ini, dengan pengecualian: a. dalam penerbitan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP), hanya berisi perintah untuk:

1. menyampaikan Izin Lingkungan (IL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) membuat koordinat geografis batas areal bagi yang mengalami perubahan luasan areal kerja atau bagi yang belum menyelesaikan penataan batas IUPHHK-HA periode sebelumnya. b. kewajiban pemenuhan Izin Lingkungan (IL) dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender. c. pelaksanaan penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak diperlukan.

(1) Dalam usulan pemberian RATTUSIP permohonan perpanjangan IUPHHK-HA, Direktur Jenderal dapat mengubah luasan areal kerja perpanjangan IUPHHK-HA dari luasan IUPHHK-HA sebelumnya, dengan mempertimbangkan fungsi kawasan hutan, kemampuan teknis dan financial perusahaan, serta perkembangan teknologi. (2) Dalam hal proses permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dinyatakan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Kepala BKPM atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang Hapusnya IUPHHK-HA terhitung sejak tanggal berakhirnya izin. (3) Format permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dan contoh format rekomendasi dari Gubernur untuk perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan pemberian izin dan/atau permohonan perluasan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan:

a. Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi jo. Nomor P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut/ II/2007 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi ; b. Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan jo. Nomor P.12/Menhut- II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan ; c. Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi jo. Nomor P.26/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas P.50/Menhut- II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, atau d. Nomor P.31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi; yang telah berproses permohonannya atau mendapatkan SP-1 atau RATTUSIP atau SP-2 diproses lebih lanjut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan pemberian izin dan/atau permohonan perluasan IUPHHK-HA IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi yang telah menyampaikan kelengkapan persyaratan diproses lebih lanjut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Terhadap calon pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan AMDAL atau UKL dan UPL sebelum terbitnya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL atau UKL dan UPL dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai IL.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka proses permohonan perpanjangan IUPHHK-HA/HPH yang telah sampai pada tahap: a. mendapatkan peta areal kerja (working area/WA) dan telah ditetapkan luas IUPHHK-HA serta telah melunasi SPP Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan proses dilanjutkan dengan mengacu Pasal 9 Peraturan Menteri ini. b. mendapatkan surat persetujuan prinsip perpanjangan IUPHHK- HA/HPH oleh Menteri dan belum sampai pada proses penyiapan peta areal kerja (working area/WA), proses dilanjutkan dengan pemenuhan atas perintah dalam Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dengan mengacu Pasal 9 Peraturan Menteri ini. c. memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi jo. Nomor P.29/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut- II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi dan belum mendapatkan surat persetujuan prinsip, proses dilanjutkan dengan verifikasi teknis dan telaahan areal kerja/peta oleh Direktur dengan mengacu Pasal 7 Peraturan Menteri ini.

Dalam hal permohonan sedang dalam proses penyelesaian, dan pertimbangan teknis Bupati dan atau rekomendasi Gubernur berakhir, proses penyelesaian tetap dilakukan tanpa harus memperbaharui pertimbangan teknis dan rekomendasi.

(1) Dalam hal di Kabupaten/Kota terdapat hutan produksi yang tidak dibebani izin yang luasannya terbatas dan hanya dimohon oleh IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE, dan belum ada pencadangan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh Menteri atau belum diusulkan pencadangan HTR, maka terhadap permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE di Kabupaten/Kota tersebut, Menteri mengalokasikan areal seluas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal permohonan yang efektif untuk HTR. (2) Dalam hal di Kabupaten/Kota terdapat HTR yang berdampingan dengan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPHHK-RE, maka pemegang izin melakukan pembinaan teknis HTR.

Dalam hal permohonan IUPHHK-RE, sumber pendanaan kegiatan tidak dibenarkan diperoleh dari pinjaman atau hibah negara asing.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi; dan b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY